Ambon, – Di tengah berbagai upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan nasional, satu pertanyaan mendasar masih terus mengemuka: mengapa provinsi yang kaya sumber daya alam seperti Maluku masih bergulat dengan kemiskinan? Apakah persoalannya semata-mata terletak pada keterbatasan ekonomi masyarakat, atau justru pada cara pembangunan dirancang dan dijalankan selama ini?
Pertanyaan itulah yang menjadi titik tolak percakapan Titastory.id dengan Prof. Dr. Elsina Titaley, Guru Besar Sosiologi Universitas Pattimura. Selama puluhan tahun meneliti pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Maluku, Elsina sampai pada satu kesimpulan penting: kemiskinan di Maluku tidak dapat dilepaskan dari persoalan struktural yang membuat potensi lokal belum menjadi fondasi utama pembangunan.
Kemiskinan di Maluku, menurut Elsina, tidak dapat dipahami semata-mata dari rendahnya pendapatan masyarakat. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kebijakan pembangunan selama ini belum mampu bertumpu pada kekuatan yang dimiliki daerah sendiri. Akibatnya, berbagai potensi lokal yang sesungguhnya dapat menjadi sumber kesejahteraan justru terabaikan.
Salah satu contoh yang paling nyata, menurutnya, adalah sagu. Bagi sebagian orang, sagu hanya dipandang sebagai pangan tradisional. Namun, dalam perspektif sosiologi pembangunan, sagu menyimpan makna yang jauh lebih luas. Ia merupakan sumber penghidupan, penopang ekologi, modal sosial, sekaligus instrumen pemberdayaan masyarakat yang selama ini belum memperoleh perhatian yang sepadan dalam kebijakan pembangunan.
Guru Besar Sosiologi Universitas Pattimura itu menilai kemiskinan yang masih membayangi Maluku lebih banyak bersifat struktural, yakni lahir dari kebijakan yang tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Salah satu contoh yang paling nyata, menurutnya, adalah pengelolaan sagu.
“Selama ini kita terlalu sibuk mengejar komoditas yang datang dari luar, sementara sumber daya yang telah hidup bersama masyarakat selama ratusan tahun justru kurang mendapat perhatian,” ujarnya kepada titastory.id dalam wawancara di Ambon.
Pandangan tersebut bukan sekadar opini. Elsina merujuk pada hasil penelitian disertasinya mengenai pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan berbasis pemberdayaan potensi lokal di Negeri Lumoli, Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian itu menunjukkan bahwa pembangunan yang bertumpu pada potensi lokal jauh lebih berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengandalkan bantuan pemerintah.
Dalam perspektif sosiologi pembangunan, kata Elsina, masyarakat tidak membutuhkan bantuan yang terus-menerus, melainkan kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya sendiri.
Kemiskinan Tidak Cukup Diukur dari Angka
Elsina juga mengkritik cara negara mengukur kemiskinan.
Menurutnya, standar garis kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) masih terlalu rendah sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat. Ia membandingkannya dengan pendekatan Bank Dunia yang menggunakan ambang kemiskinan lebih tinggi untuk negara berpendapatan menengah.
“Kalau ukuran kemiskinan terlalu rendah, maka persoalan yang sesungguhnya dihadapi masyarakat akan tampak lebih kecil daripada kenyataannya,” katanya.
Bagi Elsina, perdebatan mengenai angka kemiskinan bukan sekadar persoalan statistik. Cara mengukur kemiskinan akan menentukan arah kebijakan publik, termasuk siapa yang dianggap layak menerima perhatian negara.
Sagu Lebih dari Sekadar Pangan
Dalam penelitiannya, Elsina menemukan bahwa sagu memiliki fungsi yang jauh melampaui perannya sebagai bahan pangan.
Ekosistem sagu, katanya, menjaga ketersediaan air bersih, menjadi habitat berbagai biota air tawar, menyimpan karbon, menghasilkan oksigen, hingga menopang kehidupan masyarakat pesisir melalui keterkaitannya dengan ekosistem perairan.
“Dalam satu rumpun sagu, kita tidak hanya berbicara tentang satu pohon. Kita berbicara tentang satu sistem kehidupan,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, potensinya pun sangat besar.
Mengacu pada hasil penelitian Louhenapessy (2010), Elsina menjelaskan bahwa satu hektare lahan sagu mampu menghasilkan sekitar 20 ton pati basah setiap tahun. Dengan harga jual di tingkat petani sekitar Rp12.000 per kilogram, pendapatan kotor dapat mencapai lebih dari Rp240 juta per hektare per tahun. Setelah dikurangi biaya operasional, pendapatan bersih diperkirakan masih berada di kisaran Rp216 juta per hektare.
Perhitungan tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa sagu bukan sekadar simbol budaya, tetapi juga memiliki prospek ekonomi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Elsina menilai berbagai program bantuan pemerintah sering kali belum menyentuh akar persoalan.
Mengacu pada teori Talcott Parsons, ia menekankan bahwa pemberdayaan berarti memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber dayanya sendiri, bukan menciptakan ketergantungan melalui bantuan yang bersifat sementara.
Karena itu, pembangunan sagu seharusnya diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat, mulai dari penguasaan teknologi pengolahan, akses pasar, kelembagaan ekonomi, hingga regenerasi petani muda.
“Kalau masyarakat memiliki kemampuan mengelola potensi yang mereka miliki, mereka tidak akan terus bergantung pada bantuan,” katanya.
Ancaman Berkurangnya Hutan Sagu
Di sisi lain, Elsina mengingatkan bahwa luas hutan sagu di Maluku terus mengalami penyusutan.
Data yang ia paparkan menunjukkan luas areal sagu yang pada pertengahan 1980-an mencapai sekitar 58 ribu hektare kini tinggal sekitar 36 ribu hektare. Penurunan tersebut, menurutnya, menjadi sinyal bahwa perlindungan terhadap ekosistem sagu harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.
Ia mengusulkan gerakan penanaman sagu secara sistematis oleh generasi muda melalui regulasi di tingkat desa atau negeri adat agar keberlanjutan sumber daya ini tetap terjaga.
Hilirisasi Harus Dimulai dari Manusia
Di tengah menguatnya wacana hilirisasi berbagai komoditas nasional, Elsina mengingatkan bahwa keberhasilan industrialisasi tidak hanya ditentukan oleh investasi dan teknologi.
Baginya, pembangunan manusia tetap menjadi fondasi utama.
“Apa artinya membangun industri besar kalau moral manusianya rusak? Kepercayaan sosial akan hilang, solidaritas melemah, dan pembangunan justru kehilangan tujuannya,” ujarnya.
Karena itu, menurut Elsina, hilirisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses peningkatan nilai tambah produk. Hilirisasi juga harus menjadi proses membangun manusia, memperkuat etika, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar kembali kepada mereka yang selama ini menjaga sumber daya tersebut.
