OPINI: Menatap Masa Depan Maluku dengan Potensi dan Tantangan yang Berimbang

Debat pamungkas Pilgub Maluku 2024, yang akan digelar pada 23 November 2024, menjadi momentum penting untuk menyoroti visi pembangunan infrastruktur dan kebijakan ekonomi di provinsi ini. Tema yang diangkat, yaitu “Pembangunan Infrastruktur dan Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat Maluku,” bukan sekadar slogan. Ia adalah cermin dari urgensi upaya transformasi ekonomi di salah satu wilayah kaya sumber daya alam tetapi terjebak dalam keterbatasan pembangunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Maluku masih menduduki posisi sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi keempat di Indonesia pada Maret 2024, dengan persentase 17,89 persen, jauh di atas rata-rata nasional 9,36 persen. Hal ini ironis mengingat Maluku memiliki kekayaan alam melimpah, posisi geografis strategis, dan keunikan budaya yang seharusnya menjadi modal besar untuk kemajuan ekonomi.

Namun, permasalahan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, regulasi yang kompleks, hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama dalam menarik investasi. Artikel ini akan membahas peluang, tantangan, dan strategi optimalisasi promosi investasi di Maluku dengan mengacu pada data dan pengalaman daerah serupa.

Maluku dikenal sebagai salah satu provinsi kepulauan dengan 92,4 persen wilayahnya berupa laut. Potensi ini menghadirkan peluang besar, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Produksi ikan Maluku pada 2023 mencapai 1,25 juta ton, menempatkan provinsi ini sebagai salah satu lumbung ikan nasional. Namun, rendahnya infrastruktur pengolahan hasil laut, seperti pabrik pengalengan dan cold storage, membuat sebagian besar hasil tangkapan diekspor dalam bentuk mentah^【1】.

Maluku, sebuah provinsi yang kaya akan sumber daya alam, kini berada di persimpangan jalan. Dengan berbagai potensi ekonomi yang melimpah, mulai dari hasil laut hingga tambang mineral seperti nikel dan emas, Maluku memiliki segala yang diperlukan untuk berkembang pesat. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam menciptakan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat setempat.

Sumber daya alam yang melimpah seharusnya menjadi aset utama bagi pembangunan Maluku. Dengan sektor perikanan yang sangat potensial dan keberagaman hayati laut yang tak tertandingi, Maluku seharusnya bisa menjadi salah satu pusat ekonomi maritim Indonesia. Sayangnya, hingga kini, pengelolaan sektor ini masih jauh dari maksimal. Masalah infrastruktur yang buruk, kurangnya fasilitas pendukung, serta terbatasnya akses pasar untuk nelayan lokal menjadi penghambat utama dalam mengoptimalkan sektor ini.

Begitu pula dengan sektor pariwisata yang seharusnya bisa berkembang pesat, mengingat Maluku memiliki pesona alam yang sangat indah dan belum banyak dieksplorasi. Namun, sektor ini terkendala oleh kurangnya infrastruktur dasar dan rendahnya investasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Padahal, Maluku memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia, bahkan dunia.

Sektor pariwisata juga menyimpan potensi besar. Maluku memiliki pantai eksotis, situs sejarah kolonial, serta budaya lokal yang khas. Tetapi, kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) masih di bawah 5 persen^【2】. Minimnya fasilitas wisata dan aksesibilitas menjadi kendala utama.

Selain itu, kekayaan tambang seperti emas, nikel, dan minyak bumi menjadikan Maluku sebagai wilayah strategis bagi investasi energi. Namun, tantangan keberlanjutan dan konflik lahan dengan masyarakat adat sering kali menjadi penghambat eksplorasi^【3】.

Tantangan Besar di Balik Potensi

Namun, potensi besar ini tidak serta-merta menjamin kemajuan. Banyak tantangan struktural yang harus dihadapi. Salah satunya adalah ketimpangan ekonomi yang mencolok, di mana banyak wilayah di Maluku masih terbelakang meski berada di dekat sumber daya alam yang sangat bernilai. Ketergantungan pada sektor tambang seperti nikel, yang diharapkan bisa menjadi sumber utama pendapatan daerah, seringkali justru menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, dampak negatif dari aktivitas pertambangan sering kali menciptakan ketimpangan sosial dan merusak ekosistem.  Selain itu, Minyak di Bula, Seram Bagian Timur dan Tambang Tembaga di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya, yang diharapkan mendokrak pertumbuhan ekonomi tidak berdampak bagi masyarakat Maluku selama ini.

Potret Buram Layanan Publik di Maluku: Keterisolasian dan Krisis Infrastruktur

Kisah masyarakat pedalaman di Seram Bagian Barat, Maluku, menjadi cermin nyata dari keterisolasian yang bertahan selama puluhan tahun. Dua peristiwa baru-baru ini, parade rakit kebangsaan oleh warga lima negeri dan perjuangan dramatis seorang ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan medis, menggambarkan realitas buruk layanan publik di daerah tersebut.

Pada 16 Agustus 2024, ratusan warga dari lima negeri di Kecamatan Elpaputih, yakni Sumith Pasienaro, Negeri Ahiolo, Negeri Huku Kecil, Negeri Abio, dan Negeri Watui, menggelar parade rakit di sungai Tala dan Nua. Dengan mengibarkan bendera merah putih, aksi ini menjadi simbol harapan mereka kepada pemerintah pusat dan daerah. Selama 78 tahun Indonesia merdeka, daerah ini tetap terisolir dari pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Parade tersebut adalah puncak dari berbagai upaya warga untuk memperjuangkan hak atas pembangunan yang selama ini terabaikan.

Perjuangan Ibu Hamil: Potret Krisis Layanan Kesehatan

Kasus lain yang mencuri perhatian publik adalah perjuangan Yuliana Latisera, seorang ibu hamil dari Negeri Huku Kecil. Ia harus ditandu sejauh 37 kilometer melewati hutan lebat dan sungai untuk mencapai layanan kesehatan di ibu kota kecamatan. Perjalanan penuh risiko ini melibatkan sekitar 20 warga yang bergantian menggotongnya. Fenomena serupa telah berlangsung selama bertahun-tahun di pedalaman Seram Bagian Barat, mempertegas absennya infrastruktur dasar seperti jalan yang layak dan fasilitas kesehatan.

Kondisi geografis yang berat, buruknya akses jalan, dan perubahan cuaca menambah tantangan bagi masyarakat untuk memperoleh hak dasar mereka. Realitas ini memperlihatkan bahwa keterbatasan akses layanan kesehatan bukan hanya soal jarak, tetapi juga representasi dari kegagalan pemerintah menyediakan kebutuhan mendasar bagi warganya.

Dua kasus ini adalah gambaran konkret dari ketimpangan pembangunan di Maluku. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat Maluku seharusnya tidak hidup dalam keterisolasian. Aksi-aksi seperti parade rakit kebangsaan menjadi bentuk protes damai yang menggugah perhatian, sementara kasus Yuliana menunjukkan kebutuhan mendesak akan kebijakan konkret dan keberpihakan pada masyarakat pedalaman.

Sudah saatnya pemerintah, baik pusat maupun daerah, menjadikan pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan sebagai prioritas di Maluku. Upaya ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial yang dijanjikan oleh semangat kemerdekaan.

Mengutip pernyataan Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, yang disampaikan di Jakarta beberapa waktu lalu, sektor pertambangan di Maluku, khususnya lapangan minyak Bula di Seram Timur, belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Data pemerintah menunjukkan bahwa sektor pertambangan tidak memberikan kontribusi berarti terhadap PDRB Maluku pada triwulan I-IV Tahun 2020. Hal ini menegaskan kenyataan bahwa meskipun Maluku kaya akan sumber daya alam, masyarakatnya tetap berada di garis kemiskinan ^【4】.

Pattiasina mengungkapkan bahwa rakyat Maluku kini hidup miskin di atas kekayaannya. Dengan begitu, meskipun Maluku memiliki cadangan minyak yang melimpah, belum ada pengelolaan yang memadai untuk memberdayakan masyarakat setempat. Bahkan, Maluku tetap tercatat sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia, bersama Papua, Papua Barat, dan NTT, menurut data BPS terbaru.

Pattiasina terus mengkampanyekan pentingnya membangun industri migas di Maluku untuk memanfaatkan potensi gas yang ada, agar sumber daya alam tersebut tidak hanya menguntungkan pihak luar.

Engelina  tegaskan “Industri migas harus dikelola oleh rakyat Maluku sendiri, sehingga hanya produk turunan yang diekspor, bukan sumber daya mentah. Menurutnya, pengelolaan yang lebih baik dan lebih mandiri dari sektor migas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, dan mendorong kemajuan ekonomi daerah.^【5】

Di sisi lain, sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat lokal masih menghadapi masalah yang sangat serius, seperti sulitnya akses pasar, minimnya teknologi, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini memperburuk ketergantungan pada sektor-sektor yang tidak berkelanjutan dan berpotensi merusak lingkungan. Saya selaku anak Negeri Maluku mencoba menganalisa tantangan utama Investasi ini menjadi tiga bagian, antara lain:

Infrastruktur yang Terbatas: Salah satu kendala paling signifikan di Maluku adalah minimnya infrastruktur dasar. Dari 11 kabupaten/kota di Maluku, hanya beberapa yang memiliki akses jalan, pelabuhan, dan bandara memadai. Misalnya, pelabuhan di Saumlaki dan Namlea sering kali tidak mampu menampung kapal besar, sehingga biaya logistik meningkat hingga 30 persen dibandingkan wilayah lain.^【6】

Regulasi yang Kompleks: Banyak investor mengeluhkan proses perizinan yang lambat dan tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut laporan BKPM, waktu rata-rata untuk mendapatkan izin tambang di Maluku adalah 18 bulan, jauh lebih lama dibandingkan rata-rata nasional 8 bulan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Terbatas: Maluku menghadapi masalah ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) hanya 59,3 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional 66,6 persen. Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja belum menjadi prioritas, sehingga investor kesulitan mendapatkan tenaga kerja lokal yang sesuai^【7】.

Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan

Lantas, bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi besar Maluku dengan bijak? Jawabannya terletak pada visi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan yang tidak hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, dan pemerataan hasil pembangunan.

Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memperkuat sektor pariwisata berbasis ekologi. Penerapan konsep ecotourism yang mengutamakan pelestarian alam bisa menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian tanpa merusak lingkungan. Dengan mengembangkan potensi pariwisata secara berkelanjutan, Maluku dapat menarik wisatawan yang peduli akan kelestarian alam, sembari memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Selain itu, pengembangan infrastruktur yang lebih merata dan terintegrasi antar-pulau akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, baik untuk sektor pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Penyediaan fasilitas yang memadai, mulai dari jalan raya hingga akses internet yang cepat, dapat membantu mendukung pengembangan sektor ekonomi lainnya, seperti pertanian dan perikanan.

Tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan pengetahuan lokal dan kearifan budaya seperti sistem sasi yang telah ada sejak lama di Maluku. Sistem sasi, yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bergilir dan berkelanjutan, bisa menjadi dasar dalam membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijaksana. Penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya secara mandiri akan menciptakan model pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dari beberapa sumber dan refferensi yang saya pelajari untuk membangun masa depan Provinsi dengan sebutan Negei Raja-Raja ini ada beberapa strategi Optimalisasi Promosi Investasi, antara lain:

• Branding Maluku sebagai Destinasi Investasi

Pemerintah daerah perlu membangun citra positif Maluku sebagai wilayah aman dan potensial. Branding ini harus ditekankan pada kekayaan laut, potensi pariwisata, dan sumber daya tambang. Contoh sukses branding adalah Sulawesi Utara, yang berhasil menarik investasi besar di sektor pariwisata setelah menjadi tuan rumah World Tourism Day 2017^【8】.

• Pembangunan Infrastruktur Penunjang

Peningkatan konektivitas melalui pembangunan pelabuhan modern, bandara internasional, dan jalan lintas pulau harus menjadi prioritas. Proyek strategis seperti Pelabuhan Ambon Baru, yang direncanakan menjadi pusat logistik perikanan nasional, perlu dipercepat agar dampaknya dapat dirasakan^【9】.

• Reformasi Regulasi

Pemerintah harus menyederhanakan proses perizinan, termasuk menerapkan sistem _online single submission_ (OSS) secara penuh di tingkat daerah. Hal ini terbukti efektif di Jawa Timur, yang mampu meningkatkan investasi hingga 15 persen dalam dua tahun setelah menerapkan OSS^【10】.

• Kolaborasi dengan Dunia Internasional

Maluku perlu aktif mempromosikan potensi investasinya melalui partisipasi di forum internasional seperti _World Economic Forum_ dan _ASEAN Investment Forum_. Pemerintah daerah juga dapat menggandeng mitra strategis seperti negara-negara ASEAN yang memiliki pengalaman serupa dalam pengelolaan wilayah kepulauan.

Perlunya Kepemimpinan Visioner

Untuk mewujudkan semua itu, dibutuhkan kepemimpinan yang visioner, yang tidak hanya fokus pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga memikirkan masa depan Maluku dalam jangka panjang. Pemimpin yang mampu merangkul semua elemen masyarakat dan berani membuat kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan alam dan kesejahteraan rakyat.

Pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan sosial, serta berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, akan menciptakan dasar yang kokoh bagi pembangunan Maluku yang berkelanjutan.

Maluku memiliki potensi besar, namun untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi kenyataan, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur yang inklusif akan membawa Maluku menuju masa depan yang lebih baik. Dengan kepemimpinan yang visioner dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, Maluku bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran bersama.

Selain itu juga, Maluku memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur, reformasi regulasi, dan peningkatan kualitas SDM.

Sebagai putra Maluku, saya berharap debat Pilgub besok tidak hanya menjadi ajang adu visi, tetapi juga menghasilkan komitmen nyata dari para calon kepala daerah untuk membawa Maluku keluar dari jerat kemiskinan. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir visioner, bertindak nyata, dan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

Penulis adalah (Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta & Founder titastory.id)

Refferensi:  

1. BPS Provinsi Maluku, “Statistik Perikanan 2023”. (https://maluku.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY5IzI=/nilai-produksi-perikanan.html)
2. Dinas Pariwisata Maluku, _Laporan Pariwisata Maluku 2023_
3. BKPM, Laporan Investasi Daerah 2023. (https://ppid.bkpm.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Data-Realisasi-Investasi-Triwulan-III-2023.pdf)
4. Engelina Pattiasina, Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, “Engelina Pattiasina, “Jangan Jadikan Maluku Miskin Permanen”. (https://titastory.id/jangan-jadikan-maluku-miskin-permanen/).
5. Engelina Pattiasina. “ Soal Pengelolaan Blok Masela, Investor Jangan Sabotase”. (https://titastory.id/soal-pengelolaan-blok-masela-pattiasina-investor-jangan-sabotase/4)
6. Tempo, _Investasi Terhambat Regulasi di Maluku_, Juni 2024.
7. World Bank, _Indonesia Labor Market Report 2024, Indonesia – Maluku Reg. Development. (https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/322201474649166656/indonesia-maluku-reg-development)
8. Kantor Staf Presiden, “Proyek Strategis Nasional 2024”, Proyek Infrastruktur Strategis di Pulau Buru Tuntas Sebelum Oktober 2024. (https://www.ksp.go.id/ksp-proyek-infrastruktur-strategis-di-pulau-buru-tuntas-sebelum-oktober-2024.html)
9. go.id, _Perkembangan Investasi di Jawa Timur_, 2023.
10. Julius R Latumaerissa, Ahli Ekonom dan Konsultan Perencanaan Pembangunan & Keuangan Publik dalam opininya di titastory.id berjudul Dampak Keterkaitan dan Ketergantungan Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Distribusi Pendapatan di Maluku (2010-2024).
11. Julius R Latumaerissa, Ahli Ekonom dan Konsultan Perencanaan Pembangunan & Keuangan Publik dalam opininya di titastory.id berjudul: Dampak Keterkaitan dan Ketergantungan Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Distribusi Pendapatan di Maluku (2010-2024). (https://titastory.id/dampak-keterkaitan-dan-ketergantungan-pertumbuhan-ekonomi-pengangguran-dan-distribusi-pendapatan-di-maluku-2010-2024/)
12. Julius R Latumaerissa, Ahli Ekonom dan Konsultan Perencanaan Pembangunan & Keuangan Publik dalam opininya di titastory.id berjudul: Maluku: Potensi Besar untuk Menghidupi Indonesia Selama Satu Abad ke Depan (https://titastory.id/maluku-potensi-besar-untuk-menghidupi-indonesia-selama-satu-abad-ke-depan/)
13. id,”merdeka dalam keterisolasian”, ( https://titastory.id/merdeka-dalam-keterisolasian-masyarakat-5-desa-di-pegunungan-seram-serukan-pesan-kemerdekaan-lewat-parade-rakit-nusantara/)
14. id, “soal ibu hamil ditandu puluhan kilometer dari huku kecil, Titahena: ini potret buram layanan public di seram barat”. (https://titastory.id/soal-ibu-hamil-ditandu-puluhan-kilometer-dari-huku-kecil-titahena-ini-potret-buram-layanan-publik-di-seram-barat/)