Ambon, – Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Maluku menangkap HM, terpidana kasus penyewaan tanah yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Ambon, di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Jumat (20/11/2026).
HM merupakan terpidana yang dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia masuk daftar buronan setelah tidak memenuhi panggilan jaksa untuk menjalani hukuman.
Tim Tabur melacak keberadaan HM setelah memperoleh informasi bahwa ia bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Kecamatan Weda Tengah.
Operasi penangkapan dipimpin Kepala Seksi V Bidang Intelijen Kejati Maluku, Karel Benyto, bersama Kepala Seksi II, Ruly Lamusu, dan anggota Tim Tabur. Tim berangkat menuju Halmahera Tengah sehari sebelum penangkapan.
Setelah ditangkap, HM dibawa menggunakan kapal cepat menuju Ternate dengan pendampingan jajaran Intelijen Kejari Halmahera Tengah.
Di Ternate, proses pengamanan dilanjutkan bersama jajaran Intelijen Kejari setempat. HM kemudian dibawa ke Ambon menggunakan KM Ngapulu.
Perjalanan laut menuju Ambon berlangsung sekitar 18 jam. Rombongan tiba di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, sekitar pukul 14.00 WIT.
Setibanya di Ambon, HM dibawa ke Kantor Kejati Maluku untuk menjalani proses administrasi dan penyerahan kepada Kejari Ambon.
Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Kesehatan Kota Ambon, HM diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon untuk menjalani pidana penjara.
Dijatuhi Hukuman Satu Tahun Enam Bulan
Perkara HM merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5551 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 13 Oktober 2026.
Berdasarkan keterangan dalam bahan perkara, HM dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyewaan tanah secara melawan hukum.
Perbuatan tersebut disebut berkaitan dengan penyewaan tanah untuk memperoleh keuntungan pribadi, meskipun terdapat pihak lain yang memiliki hak atas tanah itu.
Dalam keterangan perkara yang disampaikan, dasar hukum yang dicantumkan adalah Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan kepada HM.
Namun, pelaksanaan putusan tersebut tertunda karena HM tidak memenuhi panggilan jaksa. Kejari Ambon kemudian memasukkan namanya dalam Daftar Pencarian Orang hingga akhirnya ditangkap di Halmahera Tengah.
Kejaksaan Libatkan Tim Lintas Daerah
Pelaksana Harian Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Aizit P. Latuconsina, mengatakan penangkapan HM merupakan hasil pelacakan dan koordinasi antarsatuan kerja kejaksaan.
Operasi tersebut melibatkan Kejati Maluku, Kejari Halmahera Tengah, Kejari Ternate, dan Kejari Ambon, dengan dukungan Polres Halmahera Tengah.
“Keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi dan sinergi antarsatuan kerja kejaksaan serta dukungan aparat penegak hukum di daerah,” kata Latuconsina.
Menurutnya, kejaksaan akan terus mencari terpidana yang menghindari pelaksanaan putusan pengadilan.
Penangkapan HM merupakan bagian dari program Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan, yang ditujukan untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
HM kini menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon sesuai putusan pengadilan.
Penulis: Christin Pesiwarissa