Bula, Seram Bagian Timur, — Dunia pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali menuai sorotan. Sejumlah warga Desa Sesar, Kecamatan Bula, memalang Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Bula sebagai bentuk protes terhadap keputusan Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri yang mengganti kepala sekolah setempat.
Aksi pemalangan dilakukan lantaran warga menilai kepala sekolah sebelumnya, Ilfal Nakul, memiliki kinerja yang baik dan berhasil membawa perubahan signifikan bagi sekolah tersebut. Mereka menolak keputusan penempatan kepala sekolah baru, Hamida Kilbaren, yang tertuang dalam surat keputusan (SK) Bupati.
“Kami menolak karena Pak Nakul ini sudah membuktikan hasil kerjanya. SDN 5 sekarang masuk empat besar sekolah terbaik, padahal dulu tidak masuk sepuluh besar,” ujar Ongen Rahakrata, Ketua Komite SDN 5 Bula, kepada titastory.id, Selasa (28/10/2025).
SK Bupati Dianggap Tidak Konsisten
Menurut Ongen, persoalan berawal ketika Bupati Fachri sebelumnya telah menetapkan Hamida Kilbaren sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Bula. Namun, penugasan itu ditolak oleh pihak sekolah, dan Bupati kembali mengeluarkan SK baru yang menempatkan Hamida di SDN 5 Bula.
“Bu Hamida ini awalnya ditugaskan di SDN 1, tapi ditolak. Lalu keluar SK baru menempatkan beliau di SDN 5. Kami bingung karena sekolah ini sudah berjalan baik,” jelas Ongen.
Ia menambahkan, warga bersama komite sekolah berharap agar Bupati mengkaji ulang keputusan tersebut dan mempertahankan Ilfal Nakul di posisi semula.
“Kami hanya ingin sekolah ini tetap dipimpin orang yang sudah terbukti meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.
Kepala Sekolah Baru Akan Cari Solusi
Menanggapi penolakan tersebut, Kepala Sekolah baru SDN 5 Bula, Hamida Kilbaren, menyatakan akan berupaya mencari jalan tengah. Ia meminta siswa tetap bersekolah seperti biasa dan tidak terlibat dalam polemik pergantian kepemimpinan.
“Saya akan berkoordinasi dengan mantan kepala sekolah dan komite untuk mencari solusi terbaik agar anak-anak tidak jadi korban,” ujar Hamida.
Hamida mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan penolakan warga terhadap dirinya. Namun ia menegaskan, penugasan itu merupakan amanah yang harus dijalankan sebagai bagian dari tugas negara.
“Saya hanya menjalankan perintah sesuai SK yang dikeluarkan. Prinsipnya, saya siap berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk Dinas Pendidikan dan Pak Bupati, agar masalah ini segera selesai,” jelasnya.
Pemerintah Diminta Mediasi
Hingga berita ini diturunkan, aktivitas belajar mengajar di SDN 5 Bula masih terganggu karena pemalangan pagar sekolah. Warga menegaskan aksi tersebut akan terus berlanjut sampai pemerintah daerah turun tangan menengahi.
Beberapa tokoh masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur segera memediasi pertemuan antara pihak sekolah, komite, dan pemerintah daerah agar polemik ini tidak berdampak lebih luas terhadap dunia pendidikan di wilayah tersebut.
“Ini menyangkut masa depan anak-anak. Kami minta Dinas Pendidikan segera hadir, jangan biarkan masalah kecil jadi besar,” ujar seorang warga Desa Sesar.
