Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, tetapi kemerdekaan itu belum sepenuhnya menerangi Pegunungan Seram Bagian Barat.
Seram Barat,—Ketika pemerintah pusat menggencarkan program pembangunan sumber daya manusia—dari makan bergizi gratis hingga visi Indonesia Emas—anak-anak di Desa Huku Kecil, Abio, dan Watui, Kecamatan Elpaputih, Maluku, masih belajar di bawah cahaya lampu pelita. Tanpa listrik, tanpa internet, mereka memicingkan mata, melawan asap minyak tanah dan panas malam, demi menyelesaikan pekerjaan rumah sekolah.
Malam di pegunungan Elpaputih selalu tiba lebih cepat. Saat desa-desa lain mulai terang oleh lampu listrik, tiga desa ini kembali tenggelam dalam gelap. Tidak ada penerangan jalan. Tidak ada lampu di rumah warga. Hanya cahaya redup pelita yang bertahan di sudut-sudut rumah kayu.
Di sebuah rumah sederhana, beberapa anak duduk melingkar. Buku tulis terbuka, pensil digenggam erat. Di tengah mereka, sebuah pelita kecil menyala, mengeluarkan asap tipis yang perih di mata. Cahayanya terbatas, tetapi menjadi satu-satunya jembatan antara mereka dan mimpi tentang masa depan.
“Kalau malam katong belajar begini terus,” kata Randi (12), siswa kelas enam SD, sambil mendekatkan wajah ke arah pelita.
“Kalau hujan atau minyak tanah habis, katong seng belajar. Besok di sekolah kadang katong tertinggal.”
Anak-anak itu terbiasa belajar bersama—bukan karena ingin ramai, tetapi untuk menghemat minyak tanah. Satu pelita untuk banyak kepala. Jika pelita padam, belajar pun berhenti.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan narasi besar pembangunan pendidikan nasional. Di kota-kota besar, akses listrik, gawai, dan internet menjadi fondasi belajar. Di Pegunungan Seram, belajar masih bergantung pada sisa minyak tanah yang harganya kian mahal dan pasokannya tak menentu.
Orang tua hanya bisa menatap dengan perasaan campur aduk. Bangga melihat anak-anak mereka bertahan, sekaligus sedih karena keterbatasan yang seharusnya sudah lama diselesaikan oleh negara.
“Kami ingin anak-anak kami pintar, supaya hidup mereka lebih baik daripada kami,” ujar Maria, seorang ibu, sambil menuang minyak ke pelita. “Tapi kalau begini terus, kami takut mereka kalah sebelum mulai.”
Ironi paling menyakitkan justru berdiri di pinggir jalan desa: tiang-tiang listrik yang telah lama tertancap, tanpa kabel, tanpa arus. Infrastruktur setengah jadi itu menjadi simbol janji terang yang tak pernah sampai.
“Kami kira listrik sudah dekat,” kata Yohanis (55), tokoh masyarakat setempat. “Tiang sudah ada. Tapi sampai sekarang gelap terus.”
Bagi warga, listrik bukan kemewahan. Ia adalah kebutuhan dasar: cahaya untuk belajar, akses informasi, dan syarat minimum agar anak-anak di pelosok tidak tertinggal lebih jauh. Tanpa listrik, sekolah kehilangan daya dorong. Tanpa listrik, pembangunan sumber daya manusia berhenti sebagai slogan.
Ketiadaan listrik juga menutup peluang ekonomi lokal. Aktivitas produktif malam hari terhenti. Potensi desa terkungkung, sementara ketimpangan dengan wilayah perkotaan makin menganga.
Warga berharap pemerintah daerah dan pusat—termasuk PLN—tidak lagi memandang wilayah seperti Elpaputih sebagai pinggiran yang bisa menunggu. “Kami tidak minta mewah,” ujar Yohanis. “Kami hanya minta terang, supaya anak-anak kami punya masa depan.”
Di bawah cahaya pelita yang rapuh, anak-anak pegunungan Seram terus mengeja mimpi. Mereka percaya suatu hari nanti negara benar-benar hadir—bukan hanya lewat program besar di Jakarta, tetapi lewat listrik yang menyala hingga ke rumah-rumah kecil di punggung bukit.
