Jakarta, — UNESCO melaporkan tren penurunan kebebasan pers dan berekspresi secara global dalam lebih dari satu dekade terakhir. Dalam laporan terbaru, lembaga PBB itu mencatat kebebasan berekspresi menurun sekitar 10 persen sejak 2012.
Penurunan ini disebut sebagai salah satu yang paling signifikan dalam sejarah modern, sejajar dengan periode krisis besar seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan masa Perang Dingin.
Analisis UNESCO yang merujuk data Varieties of Democracy menunjukkan praktik sensor diri di kalangan jurnalis meningkat hingga 69 persen dalam periode 2012 hingga akhir 2025.
Tekanan terhadap jurnalis tidak hanya datang dari luar, tetapi juga memicu pembatasan dari dalam diri mereka sendiri.
Selain itu, jurnalis dan media semakin sering menghadapi tekanan hukum, termasuk gugatan pencemaran nama baik dan regulasi yang membatasi kerja jurnalistik.
Kekerasan Digital terhadap Jurnalis Perempuan
Kekerasan terhadap jurnalis juga meningkat di ruang digital. Riset International Center for Journalists bersama UN Women dan UNESCO menunjukkan 75 persen jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan daring.
Sebanyak 42 persen dari mereka melaporkan bahwa serangan tersebut berlanjut ke ancaman atau kekerasan di dunia nyata—meningkat signifikan dibandingkan 20 persen pada 2020.
Meski demikian, UNESCO mencatat sejumlah perkembangan positif. Dari 194 negara yang disurvei pada 2025, hampir separuhnya telah memiliki kerangka hukum yang mengakui media komunitas dan mendukung pluralisme media.
Sebanyak 139 negara anggota PBB juga telah mengadopsi jaminan hukum atas hak publik untuk mengakses informasi.
Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial turut mendorong kolaborasi jurnalisme lintas negara.
Seruan Perlindungan Jurnalis
Dalam peringatan World Press Freedom Day di Lusaka, UNESCO menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat perlindungan terhadap jurnalis dan mendukung keberlangsungan media independen.
Menurut UNESCO, perlindungan terhadap integritas informasi harus menjadi bagian penting dalam kebijakan perdamaian, keamanan, dan pemulihan.
“Ketika jurnalisme melemah, korupsi meningkat, tata kelola memburuk, dan manipulasi informasi dapat memicu konflik,” demikian pernyataan UNESCO.
Jurnalisme sebagai Pilar Perdamaian
Direktur Jenderal UNESCO, Khaled El-Enany, menegaskan pentingnya investasi dalam jurnalisme.
“Ruang redaksi di seluruh dunia sedang menghadapi ancaman eksistensial. Di tengah penyebaran disinformasi yang masif, jurnalisme menjadi garis pertahanan terakhir bagi masyarakat,” ujarnya.
UNESCO juga mencatat bahwa kebutuhan pendanaan jurnalisme global selama satu tahun dapat dipenuhi hanya dengan setara 15 hari belanja militer dunia.
Dalam rangkaian peringatan tahun ini, penghargaan UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize diberikan kepada Sudanese Journalists Syndicate atas keberanian jurnalis yang bekerja di tengah konflik.
