Jakarta, — Yayasan Tifa mengecam dugaan kekerasan aparat dalam rangkaian aksi protes di Yogyakarta pada 10 November 2026. Organisasi ini menilai pengerahan aparat keamanan hingga kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan pendekatan militeristik dalam merespons kritik masyarakat terhadap persoalan lingkungan.
Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan Tifa, Firdaus Cahyadi, mengatakan aksi tersebut tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan ketertiban umum. Menurut dia, demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil itu merupakan bentuk protes ekologis terhadap kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.
“Dapat dikatakan aksi demonstrasi di Yogyakarta itu merupakan bentuk protes ekologis atas ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup,” kata Firdaus dalam keterangan tertulis.
Ia menilai eskalasi kekerasan aparat mencerminkan persoalan yang lebih mendasar. Negara, menurut Firdaus, justru merespons kritik atas kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup dengan pendekatan keamanan.
Firdaus menyoroti pergerakan aparat, termasuk pengerahan pasukan antihuru-hara dan kendaraan taktis hingga kawasan kampus UGM. Ia menilai tindakan tersebut mengancam kebebasan akademik dan ruang demokrasi.
“Kampus sebagai pusat pengetahuan kritis, emansipasi, dan pembelaan keadilan ekologis tidak boleh dikriminalisasi atau dijadikan sasaran intimidasi aparat,” ujarnya.
Menurut Firdaus, aksi protes tersebut berangkat dari kegelisahan masyarakat terhadap persoalan ekologis yang belum terselesaikan. Di antaranya, kebakaran hutan dan lahan, dugaan impunitas korporasi perusak lingkungan, serta lemahnya perlindungan negara terhadap warga yang terdampak bencana ekologis.
Ia mengatakan kritik terhadap persoalan lingkungan merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Karena itu, pemerintah tidak seharusnya mereduksi tuntutan masyarakat menjadi gangguan keamanan.
“Ketika saluran partisipasi formal disumbat dan tuntutan keadilan ekologi diabaikan, protes di ruang publik adalah konsekuensi logis dari kegagalan negara dalam mewujudkan keadilan distributif dan prosedural,” kata Firdaus.
Ia juga mengkritik penggunaan pendekatan keamanan untuk mendelegitimasi gerakan mahasiswa. Menurut dia, cara tersebut berisiko mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama, yakni kerusakan lingkungan dan kebijakan yang dinilai menguntungkan kelompok oligarki.
“Kerusakan ekologis di negeri ini diakibatkan oleh kebijakan yang memihak oligarki,” ujarnya.
Yayasan Tifa mendesak aparat penegak hukum menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap mahasiswa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Firdaus menegaskan negara wajib menjamin hak warga untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan keadilan ekologis tanpa rasa takut.
“Negara harus menjamin hak konstitusional warga negara untuk bersuara menuntut keadilan ekologis tanpa rasa takut,” kata Firdaus.
