Jakarta — Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dinilai berpotensi mengganggu ketahanan energi Indonesia. Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina menilai pemerintah belum optimal mengantisipasi dampak global terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Engelina, konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berimplikasi langsung terhadap jalur distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz yang menjadi titik vital perdagangan minyak dunia.
“Ketika pasokan terganggu di Selat Hormuz, dampaknya tidak hanya regional, tetapi global, termasuk Indonesia yang masih bergantung pada impor BBM,” ujar Engelina dalam keterangannya, Kamis (3/4/2026).
Engelina menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM menunjukkan lemahnya ketahanan energi nasional. Dalam kondisi krisis global, posisi ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan.
Ia menyoroti fakta bahwa selama ini impor BBM Indonesia banyak dilakukan melalui Singapura, yang dinilai bukan sebagai produsen utama minyak, melainkan berperan sebagai perantara.
“Ini menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola impor. Singapura bukan produsen, tetapi menjadi hub perdagangan yang melibatkan banyak broker,” katanya.
Menurut dia, skema impor melalui perantara berpotensi menimbulkan biaya tambahan yang membebani anggaran negara.
Peran Broker Dipersoalkan
Lebih lanjut, Engelina mengkritik keberadaan broker dalam rantai pasok BBM. Ia menilai praktik ini membuka ruang bagi biaya tidak efisien dan memperkuat ketergantungan Indonesia terhadap impor produk jadi.
“Struktur ini membuat Indonesia terus bergantung pada impor, bukan membangun kapasitas kilang dalam negeri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan cadangan energi nasional yang dinilai masih minim dalam menghadapi situasi darurat.
Sebagai solusi, Engelina mendorong pemerintah untuk mengubah skema impor menjadi kerja sama langsung antarnegara (government-to-government/G2G).
Menurutnya, skema ini dapat meningkatkan transparansi harga serta mengurangi ketergantungan pada perantara.
“Momentum krisis global ini seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan perombakan sistem impor, termasuk menjalin kontrak jangka panjang dengan negara produsen,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan kilang domestik agar Indonesia dapat mengolah minyak mentah sendiri dan mengurangi impor produk jadi.
Transparansi Jadi Kunci
Engelina menilai persoalan utama dalam tata kelola energi adalah minimnya transparansi, terutama dalam distribusi dan impor BBM.
Ia menyebut sistem yang transparan akan mempersempit ruang praktik rente dalam rantai pasok energi.
“Jika aliran BBM dapat dipantau secara terbuka, maka praktik-praktik yang merugikan negara bisa ditekan,” ujarnya.
Di tengah situasi global yang dinilai semakin tidak pasti, Engelina juga mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan dalam negeri, khususnya terkait kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, ketahanan energi merupakan bagian penting dari stabilitas ekonomi dan sosial.
“Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu memastikan ketersediaan energi dan stabilitas harga bagi masyarakat,” katanya.
Ia menilai krisis geopolitik saat ini dapat menjadi momentum untuk membenahi tata kelola energi nasional secara menyeluruh.
