Tak Punya Hati!!! Perusahaan Gereja Katolik di Sikka Gusur Puluhan Rumah dan Kebun Masyarakat Adat Nanghale

Brutal! 50 Rumah Adat Nanghale Digusur PT Krisrama, Warga Terlantar di Tengah Malam

titastory, Jakarta – Penggusuran wilayah adat Nanghale di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, berlangsung dengan kekerasan pada Rabu, 22 Januari 2025. PT Kristus Raja Maumere (Krisrama), perusahaan milik Keuskupan Maumere, menggunakan ekskavator untuk menghancurkan 50 rumah warga adat Goban Runut dan Soge Natarmage. Sekitar 200 warga kini terlantar, tidur di reruntuhan rumah mereka.

“Kami mengutuk keras aksi brutal ini. Penggusuran dilakukan secara ilegal, tanpa dialog, dan melanggar hak masyarakat adat yang telah mendiami wilayah itu selama puluhan tahun,” tegas Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama anggota organisasi masyarakat sipil dalam rilisnya, Kamis, 23 Januari 2025.

Suasana penggusuran rumah masyarakat adat Nanghale, Sikka oleh PT Kristus Raja Maumere (Krisrama), perusahaan milik Keuskupan Maumere, menggunakan ekskavator. (Foto tangkapan layar video warga Nanghale)

Selain menghancurkan rumah, aksi tersebut merusak lahan kebun yang menjadi sumber mata pencaharian warga. Tragisnya, penggusuran ini berlangsung saat delapan warga Nanghale menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Maumere. Mereka dikriminalisasi karena mempertahankan tanah adatnya.

HGU Bermasalah dan Keberpihakan Aparat

Penggusuran ini dilakukan atas klaim PT Krisrama yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2.420 hektare. Namun, menurut KPA, HGU perusahaan tersebut cacat administratif dan tidak masuk kategori clear and clean.

“Aparat justru melindungi perusahaan daripada membela masyarakat. Polisi dan pemerintah daerah seolah menjadi pendukung utama tindakan ini,” kritik Dewi.

KPA dan organisasi masyarakat sipil menuntut pemerintah untuk segera:

Menghentikan penggusuran dan segala bentuk kekerasan oleh PT Krisrama.
Membebaskan delapan warga yang dikriminalisasi.
Mencabut SK HGU PT Krisrama yang dinilai melanggar hukum.
Memulihkan hak-hak masyarakat adat Nanghale melalui reforma agraria.

Rekam Konflik Agraria: 1.242 Kasus dalam Satu Dekade

KPA mencatat, sepanjang 2024, konflik agraria akibat konsesi perkebunan mencapai 111 kasus. Selama 10 tahun terakhir, jumlahnya mencapai 1.242 kasus, dengan mayoritas melibatkan masyarakat adat yang terusir dari tanah mereka.

Dewi menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap penerbitan HGU dan pelaksanaan moratorium sebagai langkah nyata mencegah konflik berulang.

Puluhan perempuan adat Nanghale mencoba menghadang eksavator yang akan menggusur kebun dan rumah-rumah mereka. (Foto: Tangkapan layar video warga Nanghale)

Ironi di Balik Keuskupan

Tindakan PT Krisrama dinilai bertentangan dengan nilai-nilai gereja. “Ironi besar, perusahaan yang dimiliki Keuskupan Maumere justru menghancurkan kehidupan masyarakat yang seharusnya mereka lindungi,” ujar Dewi.

Masyarakat adat Nanghale kini menghadapi trauma akibat kekerasan ini, tetapi mereka tetap berjuang mempertahankan wilayah adatnya. “Kami tidak akan menyerah, ini tanah leluhur kami,” kata salah seorang warga yang rumahnya hancur.

KPA dan organisasi masyarakat sipil berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan menuntut keadilan bagi masyarakat adat Nanghale.

“Kami juga menyampaikan pesan solidaritas dan dukungan sepenuhnya kepada seluruh Pejuang Agraria dan Masyarakat Adat Suku Goban Runut dan Suku Soge Natarmage atas perjuangannya mempertahankan hak atas tanah dan wilayah adatnya.”