Jakarta, — Aliansi Perempuan Indonesia memperingati Hari Perempuan Sedunia (International Women’s Day/IWD) 2026 dengan menggelar kegiatan bertajuk “Perempuan Bersatu: Melawan Penindasan atas Tubuh Perempuan” di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu, 8 Maret 2026.
Peringatan ini melibatkan lebih dari 50 organisasi feminis yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia. Mereka berkonsolidasi untuk menyuarakan keadilan dan perlindungan hak perempuan berbasis pendekatan interseksional.
Berbeda dari perayaan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan IWD tahun ini dikemas dalam bentuk Panggung Perempuan, yang menghadirkan berbagai instalasi seni, pembukaan booth organisasi feminis, pertunjukan seni, stand-up comedy, hingga diskusi publik dan pembacaan deklarasi tuntutan perempuan terhadap negara.
Tema yang diangkat tahun ini adalah “Konsolidasi Perempuan: Perempuan Bersatu Melawan Penindasan atas Tubuh Perempuan.”
Aliansi Perempuan Indonesia menilai tubuh perempuan masih menjadi ruang yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui kebijakan negara.
“Negara melalui regulasi, program, dan institusinya sering kali meminggirkan suara serta eksistensi perempuan,” demikian pernyataan Aliansi Perempuan Indonesia dalam rilis persnya.
Menurut mereka, penguatan militerisme, melemahnya demokrasi, lemahnya supremasi hukum, hingga ekspansi industri ekstraktif telah berkontribusi terhadap penghancuran ruang hidup perempuan.
Panggung Seni dan Ruang Konsolidasi
Kegiatan dimulai pada pukul 11.00 WIB dengan penampilan Tari Kembang-Kembang Kemayoran oleh Rombongan Belajar Karang Taruna Kecamatan Tambora.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penampilan Sakdiyah Ma’ruf, komika perempuan yang dikenal sering mengangkat isu kesetaraan gender dalam materi komedinya.
Selain itu, penyanyi asal Surabaya Ghandiee juga tampil membawakan lagu-lagu yang merefleksikan pengalaman perempuan dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak hanya menampilkan hiburan, kegiatan ini juga menghadirkan ruang diskusi publik yang dibagi dalam tiga sesi atau babak.
Diskusi tersebut menghadirkan berbagai perempuan dari latar belakang berbeda, termasuk perempuan disabilitas, perempuan adat, perempuan nelayan, transpuan, perempuan pekerja, hingga pekerja rumah tangga.
Pada sesi diskusi pertama, Ika Ayu dari organisasi Samsara menyoroti masih terbatasnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi.
Ia menilai negara belum sepenuhnya menjamin otonomi tubuh perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi.
“Semakin jauh perempuan dari akses kesehatan reproduksi, semakin dekat pula perempuan dengan kematian daripada kesejahteraan hidup,” kata Ika Ayu.
Diskusi juga mengangkat persoalan yang dihadapi perempuan disabilitas, yang masih kerap mengalami pengekangan kebebasan dan perampasan hak atas tubuhnya.
Sementara itu, Echa Waode dari organisasi Arus Pelangi menyoroti diskriminasi terhadap transpuan.
“Kami bukanlah kriminal hanya karena menjadi diri kami sendiri,” ujar Echa.
Selain itu, isu femisida atau pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut.
Perempuan dan Ketimpangan Kerja
Aliansi Perempuan Indonesia juga menyoroti kondisi perempuan pekerja yang masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan eksploitasi.
Perempuan pekerja, termasuk pekerja rumah tangga (PRT), dinilai masih menghadapi jam kerja berlebih, beban kerja berlapis, serta perlindungan hukum yang minim.
Di sisi lain, perempuan pekerja seks juga masih mengalami stigma sosial dan kekerasan.
Aliansi menilai negara belum memberikan perlindungan memadai terhadap kelompok-kelompok perempuan tersebut.
Selain itu, ekspansi industri ekstraktif juga dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan, khususnya perempuan adat yang kehilangan tanah, laut, dan sumber penghidupan mereka.
Di sela diskusi, berbagai penampilan seni turut memeriahkan acara.
Salah satunya adalah Dialita, kelompok paduan suara yang membawakan lagu-lagu karya para tahanan politik perempuan yang ditahan setelah peristiwa 1965.
Selain itu, musisi Kaimata juga tampil menyuarakan isu hak perempuan dan keberagaman gender melalui karya-karyanya.
Deklarasi Tuntutan Perempuan
Pada sesi terakhir, Aliansi Perempuan Indonesia membacakan deklarasi tuntutan perempuan kepada negara.
Deklarasi tersebut memuat sejumlah tuntutan utama, antara lain:
- Pengakuan bahwa tubuh dan kehidupan perempuan bukan milik negara
- Penghentian kriminalisasi terhadap perempuan dan kelompok ragam gender
- Pengakuan atas kekerasan negara terhadap perempuan sebagai kejahatan kemanusiaan
- Pembentukan Femicide Watch untuk memantau kasus pembunuhan perempuan
- Pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Adat
- Penghentian proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup perempuan dan masyarakat adat
Aliansi juga mendesak pemerintah menghentikan praktik impunitas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia.
Kegiatan kemudian ditutup dengan tausiyah gerakan oleh Pera Sopariyanti, Direktur Perkumpulan Swara Rahima.
Ia menekankan bahwa peringatan Hari Perempuan Sedunia bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat solidaritas dan konsolidasi gerakan perempuan.
Menurutnya, perjuangan perempuan masih panjang untuk memastikan keadilan, kesetaraan, serta kebebasan dari segala bentuk penindasan.
“Peringatan Hari Perempuan Sedunia bukan hanya selebrasi, tetapi juga refleksi dan penguatan gerakan perempuan untuk bebas dari segala bentuk penindasan,” ujar Pera.
