titastory, Halmahera Tengah – Warga lingkar tambang menggelar aksi protes di kawasan pesisir pantai Desa Lelilef, Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada Kamis, 13 Februari 2025. Aksi tersebut sebagai sikap ketidakpercayaan terhadap komisi XII DPR RI saat reses ke kawasan industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) beberapa waktu lalu.
“Mereka [Komisi XII DPR RI] turun disini seharusnya bukan cuma ketemu IWIP, tapi paling tidak ketemu dengan masyarakat yang hari ini menjerit dengan adanya kehadiran PT IWIP, yang menurut kami itu sangat merugikan,” kata Hernemus Takuling, warga Desa Lelilef Sawai, Weda Tengah, saat aksi tersebut.
Hernemus menilai, kedatangan Komisi XII DPR RI di wilayah Weda Tengah tidak sepenuhnya berpihak kepada warga yang ada di lingkar tambang, terutama soal situasi dan kondisi yang dialami warga saat ini. Tapi justru sebaliknya, DPR RI lebih berfokus pada akumulasi modal yang diperoleh negara atas hadirnya industri pengolahan nikel PT IWIP.
Selain tidak menemui warga korban PT IWIP, para wakil rakyat itu malah lebih menyoroti rusaknya beberapa jembatan timbang di kawasan IWIP. Temuan tersebut kemudian dianggap merugikan negara. Itu berarti, kehadiran DPR RI lebih pada konteks pendapatan negara melalui sektor industri pertambangan, bukan soal rusaknya ruang hidup warga yang merupakan aspek paling fundamental.
Selain itu, kehadiran warga dari masing-masing desa lingkar tambang ini sebagai bentuk penegasan, bahwa PSN yang diklaim pemerintah memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat, justru bertentangan dengan apa yang dialami oleh warga selama ini.
Mulai dari perampasan lahan-lahan produktif warga yang berakibat pada hilangnya sumber-sumber pangan, kerusakan hutan yang mengakibatkan banjir berulang, pencemaran sungai, laut, hingga udara yang kemudian memperburuk kualitas kesehatan warga, hingga pengerahan aparat keamanan untuk mengancam dan mengintimidasi warga yang tidak bersedia melepas lahannya.
Mereka berharap jika nanti ada Panja (panitia kerja yang dibentuk Komisi XII DPR RI), masyarakat lingkar tambang, mulai dari Desa Lelilef Sawai, Lelilef Woebulan, Trans Kobe, dan Kobe Itepo, Gemaf, dan Sagea juga ikut diundang untuk hadir dalam rapat dengar pendapat.
Senada dengan itu, Mardani Lagayelol, warga Desa Sagea sekaligus Juru Bicara Koalisi #SaveSagea, mengatakan kehadiran PT IWIP membuat ruang hidup warga terus tergerus. Sebab, hampir semua konsesi tambang nikel yang berada di Halmahera, termasuk di balik kampung Sagea, terus berlangsung aktivitas penggusuran hutan, pembongkaran bukit-bukit yang kemudian ore nikelnya dipasok ke PT IWIP.
“Aktivitas tambang itu bikin sumber air minum kami tercemar. Oleh karena itu, kami dari Koalisi #SaveSagea mendesak DPR RI dan pemerintah untuk menetapkan kawasan Karst Sagea sebagai area yang dilindungi,” kata Mardani.
Ia menilai PT Weda Bay Nickel adalah salah satu perusahaan tambang nikel terbesar di Pulau Halmahera yang menjadi bagian dari PT IWIP. PT WBN adalah pemasok utama ore nikel kepada PT IWIP yang ditengarai menjadi biang kerok dari rusaknya sungai Sagea.
Julfikar Sangaji, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Maluku Utara, mengatakan, pelbagai daya rusak yang ditimbulkan dari operasi PT IWIP mestinya mendorong DPR RI dan pemerintah membentuk panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus), dengan tujuan mendalami seluruh rangkaian aktivitas perusahaan yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan HAM.
Julfikar juga menekankan agar evaluasi yang diprakarsai oleh DPR dan Pemerintah dapat secara berani mencabut status proyek strategis nasional (PSN) dan objek vital nasional (Obvitnas) yang diberikan oleh bekas Presiden Joko Widodo kepada PT IWIP. Namun, dia pesimis kalau DPR dan pemerintah berani mengambil langkah itu.
“Kami memandang DPR dan pemerintah tidak bernyali berhadapan dengan perusahaan pengolahan nikel terbesar di dunia ini. Apalagi harus keras dengan mencabut status PSN dan Obvitnas yang melekat pada PT IWIP,” imbuh Julfikar.
Reporter: Susi H. Bangsa Editor: Rabul Sawal
