titastory.id,ambon – Ratusan mahasiswa dari sejumlah OKP yang tergabung dalam aksi Tabaos Maluku Menggugat, melakukan demonstrasi damai di monumen patung Leimena, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Selasa (15/10/2024)., sekira Pukul 15.00 WIT. Aksi para mahasiswa yang dikoordinir Usama Bugis , mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Puluhan mahasiswa ini melakukan orasi secara bergantian, sambil membawa sejumlah pamflet bertuliskan tuntutan, agar putera-puteri Maluku diberikan kesempatan untuk menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran. Mereka juga menagih sejumlah janji yang disampaikan selama masa kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi. Aksi ini mendapat perhatian dari para pengguna jalan di kawasan tersebut.
“Kami mendesak Pemerintah Pusat agar Orang Maluku juga mengisi jabatan menteri, jangan kami dianaktirikan,” teriak Usman.
Dalam orasinya Usman mengatakan, sejak kepemimpinan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) hingga Jokowi bahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Maluku masih terus di anaktirikan. Padahal Maluku memiliki banyak orang-orang cerdas yang tak kalah saing dengan daerah lainnya.
“Kami minta, bagaimana putra putri Maluku yang punya kemampuan, dan kualitas juga harus di akomodir sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran,” teriaknya.
Para mahasiswa juga menegaskan, sejak masa pemerintahan Presiden SBY hingga Presiden Jokowi, tidak ada orang Maluku yang dipercayakan menempati posisi sebagai menteri.
Padahal tidak sedikit anak Maluku yang cerdas, dan tidak kalah saing dengan daerah lainnya.
Mereka juga menyentil kunjungan Presiden Jokowi di lokasi Waai Kabupaten Maluku Tengah (Maltemg), yang berjanji akan membangun Ambon New Port sebagai basis perikanan terpadu Indonesia. Namun ternyata janji tersebut tak kunjung ditepati, dengan alasan klasik, tidak ada anggaran.
Massa kemudian melakukan long march menuju Jembatan Merah Putih (JMP), untuk melanjutkan orasi. Setelah berselang 30 menit, para mahasiswa menuju gerbang Kampus Unpatti, dan sempat memblokir jalan, sehingga sempat terjadi kemacetan. Namun aksi tersebut tidak berlangsung lama, karena dilarang aparat keamanan.
Nasib Program LIN Di Maluku
Sementara itu, dalam rilis yang diterima, para mahasiswa menyoroti nasib dari Program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku, yang hanya sebatas rencana dalam tiga periode kepemimpinan.
Nomenklatur program kata mereka terus berubah, termasuk penekanan pada jenis kegiatan yang akan dilakukan.
“Akhir tahun 2021 menjadi target pemerintah untuk memulai pembangunan LIN di Maluku. Program ini juga ditargetkan selesai tahun 2023. Namun hingga saat ini, belum terlihat dimulainya pembangunan proyek Program LIN tersebut,”ungkap mereka.
Dijelaskan, dalam RKP tahun 2022, terdapat strategi Pengembangan Wilayah Maluku yang diarahkan untuk mengoptimalkan peran Wilayah Maluku sebagai LIN.
Proyek LIN juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional , yang diberi nama Proyek Pelabuhan Ambon Baru (Ambon New Port/ANP). ANP bertujuan untuk mendukung LIN, agar hasil laut dari nelayan diekspor langsung ke pasar internasional.
Terdapat alasan tersendiri mengenai lokasi LIN yang difokuskan di Provinsi Maluku , karena memiliki potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang melimpah. Provinsi Maluku juga memiliki tiga titik utama untuk perikanan tangkap atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yaitu : titik 714 (Laut Banda), titik 715 (Laut Halmahera), dan titik 718 (Laut Arafuru).
Mahasiswa menegaskan, dengan ditetapkannya Provinsi Maluku sebagai LIN, maka diharapkan produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari sub sektor perikanan tangkap dan budidaya meningkat mencapai 750.000 ton per tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berencana melakukan pengembangan industri maritim. Salah satunya yaitu membangun pabrik tepung ikan di LIN Maluku.
Harapannya industri tersebut dengan didukung LIN mampu produksi perikanan tangkap mencapai 7 juta ton dan nilai produksinya sekitar Rp230 triliun.
Mahasiswa menilai, program LIN yang akan dibangun di Provins Maluku masih tanda tanya, apakah program tersebut akan dilanjutkan.
Pasalnya, ada beberapa kendala dalam proses pengembangan LIN. Pertama, terkait dengan kodisi dan pembebasan Iahan untuk lokasi LIN dan ANP. Kedua, hambatan dalam penyedian anggaran. Ketiga, belum ada regulasi yang disusun oleh pemerintah terkait Program LIN.
Mahasiswa mengusulkan agar pemerintah segera melakukan beberapa langkah, di antaranya mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mempersiapkan semua hal yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah juga segera mencari lokasi alternatif pembangunan LIN dengan tetap memperhatikan feasibility study, serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau dengan badan usaha (KPBU). (TS-02)
Discussion about this post