TITASTORY.ID, – Wiliam Alfons mantan tenaga IT Dewan Pimpinan Provinsi Maluku Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) mulai buka-bukaan pasca namanya dicatut sebagai pihak yang menerima insentif oleh DPP PKP Maluku.
Wiliam kepada titastory.id, kamis (23/03/2023) via handphone menerangkan dirinya harus memberikan tanggapan karena dirinya merasa dirugikan karena namanya disebutkan dalam pemberitaan media ini sebelumnya.
Diungkapkan, pada pemberitaan awal, disebutkan bahwa tenaga IT dan mantan Sekretaris DPP PKP Maluku inisial CP menerima insentif. Ditekankan jangan hanya menyebutkan nama tenaga IT dan Mantan Sekretaris yang menerima insentif kenapa tidak juga menyebutkan nama Mantan Sekretaris DPP PKP Maluku Anwar Malawat dan Carlos Pasal, juga Bendahara DPP PKP Maluku.
“ Yang beta tahu, yang menerima insentif itu Sekretaris Anwar Malawat, Sekretaris Carlos Pasal walau hanya beberapa bulan dan Bendahara, Mama Von,” jelasnya.
Tekannya lagi, setelah mengirim bukti proposal permintaan dana, dirinya pun menegaskan bahwa hal ini membuktikan semua permintaan terkait dengan dana Muspimprov masih ditandatangani oleh Anwar Malawat bukan saudara Carlo Sebagai Sekretaris DPP karena Carlo Passal masih pada Jabatan Wakil Ketua. Kemudian terkait dengan gaji, beta tidak setuju bahasa gaji karena kalaupun gaji sangat miris itu hanya bersifat intensif yang diberikan kepada kami bertiga, bukan beta dan Sekretaris saja. tapi Bendahara Ibu Ivone Aponno juga mendapatkannya.
“Malah sangat disayangkan Ibu bendahara juga sangat banyak berkorban untuk Partai besutan Evans Alfons.” Cahatnya di WA yang diterima media ini, jumat (24/03/2023)
Terkait Penyampaian Kepeminpinan atau Struktur Halusinasi yang dikatakan oleh Saudara Martziel F. Pasanea, SE, tidak bisa dipungkiri nyatanya sampai dengan Partai melakukan Munaslub di Jakarta ada sebuah dari Munaslub bahwa memecat Saudara Ketum itu jelas dan Sah menurut AD/ART yang mengatur tentang Munaslub.
“Untuk saudara Martziel untuk baca kembali. Beta sangat sayangkan Partai seng lolos saja kejadian baku sikut bagini terjadi apa lagi kalau partai lolos tarlama katong yang su berkorban berdarah di lapangan par tar dapa tai lai. Sangat miris memang. Kemaren katong kerja begitu maksimal dan profesional saja katong seng pukul dada, katong bikin semua yang terbaik par saudara Ketua Evans Alfons mar pembalasan kayak bagini maka beta juga harus angkat bicara. “ jelasnya.
Lalu terkait dengan tugas beta selaku IT DPP PKP yang notabene bukan cuma kerja untuk DPP hampir sembilan Kabupaten ditambah, saya semuanya sendiri dengan arahan dari seorang sekretaris yang saya anggapa sanggup bekerja, karena pola pikir dan tindakan dalam mengambil langkah dan kemudian dieksekusi sampai dengan PKP Maluku terakhir sebelum selesai Vermin.
Dijelaskan Wiliam, bahwa dirinya memiliki bukti dan akan diberikan, termasuk terkait permintaan uang dari Anggota DPRD se Maluku asal partai PKP, di mana permintaan pertama dan ke dua itu masih ditanda tangani oleh Sekretaris Anwar Malawat.
Diduga kesal, Wiliam yang mengaku sebagai tenaga IT pun mempertanyakan kenapa tidak menyebutkan namanya langsung.
“ Kenapa tidak menuliskan namanya langsung, karena yang ditulis itu hanya sebagai tenaga it,” tegasnya.
Bahkan dalam percakapan via handphone, Wiliam pun menegaskan jika Ketua Partai tidak menerima insentif itu wajar, karena itu bagian dari kontribusi untuk partai, dan tentunya berbeda dengan dirinya.
“ Lah wajarlah, Ketua Partai kok, kan harus ada kos atau kontribusi untuk partai, sedangkan beta, masakan selaku IT saat melaksanakan tugas harus menggunakan uang pribadi, kan wajar jika menggunakan uang partai, bukan uang Evans Alfons, karena kami minta dari Bendahara,“ jelasnya.
Dia juga mengungkapkan, Ketua DPP PKP juga pernah menggunakan uang yang diminta dari Bendahara untuk salah satu agenda. “Ketua Partai kan juga pernah pinjam uang dari Mama Von,” katanya lagi.
Tidak hanya itu, Wiliam juga mempertanyakan Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) Ambon selama dirinya membantu DPK Ambon untuk membuat SK dan tugas – tugas IT berapa besar anggaran yang dibayarkan kepada dirinya.
“ Sampaikan juga, Marsel Pasanea bayar Wiliam Alfons berapa?, tulis saja beta pung nama dan selama ini siapa yang dapat insentif di DPK Ambon, kalau bukan Gledis. Hegendorp, “ ucapnya.
Ditanya soal SK di Bidang IT, di DPK Ambon, Wiliam menegaskan tidak ada dan itu adalah salah satu kekeliruan karena komunikasi lisan.
“ Kalau ini memang melemahkan, karena bahasanya nanti ingat saja, sedangkan Gledis yang adalah wakil Sekretaris tidak bekerja tapi dapat honor atau insentif,” bebernya.
Terhadap persoalan yang terjadi di lingkup Partai PKP DPP Maluku, Wiliam menegaskan akan memberikan sejumlah bukti, baik bukti permintaan dari Anggota DPRD asal Partai PKP bersama proposalnya.
Atas hasil Munaslub Wiliam pun menyampaikan dan mengirim surat tentang pemberitahuan tentang Hasil Pelaksanaan Munaslub Tahun 2023 PKP dan PAW Anggota Legislatif bagi Partai yang tidak menjadi peserta Pemilu, nomor 05/MUNASLUB /PKP/II/2023 tanggal 21 Maret 2023 point J. Tentang Penilaian Musyawarah Nasional Luar Biasa Tidak Diterima Laporan Pertanggungjawaban DPN Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026 selanjutnya Memberhentikan Mayjen TNI Mar. (Purn) Yussuf Solichien sebagai Ketua Umum DPN PKP Periode 2021 – 2026, Tanggal 25 Februari 2023 yang kemudian point K tentang keputusan Munaslub PKP nomor 01/Munaslub /PKP II/ 2023 tentang Ketua Umum dan Susunan Pengurus DPN PKP Periode 2023 – 2025, mengangkat Mayjen TNI (Purn) Asliar N. Tanjung, Ph.D sebagai ketua umum DPN PKP Periode 2023 -2025 tangga 27 Februari 2023.
“Silahkan Evans dan kawan-kawan berpegang teguh dong juga sah dengan Ketum lama, nanti katong lihat SK Kemenhukam”
Lalu terkait pertanggungjawaban keuangan dari setoran Dewan dan Petugas partai dalam hal ini Wakil Bupati Kabupaten Kepualaun Tanimbar (KKT) dan juga ada setoran dari Maluku tengah,” terangnya, wajarlah Alter Sopacua bercuitan. Partai ini tak lolos lalu Alter dan Maluku Tengah harus diapresiasi karena tanpa memiliki Anggota dewan sesuai dengan permintaan pertama dan kedua mereka juga turut menyumbang.
“Wajar dong, dia minta pertanggungjawaban apalai Partai tak lolos sedangkan kegiatan Muspinprov tidak pernah berjalan. Jadi Saudara Martziel harus menyampaikan pertanggung jawaban kepada Kader. Mau bilang katong siluman, lah KTA membuktikan katong semua ini kader, malah kader yang berdarah –darah untuk partai,” beber Wiliam.
Di sampaikan lagi, soal Munaslub dirinya menekankan tidak menjawab.
“Jadi bagini bu beta Izin untuk seng menjawab terkait Munaslub, lebih jelas bisa hubungi DPN PKP hasil Munaslub saja. Intinya katong menunggu kejelasan Kemenkumham saja. Tentang Kubu mana yang sah. Apakah Lenda Noya atau Evans Alfons,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, atas desakan untuk melakukan pertanggungjawabkan anggaran HUT dan Muspinrov, Ketua DPP PKP Maluku, Evans Reylond Alfons menegaskan akan tetap dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawaban dilakukan pihak DPK Ambon.
“ Pasti akan dipertanggungjawabkan, dan itu akan dilakukan setelah hasil gugatan di Mahkamah Agung, dan pertanggungjawaban anggaran itu akan dilakukan oleh Ketua DPK Ambon, singkatnya. (TS-02)
