Guru Besar Sosiologi Universitas Pattimura menjelaskan mengapa sagu bukan sekadar pangan lokal, melainkan modal sosial, ekonomi, dan ekologi yang dapat menjadi jalan menuju pembangunan berkelanjutan di Maluku.
Ambon,. Di tengah semakin menguatnya wacana ketahanan pangan nasional, diversifikasi pangan, dan hilirisasi komoditas lokal, sagu kembali menjadi perhatian sebagai salah satu sumber daya strategis Indonesia. Bagi masyarakat Maluku, sagu bukan sekadar bahan pangan tradisional, tetapi telah lama menjadi bagian dari sistem kehidupan yang menyatukan aspek ekonomi, budaya, sosial, hingga lingkungan.
Namun, di balik besarnya potensi tersebut, Maluku masih menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Provinsi yang dikenal kaya akan sumber daya alam ini masih berada dalam kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di Indonesia. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah belum mampu menjadikan potensi lokal sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat?
Pertanyaan itulah yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam wawancara Titastory.id bersama Prof. Dr. Elsina Titaley, M.Si., Guru Besar Sosiologi Universitas Pattimura. Melalui penelitian bertahun-tahun mengenai pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan berbasis pemberdayaan potensi lokal, Elsina melihat bahwa persoalan kemiskinan di Maluku tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya bertumpu pada kekuatan daerah sendiri.
Dalam pandangannya, sagu bukan hanya memiliki nilai ekonomi sebagai sumber pangan, tetapi juga merupakan modal sosial, budaya, dan ekologis yang dapat menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pengembangan sagu tidak cukup dipahami sebagai peningkatan produksi semata, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Berikut petikan wawancara titastory.id bersama Prof. Dr. Elsina Titaley.
Titastory.id:
Prof., dalam penelitian mengenai pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan di Negeri Lumoli, mengapa Prof. melihat sagu sebagai salah satu potensi lokal yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
Prof. Dr. Elsina Titaley:
Sebenarnya penelitian saya berangkat dari persoalan kemiskinan masyarakat pedesaan. Ketika melakukan penelitian lapangan, saya menemukan bahwa masyarakat memiliki potensi lokal yang sangat besar, salah satunya adalah sagu. Sayangnya, potensi tersebut belum menjadi basis pembangunan karena kebijakan yang ada lebih banyak berorientasi pada komoditas dari luar. Padahal jika dikelola secara berkelanjutan, sagu dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus jalan keluar dari kemiskinan.
Titastory.id:
Dalam berbagai kesempatan, Prof. menyebut bahwa kemiskinan di Maluku lebih bersifat struktural. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural?
Prof. Dr. Elsina Titaley:
Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga oleh sistem kebijakan yang belum berpihak pada potensi lokal. Maluku memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, tetapi berbagai kebijakan pembangunan sering kali belum memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk mengelola kekayaan tersebut secara mandiri. Akibatnya, potensi yang sebenarnya dapat menjadi sumber kesejahteraan justru belum berkembang secara optimal.
Selama penelitian, saya menemukan berbagai contoh, mulai dari alih fungsi kawasan sagu, keterbatasan akses pasar bagi hasil produksi masyarakat, hingga kebijakan yang kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam mereka. Kondisi seperti inilah yang saya sebut sebagai kemiskinan yang bersifat struktural.
Mengukur Kemiskinan dari Realitas, Bukan Sekadar Statistik
Dalam penelitiannya, Elsina tidak hanya mengkritisi arah pembangunan yang belum bertumpu pada potensi lokal. Ia juga mempertanyakan cara negara mengukur kemiskinan. Menurutnya, indikator yang digunakan akan sangat menentukan bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan dan melihat kondisi masyarakat di lapangan.
Titastory.id:
Prof., Ibu juga menyoroti perbedaan standar garis kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia. Mengapa hal ini menjadi perhatian penting?
Prof. Dr. Elsina Titaley:
Ukuran kemiskinan sangat menentukan bagaimana negara melihat kondisi masyarakat. Saat ini, standar yang digunakan BPS masih sangat rendah jika dibandingkan dengan standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah.
Kalau menggunakan standar BPS, seseorang yang memiliki pengeluaran sekitar Rp21.000 hingga Rp30.000 per hari sudah dianggap berada di atas garis kemiskinan. Menurut saya, ukuran seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan realitas biaya hidup masyarakat saat ini.
Sebaliknya, Bank Dunia menggunakan standar yang jauh lebih mendekati kondisi nyata. Karena itu, saya berpendapat bahwa indikator kemiskinan perlu dievaluasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Bagi saya, kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Kemiskinan harus dilihat dari kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak, memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang bermartabat, serta memiliki kesempatan untuk berkembang.
Sagu: Lebih dari Sekadar Pangan Lokal
Bagi Elsina, salah satu kekeliruan terbesar dalam pembangunan selama ini adalah melihat sagu hanya sebagai bahan pangan tradisional. Padahal, berdasarkan berbagai penelitian, ekosistem sagu memiliki fungsi ekonomi sekaligus ekologis yang sangat besar.
Titastory.id:
Mengapa Prof. menilai sagu memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada hanya sebagai sumber pangan?
Prof. Dr. Elsina Titaley:
Selama ini orang melihat sagu hanya sebagai makanan. Padahal kalau kita melihatnya secara utuh, sagu adalah sebuah ekosistem.
Sagu menjaga sumber-sumber air dan menjadi habitat berbagai jenis ikan air tawar, udang, belut, siput, serta berbagai organisme lain yang menjadi sumber protein masyarakat. Hutan sagu juga menyimpan karbon, menghasilkan oksigen, dan menjaga keseimbangan lingkungan.
Karena itu, ketika kita menjaga sagu, sebenarnya kita sedang menjaga kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Nilainya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan lingkungan.
Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa sagu adalah aset pembangunan yang sangat strategis bagi Maluku.
Potensi Ekonomi yang Selama Ini Terabaikan
Selain memiliki fungsi ekologis, sagu juga menyimpan potensi ekonomi yang besar. Namun, menurut Elsina, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena belum didukung oleh kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Titastory.id:
Seberapa besar sebenarnya potensi ekonomi sagu menurut hasil penelitian yang Prof. pelajari?
Prof. Dr. Elsina Titaley:
Berdasarkan data penelitian yang dilakukan Prof. John Louhenapessy dan tim, satu hektare lahan sagu dapat menghasilkan sekitar 42 pohon siap tebang setiap tahun.
Kalau rata-rata satu pohon menghasilkan sekitar 478 kilogram pati sagu basah, maka produksi satu hektare mencapai lebih dari 20 ton per tahun.
Apabila harga di tingkat petani sekitar Rp12.000 per kilogram, nilai produksi kotor bisa mencapai sekitar Rp240 juta setiap tahun. Setelah dikurangi biaya operasional, pendapatan bersihnya masih berada di kisaran Rp216 juta per hektare.
Kalau sebuah negeri adat mampu mengelola sekitar 10 hektare sagu secara berkelanjutan, maka pendapatan masyarakat bisa mencapai lebih dari Rp2 miliar setiap tahun.
Ini menunjukkan bahwa sagu sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Persoalannya bukan pada potensinya, tetapi pada bagaimana kita mengelolanya.
Pemberdayaan Lebih Penting daripada Bantuan
Dalam pandangan Elsina, upaya mengatasi kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui program bantuan. Yang lebih penting adalah membangun kemampuan masyarakat agar mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki.
Titastory.id:
Dalam penelitian Prof., apa yang menjadi kelemahan utama program pengentasan kemiskinan selama ini?
Prof. Dr. Elsina Titaley:
Saya menggunakan pendekatan Talcott Parsons mengenai pemberdayaan. Intinya, masyarakat harus diperkuat kapasitasnya, bukan dibuat bergantung pada bantuan.
Bantuan memang penting dalam kondisi tertentu, tetapi tidak akan menyelesaikan persoalan kalau masyarakat tidak memperoleh pengetahuan, keterampilan, akses pasar, maupun kesempatan mengembangkan usahanya sendiri.
Karena itu, saya lebih menekankan pembangunan kapasitas masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kemampuan mengelola sumber daya yang mereka miliki, mereka akan lebih mandiri dan kesejahteraan dapat tumbuh secara berkelanjutan.
