Ambon, — Tujuh dekade setelah tragedi Minamata mengguncang Jepang akibat pencemaran merkuri, bayang-bayang bencana serupa kini dinilai mengancam Indonesia. Di Maluku, penggunaan merkuri dalam aktivitas tambang emas skala kecil disebut terus berlangsung tanpa pengawasan memadai, sementara dampaknya mulai terlihat pada lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Peringatan 70 tahun tragedi Minamata kembali membuka luka lama tentang salah satu bencana pencemaran industri paling mematikan di dunia. Tragedi yang bermula pada 1956 di Teluk Minamata, Jepang, dipicu pembuangan limbah merkuri oleh perusahaan Chisso ke laut, yang kemudian mencemari rantai pangan masyarakat pesisir.
Aktivis pendamping korban Minamata, Yoichi Tani, mengatakan dampak tragedi tersebut tidak hanya menghancurkan kesehatan masyarakat, tetapi juga merampas masa depan generasi berikutnya.
“Korban hingga hari ini masih berjuang mendapatkan keadilan. Banyak yang mengalami kerusakan saraf permanen, keguguran, hingga bayi lahir dengan gangguan serius akibat kontaminasi merkuri,” ujar Yoichi dalam refleksi peringatan 70 tahun tragedi Minamata.
Menurut dia, lebih dari 500 ribu orang terdampak dalam tragedi tersebut. Hingga kini, korban yang rata-rata telah berusia 50 hingga 70 tahun masih menuntut kompensasi dari pemerintah Jepang dan perusahaan.
“Kami bahkan belum bicara soal restorasi lingkungan karena perjuangan korban untuk mendapatkan haknya belum selesai,” katanya.
Refleksi atas tragedi Minamata menjadi relevan bagi Indonesia yang hingga kini masih menghadapi persoalan penggunaan merkuri, terutama pada sektor penambangan emas skala kecil (PESK).
Akademisi Universitas Pattimura Ambon sekaligus peneliti merkuri, Prof. Yustinus Male, menilai situasi di kawasan tambang Gunung Botak, Pulau Buru, sudah berada pada tahap mengkhawatirkan.
“Bayangkan satu trommel menggunakan setengah kilogram merkuri. Kalau ada ribuan trommel beroperasi setiap hari, berapa banyak merkuri yang dibuang ke lingkungan?” ujar Prof. Male.
Ia menjelaskan dampak pencemaran kini mulai dirasakan secara luas di Maluku. Sedimentasi dari aktivitas tambang disebut telah merusak ribuan hektare lahan sagu yang menjadi sumber pangan masyarakat.
Selain itu, Teluk Kayeli dan kawasan mangrove di sekitarnya juga menghadapi ancaman kontaminasi logam berat.
Menurut Prof. Male, persoalan merkuri tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga memicu perubahan sosial di masyarakat. Banyak warga meninggalkan sektor pertanian dan beralih ke tambang emas, sementara konflik perebutan urat emas meningkat seiring melonjaknya harga emas dunia.
Di sisi lain, Ana Paulo menekankan bahwa persoalan merkuri harus dilihat sebagai isu Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menyebut negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari pencemaran bahan berbahaya, termasuk memastikan hak atas kesehatan dan lingkungan yang aman.
“Negara anggota Konvensi Minamata wajib melakukan perlindungan dan remediasi terhadap wilayah yang tercemar,” katanya.
Namun, penegakan hukum di Indonesia dinilai masih lemah dan cenderung simbolik. Penertiban aktivitas tambang sering kali hanya berfokus pada pemusnahan alat tambang tanpa menyentuh rantai distribusi merkuri yang terus beredar di lapangan.
Bahkan, sejumlah lokasi yang telah tercemar berat belum mendapat penanganan pemulihan lingkungan secara serius.
Situasi tersebut, menurut para aktivis lingkungan, menunjukkan bahwa ancaman tragedi Minamata belum benar-benar berakhir. Bedanya, kini ancaman itu bergerak ke wilayah-wilayah tambang di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Peringatan 70 tahun Minamata menjadi pengingat bahwa pencemaran merkuri bukan sekadar persoalan limbah industri, melainkan krisis kemanusiaan lintas generasi yang dampaknya dapat bertahan puluhan tahun.
