TITASTORY.ID – Tiga pimpinan Politeknik Negeri (Poltek) Ambon memilih bungkam saat dikonfirmasi Titastory, id terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2020 dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Sikap bungkam tentunya memicu kecurigaan terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran Bansos tahun 2020 untuk pengembangan Program Studi Di luar Domisili (PDD) yang berada di Kabupaten Malteng yakni di Kota Masohi dan Kepulauan Banda Naira.
Baik Direktur Poltek, Dedi Mairuhu, saat dikonfirmasi via whatshapp dengan nomor 081 343 xxxx diduga hanya membaca pesan, kendati terdapat centang dua garis warna biru. Tidak hanya itu, Wakil Direktur (Wadir) I, Leny Leuhery saat dihubungi menyampaikan sementara melakukan tugas luar dan tidak berada di Kampus Poltek Ambon.
” Saya sementara berada di luar kota,” jawabnya Leny Singkat.
Berbeda dengan Wadir 2, Fientje Salhuteru justru tidak membaca pesan bersikan konfirmasi pada nomor Whatsapp yang terdaftar dengan nomor seri 0852 44 xxxx.
Sebelumnya, kabar pecah terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran PDD Malteng tahun 2020. Dimana anggaran sebesar Rp1,8 miliar yang digelontorkan Pemkab Malteng untuk di kelolah oleh Poltek Ambon dalam realisasi terindikasi adanya spekulasi.
Tahun 2020, Poltek Ambon menerima anggaran Rp,1,8 miliar dari Pemkab Malteng, dimana anggaran ini digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dari dosen yang mengajar di 5 Prodi di Kabupaten Malteng. Namun indikasi bahwa tahun 2020 tidak satu pun Dosen yang melakukan proses belajar tatap muka di Prodi PDD Malteng tetapi secara virtual. Otomatis tidak ada penggelontoran anggaran untuk biaya transport, sewa mes dan sewa kendaraan, bahkan untuk pulsa data demi kepentingan belajar mengajar secara virtual juga para dosen menggunakan uang pribadi. Ironisnya laporan penggunaan anggaran diduga terpakai habis.
Informasi yang berhasil dihimpun, para dosen pengajar PDD sudah menerima honor mereka, dengan jumlah bervariasi, bahkan kuat dugaan dasar pembayaran honor juga tidak sesuai mekanisme atau dasar hukum atau acuan aturan dalam melakukan pembayaran.
Terkait persoalan yang kini mulai diendus media, kabar bahwa Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua pada beberapa waktu lalu sempat berkunjung ke Kampus Poltek Negeri Ambon terkait dengan pengucuran anggaran selama 7 tahun namun PDD Malteng tidak menunjukkan dampak untuk masyarakat di Kabupaten Malteng. (TS 02)
