Ambon, –Proses seleksi jabatan Sekretaris Kota (Sekot) Ambon kembali menjadi sorotan. Panitia Seleksi (Pansel) diminta tidak terjebak pada formalitas administratif semata, melainkan benar-benar menjadikan integritas sebagai standar utama dalam menentukan figur “panglima ASN” di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Hal ini disampaikan Pengamat Komunikasi Organisasi Maluku, Zefnat Christian Sahetapy, dalam keterangannya kepada titastory.id, Senin (20/04/2026).
Menurutnya, seleksi Sekot harus menjadi momentum penting untuk mendorong reformasi birokrasi yang substansial, bukan sekadar rutinitas tahunan yang berorientasi pada kelengkapan dokumen.
Zefnat menegaskan bahwa Pansel memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan sistem merit berjalan secara murni dan objektif. Ia mengingatkan bahwa kompetensi teknis tidak cukup jika tidak dibarengi dengan integritas yang kuat.
“Pansel harus mampu melihat lebih dari sekadar dokumen. Rekam jejak, karakter, dan konsistensi perilaku calon harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai yang terlihat baik di atas kertas, justru bermasalah dalam praktik,” ujarnya.
Ia menambahkan, perubahan karakter seseorang dalam jabatan publik adalah hal yang mungkin terjadi, sehingga pengujian integritas harus dilakukan secara menyeluruh dan mendalam.
Waspada Intervensi dan Tekanan Politik
Lebih lanjut, Zefnat juga mengingatkan agar Pansel tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar, termasuk kelompok kepentingan maupun aksi demonstrasi.
Menurutnya, kritik atau dugaan pelanggaran terhadap calon pejabat seharusnya disalurkan melalui mekanisme hukum, bukan melalui tekanan opini publik yang berpotensi mencederai objektivitas proses seleksi.
“Kalau ada data atau bukti pelanggaran, tempuh jalur hukum. Jangan gunakan tekanan politik untuk memengaruhi keputusan birokrasi. Itu berbahaya dan tidak sehat bagi pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga menilai, intervensi yang berlebihan justru dapat merugikan masyarakat luas karena berpotensi melahirkan keputusan yang tidak objektif.
Sekot Harus Jadi Pengendali Birokrasi
Dalam konteks peran strategis, Zefnat menekankan bahwa Sekot merupakan motor penggerak tata kelola pemerintahan daerah. Posisi ini menuntut kemampuan manajerial yang kuat serta kecakapan komunikasi lintas sektor.
Seorang Sekot, kata dia, harus mampu memastikan kebijakan Walikota berjalan efektif hingga ke level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelayanan publik paling bawah.
“Sekot harus punya kecerdasan intelektual dan emosional. Ia tidak boleh ambigu, harus loyal, dan mampu membangun kerja sama yang harmonis dengan Walikota serta seluruh perangkat daerah,” jelasnya.
Zefnat menutup dengan penegasan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam kepemimpinan birokrasi. Tanpa itu, seluruh proses seleksi hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata.
Melalui proses seleksi yang transparan, objektif, dan bebas intervensi, diharapkan Pemerintah Kota Ambon dapat melahirkan sosok Sekot yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas tinggi demi mendorong pelayanan publik yang lebih baik.
