titaStory.id, jakarta – Ribuan pegawai kontrak di lingkup Pemerintah Kota Ambon yang terancam diberhentikan, masih menjadi perbincangan hangat. Kebijakan ini terpaksa diambil karena anggaran belanja pegawai yang membengkak, dan menyedot sebagian besar APBD Pemkot Ambon.
Menyikapi persoalan tersebut, mantan Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena memberikan pendapat dan solusi.
Dikutip dari video yang dibagikan ulang oleh pemilik akun TikTok, Jhon Laratmase Sabtu(22/6/2024), Bodewin mengusulkan perlunya menggenjot PAD dan tidak menambah pegawai kontrak untuk mengatasi persoalan tersebut.
Dijelaskan, belanja di Pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa modal, yang sejatinya harus seimbang.
Belanja pegawai yang dialokasikan oleh pemerintah adalah untuk membayar gaji pegawai, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan tambahan penghasilan, tunjangan pegawai – pegawai kontrak atau gaji pegawai kontrak.
“Nah persentase antara jenis belanja ini, maksimal atau minimal. Maksimal misalnya 50 persen belanja pegawai,”ungkapnya.
Dikatakan, besar kecilnya belanja pegawai tergantung kebijakan pemerintah untuk pengurangan ASN dan juga tenaga kontrak.
Saat dirinya masuk sebagai penjabat Walikota Ambon, menurutnya telah ada struktur pegawai kontrak dan ASN.
“ Jumlah ASN dan Pegawai Kontrak saya tidak pernah mengangkat satu orang pun selama dua tahun berada di Pemerintah Kota Ambon, karena sudah dilakukan moratorium 2 hari setelah masuk di Kantor Walikota,”ucapnya.
Dilanjutkan, kalau ingin mengurangi belanja pegawai, maka kebijakan saat ini adalah menghentikan semua pegawai kontrak yang ada di Pemerintah Kota Ambon.
”Kalau kita ingin mengurangi belanja pegawai, maka kebijakan kita hari ini adalah menghentikan semua pegawai kontrak yang ada di Pemerintah Kota Ambon, itu baru kita rasionalkan karena ASN tidak bisa dikurangi karena sudah menjadi pegawai dan P3K,” ujarnya.
Bodewin yang juga ikut mencalonkan diri dalam Pilkada Pemkot Ambon ini merincikan, belanja pegawai 58 persen di Pemkot Ambon terdiri atas belanja PNS, gaji, tunjangan jabatan, tunjangan rumah tangga, beras dan lain – lain.
“Untuk membayar P3K juga sama, yang ketiga untuk membayar tunjangan penghasilan ASN dan untuk membayar pegawai kontrak. Nah ini lima item belanja pegawai yang tadi saya bilang itu,” jelasnya.
Pemerintah Kota Ambon kata Bodewin harus dapat meningkatkan PAD. Dikatakan, dari bidang jasa, pemerintah kota Ambon mendapatkan 60 miliar, yang dapat digunakan untuk belanja modal, sehingga bisa menurunkan persentase belanja pegawai yang sebelumnya 60 persen lebih.
“Kalau PAD Kota Ambon terus bertambah, otomatis belanja barang jasa, belanja modal terus naik persentase belanja pegawai akan menurun. Tetapi ketika kita ambil yang ekstrim kita berhentikan seluruh pegawai kontrak, supaya belanja pegawai menurun.
Nah itu langkah yang sangat beresiko,” tegasnya.
Bodewin berpendapat, soal belanja pegawai 30 persen sesuai ketentuan hanya melalui dua cara, yaitu mengurangi belanja pegawai, dan resikonya ada banyak yang dipecat atau diberhentikan termasuk pegawai kontrak. Sedangkan solusi lainnya adalah tingkatkan PAD, yang digunakan untuk kebutuhan belanja, termasuk belanja pegawai kontrak.
“Dan jika diberhentikan pegawai kontrak apakah hal itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu satu -satunya jalan dan solusi yang paling rasional adalah tingkatkan PAD dan tidak menambah pegawai kontrak,”pungkasnya. (TS-03)
