titastory, Aru – Kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi kembali menghantui para nelayan kecil di Kabupaten Kepulauan Aru. Mereka mengeluhkan distribusi yang belum menjangkau wilayah pesisir, meski kebutuhan melaut semakin mendesak.
Seorang nelayan lokal, Emon, menceritakan pengalamannya saat ditemui di Dobo, Rabu (11/6/2025). “Kalau ketemu pemerintah, keluhan kami hanya satu: SPBN khusus nelayan dekat laut, supaya bisa tepat waktu mendapatkan minyak subsidi,” ujarnya. Nelayan seperti Emon yang menggunakan dua mesin 40 PK membutuhkan rata-rata 140 liter BBM per trip—biaya yang bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.
Keluhan ini bukan tanpa dasar. Menurut Ruslan Hurasan, Sekretaris Komisi II DPRD Maluku, sulitnya akses terjadi karena “belum ada depot khusus untuk para nelayan”, kecuali di sejumlah wilayah seperti Maluku Tenggara dan Tual.
Lebih jauh, studi Kompas memperlihatkan bahwa hingga 82% nelayan kecil secara nasional kesulitan mengakses BBM bersubsidi, pengurusan administrasi rumit, dan keterbatasan SPBUN sebagai penyebab utamanya.
Komentar Emon mengungkap realita pahit di lapangan: “Bagaimana kami bisa mendapatkan minyak subsidi kalau semua stok dijual di SPBU umum? Sedangkan waktu kami di laut, saat tiba di darat sudah tidak sempat antre,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Bernart Atdjas, Kadis Perindag Aru. Ia menyebut pihaknya telah mengusulkan penambahan agen khusus BBM berkapasitas laut kepada Pertamina sejak Februari 2024, namun belum mendapat tanggapan
Data dan Fakta
Depo/Depot SPBUN sangat terbatas dan hanya tersedia di 2 dari 11 kabupaten, termasuk Maluku Tengah, Tual, dan Maluku Tenggara. 82% nelayan nasional melaporkan kesulitan akses akibat kendala administrasi dan jangkauan distribusi. Dalam 2025, pemerintah merencanakan penambahan 6 unit SPBUN di provinsi Maluku, termasuk di Maluku Tengah.
Padahal dalam kunjungan kerjanya ke Maluku beberapa waktu lalu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia pada April 2025 telah mengintruksikan, pembangunan enam SPBUN baru di Maluku, termasuk dua titik di Maluku Tengah. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi lokal dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Namun, praktik di lapangan masih tersendat. Para nelayan lokal meminta agar kebijakan pemerintah diikuti dengan tindakan nyata, bukan hanya janji tanpa implementasi.
Harapan Nelayan
Dengan berbagai kesulitan yang ada maka para nelayan di Aru mendesak Penambahan SPBUN di pesisir Aru agar BBM subsidi tersedia dekat pelabuhan; Perizinan lebih sederhana, agar nelayan mudah mengurus hak membeli BBM; Pendistribusian tepat sasaran, menghindari penjualan ke non-nelayan atau pengepul; serat Transparansi harga sesuai HET, agar tidak terjadi mark-up harga di tingkat desa.
Penolakan dari sejumlah nelayan terhadap sistem saat ini mencerminkan kritik yang lebih luas:
“Banyak nelayan terlilit hutang akibat biaya minyak yang tinggi.” Apabila situasi ini tidak diperbaiki, kesejahteraan mereka akan terganggu, bahkan terancam.
Penulis: Johan Djamanmona
