Jakarta, — Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan, setelah data menunjukkan dominasi pasokan dari Singapura yang notabene bukan negara produsen minyak.
Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, menilai kondisi ini mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola energi nasional, khususnya terkait transparansi dan ketergantungan pada perantara.
“Singapura bukan produsen utama minyak, tetapi menjadi hub perdagangan. Ini menunjukkan bahwa rantai pasok BBM Indonesia masih sangat bergantung pada broker,” ujar Engelina.
Menurut dia, praktik impor melalui pasar spot di Singapura membuka ruang bagi perusahaan perantara yang tidak memiliki aset riil, namun memainkan peran dalam distribusi energi nasional.
“Broker-broker ini sering kali hanya bermodalkan jaringan dan perusahaan di atas kertas. Di situ ada potensi biaya siluman yang pada akhirnya membebani negara,” katanya.
Lebih dari Setengah Impor dari Singapura
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sepanjang Januari hingga Desember 2024, impor BBM Indonesia dari Singapura mencapai 15,07 miliar kilogram dengan nilai US$ 11,4 miliar.
Angka ini setara dengan sekitar 54,3 persen dari total impor BBM nasional yang mencapai 27,75 miliar kilogram.
Negara lain berada jauh di bawah, seperti Malaysia sebesar 22,12 persen dan Arab Saudi sebesar 13,35 persen.
Fakta ini juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, Bahlil menyebut sekitar 50 persen impor BBM Indonesia berasal dari Singapura.
“Salah satu yang harus saya alihkan adalah kuota impor kita dari Singapura. Total impor BBM kita, sekitar 50 persen kita ambil dari Singapura,” ujar Bahlil dalam forum energi di Jakarta.
Ketahanan Energi Dipertaruhkan
Engelina menilai ketergantungan ini membuat Indonesia berada dalam posisi rentan, terutama di tengah ketegangan geopolitik global yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia.
“Kalau terjadi gangguan pasokan global, negara yang bergantung pada perantara akan paling terdampak. Ini menyangkut kedaulatan energi kita,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan cadangan energi nasional yang dinilai belum memadai untuk menghadapi krisis.
“Cadangan kita terbatas. Ketika distribusi terganggu, respons kita cenderung reaktif, bukan antisipatif,” katanya.
Engelina menegaskan kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi sistem impor BBM secara menyeluruh.
“Transparansi harus dibuka. Publik berhak tahu dari mana BBM diimpor, melalui siapa, dan berapa biaya sebenarnya,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah untuk beralih ke skema kerja sama langsung antarnegara (government-to-government/G2G) guna mengurangi ketergantungan pada broker.
Selain itu, penguatan kilang domestik juga dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi impor produk jadi.
“Selama kita masih bergantung pada perantara, maka setiap krisis global akan selalu menjadi ancaman. Ini momentum untuk keluar dari ketergantungan itu,” kata Engelina.
