Ambon, — Pulau-pulau di Maluku bukan ruang kosong yang bisa dibagi dan dikapling untuk kepentingan investasi. Di dalamnya terdapat hutan adat, dusun sagu, kebun masyarakat, mata air, wilayah tangkap nelayan, hingga situs leluhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Namun, ekspansi pembangunan dan industri ekstraktif terus memberi tekanan terhadap ruang-ruang tersebut. Di Ambon, bukit dibongkar untuk pembangunan infrastruktur. Di Pulau Seram, berbagai konsesi dan penetapan kawasan bertumpang tindih dengan wilayah kehidupan masyarakat adat. Sementara di sejumlah kawasan industri Maluku Utara, masyarakat menghadapi persoalan biaya hidup, kondisi kerja, dan dampak lingkungan.
Direktur Skola Rakyat (KORA) Maluku, Chalid Pelu, menilai pengerukan daratan dan ekspansi industri tidak bisa dipandang sekadar sebagai aktivitas pengambilan tanah atau mineral. Perubahan bentang alam juga dapat mengubah akses masyarakat terhadap kebun, sumber air, wilayah tangkap, dan situs leluhur.
Hal itu disampaikan Chalid dalam diskusi publik bertajuk “Sekali Keruk, Tanah dan Laut Terpuruk” di Museum Siwalima, Ambon, Jumat (6/11/2026).
“Ketika ruang hidup masyarakat adat dan warga pesisir dikeruk, yang hilang bukan cuma rumah atau tanah. Ada ekologi pulau yang rusak, akses ruang tangkap dan mata air yang menyempit, perubahan relasi kuasa, hingga hilangnya identitas dan situs leluhur,” kata Chalid.
Menurut dia, pembangunan di wilayah kepulauan kerap memisahkan alam dari masyarakat yang hidup di dalamnya. Padahal, tanah, hutan, sungai, laut, dan wilayah adat merupakan satu kesatuan ruang kehidupan.
Pembongkaran bukit dan pengawasan lingkungan di Ambon
Di Kota Ambon, pembongkaran bukit untuk pembangunan perumahan dan infrastruktur menjadi salah satu persoalan yang disoroti Chalid. Perubahan bentang alam di sekitar Teluk Ambon dinilai perlu mendapat perhatian karena material tanah yang terbawa aliran air dapat menambah tekanan terhadap kawasan pesisir.
Ia juga menyoroti persoalan keterbukaan dokumen lingkungan. Menurut Chalid, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tidak boleh berhenti sebagai persyaratan administratif.
Pelaksanaan komitmen lingkungan dalam dokumen tersebut, kata dia, harus dapat dipantau masyarakat. Tanpa pengawasan yang terbuka, publik akan kesulitan mengetahui apakah pelaku usaha benar-benar menjalankan kewajiban pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan.
Chalid juga menyinggung perubahan bentang alam di sekitar Teluk Ambon yang disebut berkaitan dengan meningkatnya aliran material tanah dan persoalan pendangkalan di sekitar Jembatan Merah Putih. Hubungan tersebut masih memerlukan pengujian melalui data sedimentasi, perubahan tutupan lahan, dan kajian teknis terkait.
Pulau Seram dan tumpang tindih konsesi
Tekanan terhadap ruang hidup masyarakat tidak hanya terjadi di Ambon. Chalid menyebut Pulau Seram menghadapi persoalan tumpang tindih berbagai peruntukan kawasan.
Peta hasil riset KORA Maluku yang dipaparkannya memperlihatkan sejumlah penetapan dan konsesi di daratan Seram. Di antaranya kawasan pertambangan, minyak dan gas bumi, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), hutan produksi, serta kawasan taman nasional.
Di tengah berbagai penetapan tersebut, masyarakat adat seperti komunitas Huaulu, Manusela, Piliana, dan Kanikeh menghadapi persoalan pengakuan dan keberlanjutan ruang hidup.
Chalid menilai kondisi itu menunjukkan pentingnya memeriksa kembali hubungan antara peta perizinan, penetapan kawasan, dan wilayah yang secara turun-temurun menjadi tempat hidup masyarakat adat.
“Jadi anggapan bahwa pulau-pulau di Maluku adalah ruang kosong yang bebas dikapling itu keliru. Ruang itu sudah penuh oleh kehidupan, dusun sagu, kebun, dan wilayah adat warga,” ujarnya.
Hilirisasi nikel dan beban hidup pekerja
Chalid juga menyoroti dampak sosial dan ekologis kawasan industri pertambangan di Maluku Utara, terutama Kawasi di Pulau Obi dan kawasan industri Weda Bay atau Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
Menurut dia, narasi hilirisasi dan transisi energi perlu dilihat bersama dengan kondisi masyarakat dan pekerja di sekitar kawasan industri. Kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan apabila biaya hidup dan risiko pekerjaan ikut meningkat.
Ia mencontohkan pekerja di kawasan Weda yang memperoleh penghasilan sekitar Rp7 juta hingga Rp8 juta per bulan. Namun, biaya tempat tinggal berbahan tripleks disebut mencapai Rp1,5 juta hingga Rp3 juta. Pengeluaran transportasi juga dapat mencapai sekitar Rp1 juta per bulan.
Selain biaya hidup, Chalid menyoroti jam kerja yang dapat mencapai 12 jam sehari, persoalan pembayaran lembur, dan risiko keselamatan kerja.
Ia juga mempertanyakan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara untuk mendukung pengolahan nikel yang kerap dikaitkan dengan agenda transisi energi. Menurut dia, kondisi tersebut memperlihatkan perlunya menilai dampak lingkungan dari seluruh rantai produksi industri, bukan hanya produk akhirnya.
Chalid turut membandingkan kebutuhan energi kawasan industri dengan kondisi masyarakat di luar kawasan yang masih menghadapi persoalan pemadaman listrik.
### Tambang Haya dan ancaman situs leluhur
Di wilayah lain Maluku, Chalid menyoroti aktivitas pertambangan di Negeri Haya, Seram Tengah. Aktivitas di kawasan pesisir tersebut disebut mulai memicu abrasi hingga menggerus area pemakaman warga.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa dampak kegiatan ekstraktif tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisik bentang alam. Ketika aktivitas industri mendekati permukiman dan situs leluhur, masyarakat juga menghadapi ancaman terhadap sejarah dan identitas kulturalnya.
Bagi masyarakat adat, pemakaman leluhur bukan sekadar bidang tanah. Tempat tersebut menyimpan sejarah keluarga, hubungan antargenerasi, dan ikatan masyarakat dengan wilayah yang mereka tempati.
Karena itu, kondisi di Haya perlu ditelusuri melalui dokumentasi perubahan garis pantai, kondisi area pemakaman, riwayat kegiatan pertambangan, serta keterangan masyarakat dan perusahaan terkait.
Masyarakat harus terlibat sebelum keputusan diambil
Di tengah berbagai tekanan tersebut, Chalid menegaskan keterlibatan masyarakat tidak boleh dibatasi pada sosialisasi setelah rencana proyek disusun.
Masyarakat, menurut dia, harus memperoleh informasi mengenai peta konsesi, status perizinan, dokumen lingkungan, serta potensi dampak proyek terhadap wilayah adat dan sumber penghidupan mereka.
Ia juga menekankan pentingnya pengakuan wilayah adat dan penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), atau persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Prinsip ini menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berhak terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai wilayah dan kehidupan mereka.
Selain itu, Chalid mendorong audit lingkungan independen selama kegiatan operasional dan pemulihan ekologis yang terukur setelah kegiatan pertambangan berakhir.
“Beban pembuktian kerusakan lingkungan tidak boleh diletakkan sendirian di pundak warga terdampak. KORA Maluku hadir bukan untuk berbicara menggantikan warga, melainkan memperkuat ruang agar pengetahuan dan bukti dari warga sendiri menjadi dasar utama dalam setiap keputusan,” kata Chalid.
Dalam diskusi tersebut, Chalid juga menekankan perlunya keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan serta industri ekstraktif yang bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat di Maluku.
Penulis: Christin Pesiwarissa
