titaStory.id,ambon – Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menerangkan bahwa di tahun anggaran 2024 Pemerintah Kota ( Pemkot) Ambon dapat menggunakan Layanan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Hal ini untuk meminimalisir penggunaan uang tunai dalam proses transaksi.
“Kita berharap tanggungjawab pemerintah dalam proses belanja Daerah dapat menggunakan KKP,” ucapnya.
Apa yang disampaikan Wattimena tertuang dalam agenda penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Penandatangan MoU demi Pengembangan Layanan Perbankan Bagi Kepentingan Publik di Kota Ambon.
Penandatanganan MoU, dilakukan oleh Pj Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, yang didampingi Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, sedang dari pihak Bank Mandiri diwakili Pj. Area Head Maluku PT. Bank Mandiri, Azizi Rahim, Senin (27/11/23) di ruang kerja Wali Kota Ambon dan disaksikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Roy de Fretes, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), J. Silano, Serta Kabag Hukum Sekretariat Daerah, Lexy Manuputty.
Dalam arahan, Pj Walikota Ambon menerangkan dalam upaya peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi Penerimaan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah juga layanan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
“Bentuk kolaborasi untuk pelayanan berbagai kepentingan publik, terutama untuk peningkatan PAD dan fasilitasi KKP di Pemkot Ambon. Saya yakin hal ini akan membawa dampak positif bagi kita di kota ada Ambon dan membawa manfaat bagi Pemkot juga bagi Bank Mandiri,” ujarnya.
Sementara itu, Pj. Area Head Maluku PT. BanK Mandiri, Azizi Rahim, menyatakan sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia, pihaknya siap bekerjasama dengan Pemkot terkait keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan, proses, hingga pengeluaran, meliput M – Pos, layanan platform keuangan digital Kopra By Mandiri untuk bill colection, serta fasilitas KKP.
“Merupakan suatu kehormatan bagi kami, dapat menyediakan layanan perbankan bagi Pemkot Ambon mulai pintu masuk, proses, hingga pintu keluar, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua,” terangnya.
Katanya, nantinya dalam proses belanja pemerintah tidak lagi menggunakan uang tunai.
“Jadi dari BPKAD, anggaran di setor ke bank, lalu dari pihak bank menyerahkan KKP ke OPD sehingga kita tidak lagi diberi uang tunai untuk belanja barang operasional dan belanja modal, juga untuk biaya perjalanan dinas.” ucapnya (TS-02)
Discussion about this post