Ambon, – Pemerintah Provinsi Maluku didesak segera menyusun kebijakan perlindungan bagi petani cengkeh menyusul persoalan harga jual yang dinilai merugikan petani. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Ambon menduga praktik permainan harga oleh tengkulak menjadi salah satu penyebab lemahnya posisi tawar petani.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Kota Ambon, Basyir Tuhepaly, melalui keterangan tertulis kepada titastory.id. Ia meminta pemerintah daerah tidak membiarkan tata niaga cengkeh berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.
Menurut Basyir, cengkeh bukan sekadar komoditas perkebunan bagi masyarakat Maluku. Tanaman rempah tersebut telah menjadi bagian dari sejarah perdagangan sekaligus sumber penghidupan keluarga petani di berbagai wilayah kepulauan.
Hasil panen cengkeh selama ini digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, membangun rumah, hingga mempersiapkan masa depan keluarga.

Namun, menurut dia, nilai ekonomi komoditas tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Petani justru berada dalam posisi rentan ketika harga jual lebih banyak ditentukan pedagang perantara.
Keterbatasan gudang penyimpanan dan akses langsung ke pasar membuat petani kesulitan menentukan waktu penjualan maupun memperoleh harga yang lebih baik. Setelah bekerja memetik dan menjemur hasil panen, mereka kerap tidak memiliki pilihan selain menerima harga yang ditawarkan pembeli.
“Petani yang menanam dan memetik, tetapi justru mereka yang paling dirugikan. Yang menikmati keuntungan besar bukan petani, melainkan orang tengah yang tidak pernah menanam dan memetik,” kata Basyir.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, PC IMM Kota Ambon mendesak Pemerintah Provinsi Maluku menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani Cengkeh. Regulasi itu diharapkan menjadi dasar perlindungan harga melalui penetapan harga dasar atau harga acuan, sekaligus mengatur mekanisme pengawasan perdagangan yang transparan.
Basyir juga meminta pemerintah menindak praktik perdagangan yang terbukti merugikan petani. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan ketergantungan petani untuk menentukan harga secara tidak wajar.
Selain perlindungan harga, IMM mendorong pembenahan tata kelola produksi dan distribusi cengkeh. Pemerintah daerah diminta memiliki data menyeluruh mengenai produksi tahunan, jumlah petani, wilayah penghasil, volume panen, serta rantai distribusi komoditas tersebut.
Data itu dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan harga, penguatan koperasi petani, dan pembukaan akses pemasaran langsung dari petani kepada industri pengolahan.
“Tanpa data yang jelas, petani akan terus menjadi korban. Pemerintah harus mengetahui berapa produksi cengkeh setiap tahun, dari daerah mana saja, dan bagaimana alur distribusinya,” ujarnya.
PC IMM Kota Ambon juga meminta pemerintah di sebelas kabupaten/kota memfasilitasi petani cengkeh agar memperoleh perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Basyir, pekerjaan petani cengkeh memiliki risiko sehingga mereka membutuhkan perlindungan sosial, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap petani tidak seharusnya hanya menjadi perhatian pemerintah ketika musim panen atau menjelang momentum politik.
“Kalau cengkeh adalah aset kehidupan Maluku, maka petani cengkeh adalah pahlawan ekonomi Maluku. Jangan biarkan mereka yang menanam, tetapi tengkulak yang menang. Negara harus hadir untuk petani,” katanya.