titastory, Ternate – Front Perjuangan Rakyat Gane (FPRG) kecewa dengan sikap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara yang menyatakan tidak punya kewajiban mengeluarkan tanah warga dari hak guna usaha PT Gelora Mandiri Membangun (GMM).
Hal ini diketahui setelah FPRG mendatangi kantor BPN Malut, pada Senin (17/2/2025), untuk menanyakan kejelasan tentang sejauh mana perkembangan koordinasi dengan BPN Kabupaten Halmahera Selatan terkait tuntutan aksi pada 4 Februari lalu.
Irsandi Hidayat, Koordinator FPRG membeberkan hasil pertemuan itu, ia mengatakan BPN Malut menyebut tidak punya kewajiban atas tanah warga dari HGU PT GMM, sebab, sejak awal penggusuran HGU perusahaan sawit itu lewat kementerian.
“Harusnya BPN yang bertanggung jawab atas masalah ini, karena terbitnya HGU itu dari BPN, dan sangat tidak masuk akal jikalau proses penerbitan HGU itu tidak diketahui oleh BPN provinsi,” jelas aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara itu kepada titastory.
BPN Malut, tambah Irsandi, mestinya juga mampu memastikan bahwa kebun warga Desa Gane Dalam dan Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, saat ini yang dikapling perusahaan PT GMM itu tidak akan digusur, karena GMM tidak melakukan Clear n Clear terkait kepemilikan lahan.
“Serta yang kami inginkan ialah kebun warga harus dikeluarkan dari HGU PT GMM, karena ini menjadi mandat rakyat,” tegas Irsandi.
