Tuding Lindungi Tambang Emas Dari Kerusakan Lingkungan, TPNPB Bakar Pos Militer di Nabire

by
22/02/2026
Caption: Potret lokasi area tambang PT. KRISTALIN yang berlokasi di Jalan Musairo, Kampung Biha, Distrik Makimi, Nabire, Papua Tengah. Terlihat salah satu plang bertuliskan "Dilarang Mengambil Foto, Video di Area PT. KRISTALIN. Kredit foto: Akun Facebook @SinarPapua

Nabire, – Menurut klaim Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), aparat keamanan yang menjadi sasaran dalam insiden penyerangan di Kampung Biha, Distrik Makimi, Nabire, disebut tengah melakukan pengamanan aktivitas perusahaan PT Kristalin Eka Lestari di wilayah Lagari. TPNPB menuding kehadiran aparat tersebut berkaitan langsung dengan operasi perusahaan yang mereka nilai telah menyebabkan kerusakan hutan serta mengancam ruang hidup masyarakat adat setempat.

Dalam pernyataannya, juru bicara TPNPB Sebby Sambom menyebut aktivitas perusahaan di kawasan tersebut telah memicu konflik berkepanjangan karena berlangsung di wilayah yang diklaim sebagai tanah adat. Kelompok ini menuding pembukaan dan operasional perusahaan berdampak pada degradasi lingkungan serta hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal. Atas dasar itu, TPNPB mengaitkan serangan yang mereka klaim dilakukan sebagai bagian dari perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai eksploitasi sumber daya alam di Papua.

Caption: Kondisi pos militer Tentara Indonesia yang diklaim dibakar oleh pasukan kombatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), di Jalan Musairo, Kampung Biha, Distrik Makimi, Nabire, Sabtu (21/2/2026) sekitar pukul 14.30 WIT. Kredit foto: Ist

Namun demikian, klaim TPNPB tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan PT Kristalin Eka Lestari terkait tudingan kerusakan lingkungan maupun keterkaitan langsung aktivitas perusahaan dengan insiden kekerasan tersebut. Aparat keamanan juga menyatakan masih melakukan pendalaman dan penyelidikan atas peristiwa yang terjadi.

Sejumlah pengamat menilai, narasi konflik yang terus dikaitkan dengan aktivitas perusahaan dan pengamanan aparat menunjukkan rapuhnya tata kelola sumber daya alam di Papua, terutama di wilayah adat. Minimnya transparansi, lemahnya pelibatan masyarakat adat, serta pendekatan keamanan dalam pengelolaan investasi dinilai berpotensi memperpanjang siklus kekerasan dan ketegangan sosial di daerah tersebut.

error: Content is protected !!