titastory, Jakarta – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) merilis laporan hasil pemantauan sementara atas eskalasi kekerasan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Laporan itu ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI, serta disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM RI, Komnas HAM Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, dan Kapolda Papua.
Aktivis HAM Papua, Theo Hesegem, yang terlibat dalam investigasi, menyebutkan bahwa tim YKKMP telah melakukan verifikasi di lokasi penembakan yang terjadi di Kampung Aruli, Distrik Tangma. Dalam temuan awal, mereka mendapati sejumlah proyektil peluru di sekitar area pengungsian warga.
“Pada 18 Juni, kami menerima informasi bahwa anggota TNI yang berada di Gunung Onggolo melakukan penembakan ke arah lokasi pengungsi. Warga menunjukkan bukti peluru yang tertanam di tanah dengan menancapkan kayu sebagai penanda,” kata Theo dalam laporan tertulisnya, Kamis, (19/6/2025).
Saat melakukan pemantauan sekitar pukul 14.37 WIT, tim investigasi menemukan beberapa selongsong peluru yang diduga berasal dari aparat TNI dan pihak TPNPB-OPM. Namun, barang bukti tersebut kemudian disita aparat saat tim melintasi pos militer di Gunung Onggolo.
“Mobil kami dihentikan dan diperiksa. Empat proyektil yang kami bawa sebagai barang bukti disita oleh anggota TNI,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, tim YKKMP juga bertemu langsung dengan Komandan Pos TNI di Distrik Kurima. Mereka memastikan bahwa Egianus Kogoya, pimpinan kelompok bersenjata TPNPB, tidak berada di Kampung Lik Ima sebagaimana dikabarkan sebelumnya.
“Selain itu, kami juga menunjukkan kepada pihak militer tanaman ganja yang telah dicabut dari area Kampung Lik Ima,” tambah Theo.
Laporan ini menjadi perhatian serius dalam konteks meningkatnya kekerasan bersenjata di wilayah Papua Pegunungan yang kerap berdampak langsung terhadap warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak yang terpaksa mengungsi ke hutan karena konflik bersenjata.
Theo menegaskan, pihaknya akan terus mendokumentasikan temuan di lapangan dan mendorong Komnas HAM serta lembaga-lembaga terkait untuk melakukan investigasi independen dan mendesak akuntabilitas militer atas dugaan pelanggaran yang terjadi.
Penulis: Johan Djamanmona
