-
Warga dan aktivis Seram Bagian Timur mempersoalkan aktivitas pangkalan bongkar BBM PT Hemavaris di Teluk Sesar.
-
Mereka menyoroti dugaan tumpahan minyak, kerusakan terumbu karang dan mangrove, serta meminta pemerintah daerah menghentikan operasi perusahaan.
Bula, Seram Bagian Timur — Aktivitas pangkalan bongkar bahan bakar minyak milik PT Hemavaris di Teluk Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, kembali menuai sorotan. Warga dan aktivis mempersoalkan dugaan tumpahan minyak serta kerusakan ekosistem pesisir di sekitar kawasan tersebut.
Tumpahan minyak terlihat dalam sebuah video berdurasi 1 menit 57 detik yang diunggah oleh akun Facebook @OmLangit pada 19 April lalu. Dalam video tersebut, permukaan laut di Teluk Sesar tampak tercemar oleh material yang disebut sebagai solar. Sebarannya disebut mencapai kawasan wisata Gumumae hingga area mangrove Pantai Gumumae.
Beberapa hari setelah kejadian itu, sejumlah ikan seperti kerapu dan kakap serta seekor penyu dilaporkan ditemukan mati dan terdampar di kawasan wisata tersebut.
Warga menduga kematian biota laut itu berkaitan dengan pencemaran minyak. Namun, dugaan tersebut belum mendapat kepastian dari hasil pemeriksaan lingkungan atau pernyataan resmi pemerintah.
Hingga berita ini ditulis, PT Hemavaris belum memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan tumpahan minyak tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan juga belum memberikan keterangan mengenai kematian ikan dan penyu yang dilaporkan warga.
Terumbu Karang Terancam Rusak
Persoalan tidak hanya berkaitan dengan dugaan tumpahan minyak.
Aktivitas kapal pengangkut minyak yang beroperasi di kawasan Teluk Sesar juga dipersoalkan karena diduga menyebabkan kerusakan terumbu karang yang tumbuh secara alami di sekitar kawasan mangrove.
Menurut informasi yang dihimpun, sebagian terumbu karang tumbuh di atas bangkai kapal dan kemudian berkembang membentuk koloni. Ekosistem di kawasan itu juga terdiri atas mangrove, lamun, dan terumbu karang yang saling berdekatan.
Warga sebelumnya mengambil sejumlah karang yang rusak dan menanamnya kembali di kawasan Teluk Gumumae pada 11 September lalu.
Namun, menurut informasi yang dihimpun, karang yang baru ditanam tersebut kembali rusak setelah kapal pengangkut minyak diduga berlabuh di sekitar lokasi penanaman.
Kerusakan tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai aktivitas kapal dan pengelolaan kawasan pesisir Teluk Sesar.
Ansor Desak Pemerintah Bertindak
Sorotan terhadap aktivitas PT Hemavaris juga datang dari Gerakan Pemuda Ansor Seram Bagian Timur.
Junaidi Rumagia, pengurus Ansor SBT, mendesak pemerintah daerah mengambil tindakan terhadap aktivitas perusahaan di kawasan tersebut.
Menurut Junaidi, pemerintah perlu memastikan status dan fungsi kawasan yang menjadi lokasi aktivitas PT Hemavaris, termasuk keberadaan ekosistem mangrove dan kawasan pesisir di sekitarnya.
“Di lokasi tersebut yang telah terjadi adalah sudah melakukan reklamasi kawasan dan ini sangat bertentangan. Pemerintah daerah jangan diam,” tegasnya.
Ansor juga menyoroti aktivitas reklamasi yang menurut mereka perlu diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan kawasan mangrove.
Mereka meminta pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi aktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap ekosistem pesisir yang berada di sekitar lokasi.
Ansor SBT menyatakan akan ikut dalam aksi yang direncanakan berlangsung di kawasan tersebut. Mereka mendorong pemerintah daerah untuk menghentikan atau mengevaluasi operasi pangkalan bongkar minyak PT Hemavaris yang dinilai berpotensi mengancam mangrove dan terumbu karang.
Kunjungan Wakil Bupati Dipertanyakan
Sorotan publik juga mengarah pada kunjungan Wakil Bupati Seram Bagian Timur ke lokasi PT Hemavaris setelah persoalan aktivitas perusahaan kembali diberitakan.
Kunjungan tersebut disebut berlangsung tanpa agenda kedinasan yang tercantum dalam protokoler pemerintah daerah. Informasi itu kemudian memunculkan pertanyaan dari sejumlah aktivis.
Zulkifli, aktivis LMD Cabang Seram Bagian Timur, mengatakan kunjungan tersebut perlu dijelaskan kepada publik karena berlangsung ketika aktivitas PT Hemavaris sedang menjadi sorotan.
“Kami perlu bertanya ada apa? Kunjungan seorang wakil bupati tidak diagendakan, baru mendadak di tengah publik menyoroti aktivitas Hemavaris pada kawasan tersebut,” kata Zulkifli.
Menurut dia, setelah melakukan kunjungan ke lokasi, pemerintah daerah semestinya menyampaikan hasil peninjauan kepada masyarakat, terutama terkait persoalan yang menjadi perhatian publik.
“Mestinya setelah wakil bupati melakukan kunjungan ke lokasi tersebut harus menjelaskan ke publik. Jangan seperti itu. Kami patut curiga, langkah Pak Wakil tersebut ada apa gerangan di balik PT Hemavaris,” ujarnya.
Pernyataan Zulkifli tersebut merupakan pandangan dan kecurigaan aktivis yang perlu dikonfirmasi kepada Wakil Bupati maupun Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
KNPI dan Cipayung Plus Siapkan Aksi
Tekanan terhadap pemerintah daerah dan PT Hemavaris diperkirakan berlanjut.
KNPI SBT bersama organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus berencana menggelar aksi di kawasan PT Hemavaris.
Kelompok tersebut secara terbuka meminta pemerintah daerah membekukan operasi pangkalan bongkar minyak perusahaan.
Mereka menilai aktivitas tersebut perlu dihentikan sementara sampai pemerintah memastikan dampaknya terhadap ekosistem pesisir di sepanjang Teluk Sesar dan kawasan wisata Gumumae.
Hingga berita ini ditulis, rincian tuntutan aksi belum disampaikan secara lengkap.
Namun, rangkaian protes tersebut menunjukkan bahwa persoalan PT Hemavaris kini tidak lagi hanya menjadi keluhan sebagian warga. Aktivitas perusahaan telah menjadi perhatian kelompok masyarakat sipil yang meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai status kawasan, legalitas aktivitas, dampak lingkungan, serta hasil pengawasan terhadap operasi pangkalan minyak tersebut.
