DI KAKI perbukitan Negeri (Desa ) Tulehu, Pulau Ambon, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu telah digadang-gadang selama lebih dari dua dekade sebagai solusi ketergantungan Maluku terhadap pembangkit diesel yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Namun dibalik narasi transisi energi bersih, seberapa amankah pengembangan panas bumi di sebuah pulau kecil yang rentan terhadap tekanan ekologis dan bencana geologi?
Pertanyaan tersebut semakin relevan usai Ahli Lingkungan Universitas Pattimura, Agustinus Kastanya mengungkapkan karakteristik wilayah pulau kecil yang ringkih sama sekali tidak memiliki toleransi terhadap kerusakan lingkungan, sekecil apa pun itu.
Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K), wilayah dengan luas di bawah 2.000 kilometer persegi seharusnya diprioritaskan untuk fungsi konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan, bukan untuk industri ekstraktif maupun proyek panas bumi yang masif dan merusak permukaan tanah.
Pembangunan PLTP di pulau-pulau kecil Indonesia bisa menjadi dilema menyusul tuntutan transisi energi nasional yang digaungkan pemerintah. Energi bersih memang dibutuhkan, tetapi keberhasilannya tidak hanya diukur dari megawatt yang dihasilkan. Lebih dari itu, kemampuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan listrik, keselamatan masyarakat, dan kelestarian ekosistem pulau yang rapuh juga patut diperhitungkan.
Agus mengatakan, pulau kecil memiliki kapasitas pemulihan yang lebih sulit ketika terjadi gangguan lingkungan. Hal tersebut mengakibatkan sumber air tanah menjadi terbatas, daerah tangkapan air sempit, dan kepadatan aktivitas manusia membuat dampak kerusakan lebih cepat dirasakan masyarakat dibandingkan wilayah di daratan luas.
“Pemanfaatan panas bumi yang merusak tutupan lahan akan menghancurkan ekosistem secara keseluruhan. Dampak pertamanya akan langsung menghantam kemampuan DAS dalam menyimpan air,” paparnya.
Menurut Agus, wilayah pulau kecil memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih hati-hati karena kerentanan terhadap perubahan lingkungan dan bencana alam jauh lebih tinggi. Kesalahan pengelolaan lingkungan akan memiliki dampak yang lebih luas karena ruang ekologis yang tersedia sangat terbatas.
“Pemerintah seharusnya mementingkan dampak jangka panjang dari kepentingan ekonomi pembangunan yang jangka pendek,” tutur Agus.
Berbeda dengan proyek serupa di pulau besar, pengembangan energi panas bumi di Pulau Ambon menghadapi tantangan khas wilayah kepulauan. Luas daratan yang terbatas membuat perubahan bentang alam, pembangunan jalan akses, sumur produksi, jaringan pipa, hingga transmisi listrik berpotensi memberikan tekanan yang lebih besar terhadap ekosistem lokal.
“Di pulau kecil, jarak antara hulu (gunung) dan hilir (pantai) sangat pendek. Ketika lahan dibongkar untuk kebutuhan jalan akses, tapak sumur dan instalasi pipa, siklus air akan terganggu. Air hujan tidak lagi meresap ke dalam tanah melainkan menjadi limpasan permukaan yang memicu erosi,”katanya.
Di satu sisi, ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagai pembangkit energi utama di Maluku masih tinggi, yakni sebesar 249 MW atau sekitar 61 persen dari total kapasitas pembangkit listrik. Hal itu menyebabkan biaya produksi listrik tinggi dan rentan terhadap fluktuasi harga bahan bakar.
Kehadiran PLTP Tulehu diproyeksikan dapat mengurangi penggunaan solar dan pasokan listrik. Namun di sisi lain, Pulau Ambon merupakan pulau kecil dengan kepadatan penduduk sebesar 482.806 jiwa atau sekitar 0,17 persen dari total penduduk Indonesia, kepadatan penduduk Pulau Ambon sekitar 4,3 kali lebih padat dibanding rata-rata nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025.
PLTP Tulehu dirancang untuk memanfaatkan potensi panas bumi yang tersimpan di bawah sistem sesar aktif di bagian timur Pulau Ambon. Berbagai studi menyebut, kawasan Suli-Tulehu memiliki potensi panas bumi sebesar 134 megawatt equivalent (MWe) dan menjadi salah satu sumber energi terbarukan terbesar di Maluku. Eksplorasi telah berlangsung sejak tahun 1990-an dan ditargetkan mendukung pembangkit berkapasitas 20 megawatt (MW).
Sepanjang teknologi pemanfaatan panas bumi belum mampu menjamin nol kerusakan sejak tahap eksplorasi, kata Agus, proyek tersebut sudah sepatutnya tidak diberikan izin beroperasi di atas pulau kecil. “Keselamatan masyarakat harus berada di atas target-target pemenuhan energi,” ungkapnya.
Sementra itu, masyarakat juga dihantui oleh rekam jejak kegagalan mitigasi teknologi pengeboran panas bumi di daerah lain. Agus mengingatkan bagaimana dampak kebocoran fluida, polusi gas hidrogen sulfida sehingga potensi semburan liar (blowout) yang pernah terjadi di sejumlah wilayah industri panas bumi di daerah lain. Kondisi tersebut selalu menempatkan masyarakat yang hidup di sekitar lingkungan proyek sebagai korban yang kehilangan ruang hidup.
“Sepanjang proyek itu merusak, pemerintah seharusnya berada di garda terdepan untuk mengamankan masyarakat terutama mereka yang hidup di sekitar proyek,” ujarnya.
Risiko yang Kerap Diabaikan
Di Tulehu, sumber mata air panas dan sistem hidrotermal terhubung dengan struktur geologi berupa sesar dan rekahan batuan. Studi geologi menunjukkan aktivitas panas bumi di kawasan ini berkaitan erat dengan Sesar Banda, Sesar Tulehu, Sesar Huwe dan sejumlah struktur tektonik lainnya.
Secara teknis, panas bumi dikenal sebagai energi rendah emisi dibandingkan bahan bakar fosil. Namun berbagai pengalaman di wilayah kerja panas bumi (WKP) Indonesia dan luar negeri menunjukkan, tahap eksplorasi dan pengeboran tetap memiliki risiko.
“Supaya kita bisa memahami harus ada sistem monitoring. Baru dari situ kita harus punya rencana mitigasi,” kata Peneliti Geodesi Institut Teknologi Bandung, Heri Andreas.
Risiko lain yang perlu diperhatikan adalah kerentanan wilayah pulau Ambon sebagai pulau kecil berpotensi menimbulkan bencana karena berada di wilayah zona cincin api pasifik. Pulau Ambon berada pada pertemuan beberapa lempeng tektonik utama, termasuk Lempeng Pasifik, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Eurasia atau lempeng mikro Laut Banda.
Interaksi lempeng-lempeng ini menciptakan zona subduksi dan patahan yang tidak beraturan, menyebabkan aktivitas seismik dan vulkanik yang tinggi di wilayah tersebut. Panas bumi umumnya dapat memicu gempa mikro berskala kecil pada kondisi tertentu, berbeda dengan gempa tektonik yang dipicu pergerakan lempeng bumi. Akan tetapi bagi masyarakat yang hidup di wilayah rawan bencana, persepsi risiko tetap menjadi persoalan yang harus dijawab melalui transparansi data dan komunikasi yang terbuka.
Belum lagi berbagai kasus panas bumi di Indonesia yang berpotensi mengalami kebocoran gas seperti hidrogen sulfida (H₂S), gangguan terhadap sumber air dan penurunan permukaan tanah tidak boleh diabaikan meskipun peluang terjadinya relatif kecil.
“Perlu ada evidence based monitoring, pemantauan yang menghasilkan data terbuka sehingga masyarakat dapat menilai sendiri perubahan yang terjadi di sekitar proyek,” tutur Heri.
Kondisi geologi Provinsi Maluku dipengaruhi oleh aktivitas tektonik berupa lipatan dan sesar, mengakibatkan terbentuknya gunung api. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2025 menyebutkan Maluku memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 203,94. Ancaman bencana itu antara lain, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrim, dan abrasi. Selain itu ada gempa bumi, likuifaksi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor hingga tsunami.
Karena itu, pemerintah dalam hal ini PLN maupun pihak swasta perlu membangun sensor monitoring geothermal seperti membangun jaringan seismograf agar mendeteksi masalah mikro seismisitas. Selain aktivitas mikroseismik, pemantauan juga mencakup kondisi deformasi atau pergerakan tanah, termasuk kemungkinan penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang dapat terjadi apabila tekanan reservoir berubah akibat produksi fluida panas bumi.
“Kedepannya kalau itu sudah dijalankan misalnya, bagaimana sih efektifitasnya atau perlu ada kebijakan yang saat ini perlu diterapkan untuk mendeteksi ada pergerakan tanah atau ada risiko-risiko lain,” kata Heri.
Mengapa Biayanya Sangat Mahal?
Biaya investasi proyek PLTP Tulehu terus berubah sepanjang waktu. Pada tahap awal pengembangan sekitar tahun 2010, PT PLN Persero mendapat pinjaman luar negeri Jepang (loan JICA) dan efektif berlangsung pada 23 Oktober 2013. Hasil studi JICA menyimpulkan kebutuhan investasi sebesar USD 103 juta untuk pembangunan PLTP Tulehu 20 MW yang merupakan salah satu proyek percepatan pembangunan ketenagalistrikan (Fast Track Program atau FTP) 10.000 megawatt (MW) Tahap II kala itu.
Pada tahap pengeboran awal saja, PLN mengalokasikan sekitar USD 8 juta atau sekitar Rp 72 miliar (kurs saat itu), sedangkan tahap eksploitasi dan konstruksi diperkirakan membutuhkan sekitar USD 86 juta. Total kebutuhan investasi mencapai sekitar USD 94 juta. Jika dikonversi dengan nilai tukar rupiah, angka tersebut setara lebih dari Rp1,5 triliun.
Dokumen studi kelayakan JICA mengungkap, biaya pembangkit dan fasilitas produksi uap (steam field) untuk PLTP Tulehu menunjukan angka lebih besar diperkirakan sekitar USD 52,38 juta. Ditambah pembangunan jaringan transmisi dan berbagai komponen pendukung lainnya, total biaya proyek bakal meningkat signifikan.
Ground breaking pengeboran sumur proyek PLTP Tulehu dimulai pada tahun 2017 lalu. Kementerian ESDM secara resmi menyatakan hasil studi JICA memperkirakan kebutuhan investasi pembangunan PLTP Tulehu sebesar 20 MW mencapai USD 103 juta. Dengan kurs sekitar Rp16.000 per dolar kala itu. Nilai investasi setara sekitar Rp1,65 triliun sampai Rp1,7 triliun. Angka tersebut menjadikan PLTP Tulehu sebagai salah satu proyek energi terbesar yang pernah dikembangkan di Maluku.
Setelah proyek mengalami berbagai penundaan, PLTP Tulehu sempat ditargetkan beroperasi pada 2014 kemudian bergeser di tahun 2020 dan kini pemerintah merencanakan Commercial Operating Date (COD) di tahun 2031.
Direktur Advokasi Tambang Chelios, Wisnu Tri Utomo mengatakan, kerangka transisi energi dan kebijakan ekonomi dalam proyek PLTP tak jauh berbeda dengan proyek pertambangan pada umumnya, lebih mementingkan keuntungan investasi ketimbang pendekatan transisi energi yang berkeadilan.
“Jadi sebetulnya PLTP tuh hampir tidak ada hubungannya dengan transisi energi yang berkeadilan, tapi untuk investasi saja,” ungkap Wishnu.
Menurut Wishnu, sebagaimana kegiatan pertambangan, secara teknis pengambilan panas bumi dilakukan melalui aktivitas pengeboran. Rata-rata kedalaman lubang pengeboran panas bumi sedalam 1000 hingga 3000 meter. Jauh lebih dalam dari lubang untuk penambangan batu bara, yakni 30 sampai 200 meter.
Jika kebutuhan investasi senilai USD 103 juta untuk kapasitas 20 MW, maka biaya pembangunan mencapai sekitar USD 5,15 juta per MW. Sebagai perbandingan, berbagai proyek energi terbarukan umumnya memiliki biaya investasi per MW yang lebih rendah. Namun, proyek panas bumi memang dikenal sebagai salah satu teknologi pembangkit dengan biaya awal tertinggi karena risiko eksplorasi yang besar.
“Ya, sebetulnya kalau lebih murah itu tidak. Meskipun sudah beroperasi, kalau panasnya sudah tidak layak secara komersial. Dia akan terus mencari titik panas bumi yang lain untuk di bor, jadi modal baru itu tetap diperlukan,” tuturnya.
Dalam dokumen proyek JICA juga disebutkan karakteristik proyek menunjukkan sebagian besar biaya justru berada pada tahap eksplorasi dan pengeboran. Proyek panas bumi ini harus membuktikan terlebih dahulu keberadaan cadangan panas bumi melalui pengeboran sumur yang berisiko bisa gagal. Artinya, sebelum satu kilowatt listrik itu dihasilkan, ratusan miliar rupiah sudah harus dikeluarkan untuk memastikan cadangan panas bumi benar-benar ekonomis.
“Banyak sebetulnya energi terbarukan yang lebih bersih dan murah. Tidak panas bumi,” tutup Wishnu.
Energi Mandiri dari Dapur Jus Pala Morella
Di Negeri Morella, pagi tidak diawali dengan sunyi, sebelum matahari benar-benar menyembul dari ufuk timur, deru mesin pendingin dan parutan buah pala sudah bersuara pertanda dapur produksi jus pala mulai mengepul pada Kamis, 29 Januari lalu.
Iklima Latukau berdiri di hadapan mesin pendingin, di dalamnya tumpukan daging buah pala segar tersusun rapi. Satu per satu buah itu dikeluarkan. Suasana mendadak hidup, cahaya bohlam lampu yang putih berpendar di antara jemari cekatan Iklima yang mulai mengupas kulit pala. Ada ritme yang terjaga; suara pisau yang beradu dengan daging buah yang tebal serta aroma khas pala yang segar seketika menyeruak seisi ruangan 4 X 6 meter.
Iklima merupakan satu dari sembilan orang ibu-ibu yang menjalankan usaha produksi jus pala di Desa Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dari tangan mereka, buah mentah ini tidak lagi sekedar komoditas yang menunggu pembeli, melainkan bahan baku yang siap diolah menjadi jus segar khas desa itu. “Pagi-pagi begini memang waktunya produksi,” kata Iklima.
Setelah urusan rumah tangga rampung, kata Iklima, ibu-ibu akan bergegas melangkah ke dapur produksi. Letaknya persis di tengah desa untuk menjemput rupiah. Dari memeras pala, mereka mengantongi upah Rp 600.000 hingga Rp 900.000 per minggu. Nilai itu mampu membantu ekonomi keluarga di rumah. Bahkan, sisa atau ampas pala pun disulap oleh ibu-ibu menjadi selai pala bernilai ekonomi.
“Ibu-ibu yang ada dalam kelompok bikin selai, tetapi ada juga ibu-ibu yang lain yang buat. Dari pada beli di toko lebih baik buat sendiri, karena ada bahan bakunya didapat gratis,” katanya.
Desa Morella, terletak di sebelah utara Pulau Ambon memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas pala. Selama ini sebagian besar hasil pala dimanfaatkan untuk biji dan fuli, sementara daging buah pala sering kali belum dimanfaatkan secara optimal.
Padahal, daging buah pala dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi, salah satunya adalah jus pala. Untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus mendukung energi ramah lingkungan, produksi jus pala oleh ibu-ibu di desa itu menggunakan solar panel sebagai sumber energi utama.
Menurut Iklima, kondisi tersebut membantu mereka mengurangi tagihan listrik. Terlebih jika aliran listrik PLN padam ketika proses produksi sedang berlangsung pun saat stok bahan baku melimpah, ratusan kilogram daging pala bakal rusak jika mesin pendingin (freezer) tidak menyala.
Panel surya berfungsi membagi arus listrik, mendinginkan freezer, menyalakan lampu. Dengan energi yang dihasilkan dari sinar matahari itu, pendapatan yang selama ini habis untuk keperluan minyak tanah dan token listrik bisa dialihkan untuk memangkas biaya operasional.
Sebelumnya, untuk sekali produksi mereka merogoh kocek senilai Rp 500 ribu dalam sebulan. Kini beban biaya listrik berkurang sebesar Rp 150 ribu. Karena itu, usai produksi aliran listrik segera dimatikan. “Dengan panel surya setidaknya bisa meringankan sebagian beban dari peralatan produksi kami,” tuturnya.
Bagi Iklima, menyalakan mesin tidak hanya tentang ekonomi perempuan di desa melainkan tentang keberlanjutan lingkungan. Jika energi matahari bisa diubah menjadi penggerak mesin dan pemanas elektrik, dapur produksi tidak akan pernah berhenti mengepul.
Dengan begitu botol-botol jus pala produksi ibu-ibu di Morella akan terus membawa cerita tentang ketangguhan perempuan, inovasi dengan memanfaatkan potensi energi dari alam. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi dari komoditas pala, tetapi juga membangun kemandirian energi dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
“Kami sudah membuktikan bahwa kami bisa memulai dari nol sekarang tinggal pengelolaan listrik yang efektif,” tutup Iklima.
