-
Di sebuah sekolah di Seram Timur, yang mengisi ruang kelas bukan guru, tapi kambing. Dan itu bukan metafora.
-
Sekolah berdiri, tapi belajar berhenti. Anak-anak naik kelas tanpa bisa membaca—sementara negara memilih absen dari tanggung jawabnya.
-
Di ruang kelas yang dikuasai kambing, murid-murid tetap menunggu guru yang tak kunjung datang—dan hak pendidikan yang tak pernah tiba.
-
Anak-anak tetap hadir dengan mimpi, tapi negara datang hanya sebagai nama—bukan sebagai tanggung jawab.
-
Bukan anak-anak yang gagal belajar—tapi negara yang gagal mengajar.
Seram Timur, – Langkah kaki kecil terdengar berderak di atas batu. Sejumlah anak berlarian tanpa alas kaki di jalan tanah Dusun Balakeu, Negeri Atiahu, Seram Bagian Timur. Mereka tertawa, melompati pagar bambu, bernyanyi tanpa beban—seolah dunia hanya milik mereka.
Namun, di balik keriangan itu, ada sesuatu yang perlahan hilang: sekolah.
Di sebuah sudut dusun, bangunan SD Negeri 7 Siwalalat berdiri sunyi. Pintu-pintu kelas tertutup. Rumput liar menjalar di halaman. Tak ada suara guru. Tak ada pelajaran. Yang terdengar justru embikan kambing yang bebas keluar-masuk ruang kelas.
Di tempat yang seharusnya menjadi ruang tumbuh, pendidikan seperti terhenti.
Di dalam ruang kelas, bau pengap menyergap. Kotoran kambing mengering di lantai, bahkan menempel di bangku dan meja. Plafon sebagian terlepas, kaca jendela pecah, dan kursi-kursi patah tergeletak tanpa perbaikan.
Sekolah yang berdiri sejak 2009 itu kini seperti bangunan yang ditinggalkan. Dari lima ruang kelas, hanya satu yang masih bisa digunakan. Ruang UKS kosong. Kantor sekolah terkunci. Tak ada penjaga.
“Sudah berminggu-minggu seng ada aktivitas belajar,” kata Hasanuddin Lessa, Sekretaris Dusun Balakeu, sambil menunjuk ke dalam kelas.
Ia menyebut sejak awal bulan puasa hingga setelahnya, anak-anak tidak lagi datang ke sekolah. Alasannya sederhana: tidak ada guru yang mengajar. Bahkan sebelum itu, kehadiran guru disebut tidak rutin.
Di tengah kondisi itu, anak-anak tetap menjalani hari seperti biasa—bermain, berlarian, tanpa benar-benar memahami bahwa sesuatu yang penting sedang hilang dari hidup mereka.
Anak yang Naik Kelas Tanpa Bisa Membaca
Di antara anak-anak itu, Maulana Lessa (10) berdiri bersandar di pagar rumah warga. Ia siswa kelas enam. Enam tahun bersekolah, tetapi belum bisa membaca dan berhitung.
Ayahnya, Hasanuddin, hanya bisa menggeleng.
“Beta bilang guru jang kasi naik kalau balom bisa baca atau tulis. Tapi dia tetap naik kelas,” ujarnya.
Maulana bukan satu-satunya. Warga menyebut banyak anak di Balakeu mengalami hal serupa. Mereka naik kelas, tapi tertinggal dalam kemampuan dasar. Sekolah berjalan, tetapi pendidikan tidak benar-benar terjadi.
Di dusun ini, mimpi anak-anak sering kali berhenti sebelum sempat tumbuh.
Untuk memahami mengapa sekolah di Balakeu seperti kehilangan denyutnya, perjalanan menuju dusun itu memberi jawaban.
Dari Negeri Atiahu, jarak sekitar 12 kilometer harus ditempuh dengan berjalan kaki. Jalan aspal yang rusak membawa ke titik perhentian pertama, lalu perjalanan dilanjutkan dengan menyeberangi sungai, mendaki bukit, dan menyusuri hutan tropis.
Pohon Samama berdiri tinggi. Rotan berduri menghadang. Lumpur dan genangan air memperlambat langkah. Perjalanan bisa memakan waktu tiga hingga empat jam.
Bagi guru, medan ini menjadi tantangan yang tak ringan.
“Kalau banjir, akses terputus. Itu yang sering menghambat,” kata Kepala Sekolah, Marjan Tuny.
Namun, bagi warga, persoalan tidak berhenti pada akses.
Guru yang Datang dan Pergi
Sejak awal, masyarakat Balakeu telah berusaha menjadi bagian dari solusi. Mereka menyediakan tempat tinggal, bahkan membuka rumah untuk guru yang ingin menetap.
Namun, banyak yang tidak bertahan lama.
“Kalau sudah turun ke Atiahu, lama baru naik lagi. Itu yang berdampak pada anak-anak,” kata Hasanuddin.
Seorang guru, Darmawaty Tuny, mengakui bahwa kebutuhan akan rumah dinas menjadi hal mendesak.
“Katong butuh rumah dinas. Tinggal dengan warga tidak selalu nyaman, karena masing-masing punya kebutuhan,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan itu, sekolah tetap berjalan di atas kertas—dengan delapan tenaga pendidik yang sebagian besar berstatus PNS dan PPPK. Namun, di lapangan, kehadiran mereka tidak selalu sejalan dengan kebutuhan siswa.
Negara yang Terlambat Hadir
Di pelataran Masjid Al-Ikhlas Balakeu, Hasanuddin berdiri sambil menatap jauh. Keringat membasahi wajahnya, tetapi suaranya tetap tegas.
“Jang hanya ada sekolah saja, tapi pendidikan seng berubah,” katanya.
Apa yang terjadi di Balakeu menjadi ironi di tengah jaminan konstitusi. UUD 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.
Namun di dusun ini, hak itu terasa jauh—sejauh perjalanan yang harus ditempuh menembus hutan.
Imam Mujahid, mahasiswa yang mengabdi di Balakeu, mengaku prihatin. Ia bahkan pernah menawarkan diri untuk membantu mengajar, tetapi belum mendapat respons.
Sementara itu, Subuh Nahus (37), warga setempat, melihat kondisi ini sebagai tanda kemunduran.
“Banyak anak sudah kelas enam tapi belum bisa baca. Guru harus menetap supaya anak-anak bisa fokus belajar,” ujarnya.
Sore kembali turun di Balakeu. Anak-anak masih bermain di jalanan, tertawa tanpa beban. Mereka belum tahu betapa pentingnya ruang kelas yang kini kosong itu.
Namun orang tua mereka tahu.
Mereka tahu bahwa tanpa pendidikan, masa depan anak-anak akan semakin sempit.
Mereka tahu bahwa mimpi bisa hilang—bukan karena anak-anak tak punya harapan, tapi karena tak ada yang membantu mewujudkannya.
Hasanuddin menarik napas panjang sebelum berbicara.
“Anak-anak di sini punya mimpi, tapi belum kesampaian. Bapa bupati tolong lihat langsung Balakeu.”
Di dusun terpencil itu, mimpi masih dipupuk—pelan, dalam diam.
Menunggu guru yang datang.
Menunggu negara yang benar-benar hadir.
