TITASTORY.ID, – Terkait hasil tanggung renteng uang dari anggota DPRD Partai Keadilan dan Persatuan PKP se Maluku untuk membiayai agenda Musyawarah Pimpinan Provinsi (Muspinprov) akhirnya dihembuskan ke publik, sayangnya sumber yang bersiul dengan pendapat salah arah dan salah kaprah pun dipertanyakan legalitasnya, apakah merupakan kader PKP atau bukan.
Ketegasan ini disampaikan, Ketua DPP PKP Maluku, Evans. R. Alfons dimana dirinya berpendapat untuk masalah uang sumbangan Anggota DPRD Asal Partai PKP bakal dipertanggungjawabkan dan ada pada forumnya, termasuk Ketua DPK Ambon yang memiliki kewenangan.
” Lucu saja, oknum ini kader atau PKP atau bukan, menanyakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, kan itu masalah internal partai,” tegasnya.
Terkait agenda Musyawarah Pimpinan Provinsi (Muspinprov) yang di cetuskan oleh DPP dan di Plenokan 15 Desember 2021, dan jabatan Sekretaris DPP masih di jabat oleh Anwar Malawat, dan penambahan Rp 7.500.000 sebagai sumbangan dari anggota DPR dicetuskan dalam pleno dimana saat itu jabatan Sekretaris telah dijabat Carlos Pasal dan uang itu pun diterima oleh DPK Ambon untuk mengelola untuk kebutuhan Muspinprov.
“Rapat DPP tanggal 13 April 2022, sebagai notulen adalah Sekretaris atas nama Carlos Pasal dan keputusan penambahan biaya senilai Rp7.500,000 sehingga Saudara Pasal tahu dimana uang itu dititipkan, sebagai hasil keputusan bersama.
Soal penundaan Muspinrov tentunya adalah masalah teknis, apa lagi agendanya berdekatan dengan persiapan Verifikasi Adminstrasi (Vermin), dan Verifikasi Faktual (Verfak) dan pantas jika ditunda. Dan sudah pasti akan dipertanggungjawabkan dan ada forumnya.
“Uang sumbangan untuk kepentingan Musprinprov wajib dipertanggung jawabkan oleh ketua DPK Ambon karena ada pengeluaran yang telah dilakukan. Itu Berarti jangan ada pemikiran bahwa saya memegang atau menggunakan uang tersebut karena selama menjabat sebagai Ketua DPP PKP tak spectrum uang partai saya gunakan.” jelasnya.
Ditambahkan, soal pengelolaan uang partai, dirinya pun berterus terang tidak menerima gaji sama hal yang diterima Sekretaris dan tenaga IT.
“Saya tidak digaji seperti Sekretaris dan IT, jadi jangan omong kosong soal uang partai,” ungkapnya keras.
Ditambahkan, dengan senyum khasnya, uangnya mau dipertanggungjawabkan ke siapa?, apa lagi yang berteriak inikan belum jelas statusnya adalah kader partai atau bukan.
” Bisakah orang dari luar partai berteriak tentang uang partai.? Dan hari ini pun Ketua DPK harus bertanggungjawab, namun kepada siapa dia harus bertanggungjawab?, apakah untuk kubu Halusinasi?, omong dualisme, apakah ada dualisme, cek Sipol,” tegasnya.
Dia juga menduga ada oknum yang menjadi otak pengacau DPP Maluku sehingga apa yang disampaikan ke media dan dipublis adalah hembusan isu yang sengaja dimainkan untuk menjatuhkan kredibilitas dirinya sebagai ketua DPP PKP Maluku.
” Jangan menggiring opini, saya ini sudah loyal terhadap partai, bahkan konsolidasi ke daerah saja uang pribadi saya yang keluar, tidak sama dengan mantan oknum pengurus, jalan ke daerah saja gunakan uang partai, memang itu adalah konsekuensi,” ujarnya, namun jangan berteriak uang kepada saya, karena uang yang disetor sejumlah anggota DPRD tidak ada di tangan saya, tetapi ada di pelaksana Muspinprov dalam hal ini DPK Ambon.
Sementara itu, Ketua DPK Ambon, Marchel Pasanea yang dikonfirmasi, selasa (21/03/2022) menerangkan, menggunakan dua nomor rekening adalah wajib. Alasannya adalah Rekening Bantuan Parpol dan Rekening terkait sumbangan untuk kegiatan harus terpisah.
Soal rekening ini cukup saya jelaskan begitu saja, tidak perlu dibeberkan karena ini persoalan internal.
“Kami sadar mereka tidak paham, dan tidak perlu berbalas pantun, sehingga baik otak intelektual dan sumber ini sebaiknya belajar lebih dulu, karena saya anggap mereka ini sama dengan penumpang gelap yang sekedar lewat,” jela Pasanea.
Menyinggung Soal pelaksanaan Muspriprov, akan dilaksanakan karena kesiapan atribut dan perlengkapan sudah 90 persen, tinggal menentukan pelaksanaan, dan tentunya ini rana internal dan tidak bisa dibuka di publik, sehingga waktunya DPK Ambon akan bertanggungjawab,
” Kurang atau lebih untuk hajatan kan DPK Ambon yang bertanggung jawab dan dukungan DPP. Dan saya tidak perlu jelaskan karena mereka itu siapa. Dan skenario dan pembusukan ini adalah skenario tak berkualitas. Kami melindungi partai, kami bukan penghancur partai,” tegas Marsel.
Disinggung terkait dengan rencana PAW sejumlah Anggota DPRD, Pasanea menegaskan pihak sementara melakukan koordinasi dengan Ketua DPP PKP Maluku dan tentunya dalam kewenangan Ketua DPP PKP Maluku akan melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
“PAW itu wajib, dan nama – nama yang masuk dalam daftar, dan waktunya akan disampaikan, tegas Pasanea. (TS 02)
