Halmahera Selatan, — Warga Desa Kawasi kembali memblokade jalur produksi nikel milik PT Harita Group pada Sabtu (15/11/2025) setelah menilai perusahaan mengabaikan kesepakatan terkait penyediaan air bersih dan listrik bagi masyarakat. Aksi pemboikotan berlangsung sejak pukul 10.20 WIT hingga 18.13 WIT.
Ini merupakan aksi kedua dalam dua hari terakhir. Warga menilai tidak ada itikad baik dari perusahaan untuk memenuhi komitmen yang sebelumnya telah ditandatangani oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan site PT Harita Group.
“Kesepakatan sudah dibuat hitam di atas putih. Tetapi perusahaan mengabaikannya,” kata Nurhayati Nanlesi, warga Kawasi.
Aksi blokade sempat memanas ketika sejumlah aparat TNI–Polri diduga melakukan intimidasi terhadap Direktur WALHI Maluku Utara yang sedang mendampingi warga dalam proses negosiasi. Ketegangan mereda setelah aparat menarik diri dari lokasi.
Warga Hidup dalam Krisis Air dan Pencemaran
Manajer Advokasi Tambang WALHI Malut, Mubalik Tomagola, menyebut krisis air bersih di Kawasi sudah berlangsung lama dan terkait langsung dengan aktivitas industri ekstraktif perusahaan.
“Air bersih hilang karena aktivitas perusahaan. Komitmen perusahaan hanyalah greenwashing—baik di mata publik maupun IRMA,” tegasnya.
Ia juga mengecam tindakan intimidasi aparat terhadap pendamping warga.
“Pejuang lingkungan bukan penjahat. Jika aparat bertindak represif, itu bukti pembungkaman perjuangan warga,” tambahnya.
Suara Warga Kawasi: ‘Kesabaran Kami Sudah Habis’
Salah satu warga, Sanusi Samsir, menilai perusahaan hanya menampilkan narasi kemajuan tanpa memperhatikan warga sekitar.
“Kalau listrik dan air bersih saja tidak bisa diberikan, bagaimana kami percaya Harita peduli lingkungan dan sosial?” ujarnya saat berorasi.
Koordinator aksi, Ucok S. Dola, menambahkan bahwa perusahaan tidak hanya mengabaikan kesepakatan, tetapi juga mempersempit ruang hidup warga.
“Kami sudah berulang kali meminta dialog, tapi selalu dijawab janji kosong. Warga hanya ingin hidup layak di tanah sendiri,” ujarnya.
Dampak Kesehatan dan Pencemaran
Selain menuntut air dan listrik, warga juga menyoal tingginya debu industri selama satu dekade terakhir. Sejumlah anak dan lansia yang mengalami infeksi saluran pernapasan (ISPA) turut hadir dalam aksi.
Hingga massa membubarkan diri, tidak ada langkah serius yang ditunjukkan perusahaan untuk menanggapi dampak kesehatan tersebut.
WALHI Malut menegaskan bahwa aksi warga Kawasi merupakan bentuk ekspresi demokrasi yang dilindungi undang-undang. Mereka meminta aparat keamanan bersikap netral dan tidak menjadi alat perusahaan.
WALHI juga mendesak KLHK, Komnas HAM, dan Ombudsman RI untuk turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran hak dasar warga serta adanya pembiaran oleh perusahaan.
Warga Kawasi berencana kembali melakukan pemboikotan dalam beberapa hari ke depan bila tidak ada kejelasan tertulis yang ditandatangani pihak perusahaan. Mereka menyatakan siap berdialog, tetapi tidak akan membuka negosiasi baru sampai kesepakatan sebelumnya dipenuhi sepenuhnya.
