Dobo, — Klaim penurunan angka kemiskinan dalam satu tahun terakhir di Kabupaten Kepulauan Aru perlu dibaca secara hati-hati. Data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat menunjukkan penurunan yang relatif kecil, hanya 0,2 persen, dan daerah ini masih berada pada peringkat ketiga dengan angka kemiskinan tertinggi.
BPS Kepulauan Aru mencatat persentase penduduk miskin pada 2025 berada di angka 23,10 persen, turun dari 23,39 persen pada 2024.
Statistisi Ahli Pratama BPS Kepulauan Aru, Frananta Adiyudanto, mengatakan penurunan tersebut memang terjadi, namun nilainya tidak signifikan dan masih bersifat fluktuatif.
“Kalau disebut turun memang benar, sesuai perhitungan kami sekitar 0,2 persen. Itu angka riil, tetapi sifatnya masih fluktuatif,” kata Frananta saat ditemui di Dobo, Selasa, 3 Maret 2026.
Menurut dia, salah satu faktor yang memengaruhi penurunan tersebut adalah penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, yang berdampak pada peningkatan daya beli, terutama di wilayah pedesaan.
“Daya beli masyarakat di desa masih cukup bergantung pada bantuan sosial. Jika bantuan itu dibagikan tepat waktu, maka akan mendorong perputaran ekonomi,” ujarnya.
Meski persentase kemiskinan menurun, Frananta menegaskan bahwa Kepulauan Aru masih berada pada peringkat ketiga daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
Selain itu, garis kemiskinan di daerah ini justru mengalami kenaikan, dari sebelumnya Rp664.112 per kapita per bulan menjadi Rp673.363.
Menurut Frananta, garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau rata-rata satu keluarga terdiri dari empat sampai enam orang, maka kebutuhan pengeluaran rumah tangga dalam satu bulan sekitar Rp2 juta,” kata dia.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan menurun secara statistik, tantangan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Aru masih cukup besar dan membutuhkan upaya lebih luas untuk memperkuat ekonomi lokal.
