Merauke, Papua Selatan – Human Rights Defender (HRD) mendesak penyelidikan independen terhadap dua kasus kematian di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang diduga melibatkan aparat kepolisian dan militer. Kedua kasus tersebut adalah kematian Fransiskus W. Waran dalam tahanan Polsek Kota Merauke dan penembakan yang menewaskan Boi Manggaimu dalam operasi militer.
Desakan itu disampaikan HRD melalui siaran pers tertanggal 22 November 2026. Organisasi tersebut meminta kepolisian dan TNI membuka informasi penanganan kedua kasus serta memastikan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Menurut HRD, Fransiskus W. Waran meninggal dunia setelah diduga mengalami pemukulan dan penyiksaan oleh aparat kepolisian saat berada dalam tahanan Polsek Kota Merauke pada 11 November 2026.
HRD menilai kematian seseorang dalam tahanan menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan, keselamatan tahanan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Organisasi tersebut juga menyoroti dugaan tertutupnya informasi mengenai kematian Fransiskus dari perhatian publik. HRD khawatir kondisi itu dapat menghambat pengungkapan penyebab kematian dan proses pertanggungjawaban hukum.
HRD mendesak kepolisian membuka informasi dan dokumen pemeriksaan yang relevan kepada keluarga korban serta memastikan dugaan penyiksaan diselidiki secara menyeluruh.
Soroti Penembakan Boi Manggaimu
Selain kematian Fransiskus, HRD menyoroti penembakan yang menewaskan Boi Manggaimu di Jalan Spadem, Kabupaten Merauke, pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 00.50 WIT.
Menurut keterangan HRD, Boi ditembak oleh aparat militer dalam sebuah penggerebekan.
Boi sebelumnya disebut melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Merauke pada 9 Oktober 2026. Ia juga dituding terlibat dalam sejumlah tindak kejahatan di Kota Merauke.
Namun, HRD mempertanyakan dasar tuduhan tersebut dan meminta aparat membuka informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai operasi yang berakhir dengan kematian Boi.
HRD menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil, termasuk ketika yang bersangkutan berstatus buronan.
Organisasi tersebut meminta penyelidikan terhadap alasan penggunaan senjata api, situasi saat penggerebekan, serta apakah penggunaan kekuatan mematikan telah memenuhi ketentuan hukum dan prinsip hak asasi manusia.
Minta Komnas HAM Terlibat
HRD menyampaikan lima tuntutan kepada kepolisian, TNI, dan lembaga pengawas hak asasi manusia.
Pertama, HRD meminta aparat membuka dasar tuduhan tindak pidana terhadap Boi Manggaimu melalui informasi dan bukti yang dapat diuji secara hukum.
Kedua, kepolisian diminta membuka informasi pemeriksaan mengenai kematian Fransiskus W. Waran serta mengusut dugaan penyiksaan selama berada dalam tahanan.
Ketiga, HRD mendesak proses hukum terhadap aparat yang terbukti melakukan penyiksaan atau menggunakan kekuatan mematikan secara sewenang-wenang.
Keempat, organisasi tersebut meminta keterlibatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga pengawas eksternal untuk memastikan penyelidikan berlangsung independen serta memberikan perlindungan kepada keluarga korban dan saksi.
Kelima, HRD mendorong lembaga-lembaga hak asasi manusia yang independen ikut mengawasi dan menyelidiki kedua peristiwa tersebut.
HRD menilai keterlibatan lembaga independen diperlukan untuk memastikan penyebab kematian kedua korban terungkap dan proses penegakan hukum dapat diawasi publik.
Siaran pers HRD belum memuat hasil pemeriksaan medis atau forensik, identitas aparat yang diduga terlibat, maupun kronologi terperinci kedua peristiwa.
Tanggapan resmi Polres Merauke, Polda Papua, dan pihak TNI mengenai tuduhan serta tuntutan HRD juga belum tercantum dalam bahan siaran pers tersebut.
Sumber: Siaran Pers Human Rights Defender, 22 November 2026