Warga Aru Usir Petugas Disperindag, Protes Keras Penyaluran BBM Bersubsidi yang Tak Tepat Sasaran

01/11/2025
Keterangan: Protes warga dan pengusiran ASN di Dinas Disperindag Kabupaten Aru,Foto: hasil screenshoot video Fb

Dobo, Kepulauan Aru – Sebuah video berdurasi 31 detik yang memperlihatkan seorang warga mengusir petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepulauan Aru viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan warga meluapkan kemarahan di tengah antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang semakin sulit didapat.

Unggahan akun Facebook @Caesar Idol Labok, yang telah ditonton lebih dari 243 ribu kali, memperlihatkan seorang warga berteriak lantang dengan nada kesal saat petugas Disperindag melakukan pengawasan di lokasi.

“BBM bersubsidi yang nikmati orang-orang tertentu, orang desa tidak pernah menikmati!” seru warga tersebut dengan dialek Ambon yang kental.

Keterangan gambar: Respons warga Aru terkait pelayanan BBM di Kabupaten Kepulauan Aru. Foto: tangkapan layar dari sosial media facebook

Petugas yang mencoba menenangkan situasi justru mendapat penolakan keras. Warga itu bahkan melontarkan pernyataan yang menggambarkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

“Seng ada lai! Katong su seng percaya negara lai, katong su seng percaya pemerintah,” katanya dengan nada tinggi, disambut sorakan warga lain yang ikut antre.

 

Krisis Kepercayaan dan Protes Warga

Insiden ini menggambarkan kemarahan masyarakat terhadap distribusi BBM bersubsidi yang dianggap tidak adil dan rawan permainan. Di banyak wilayah Kepulauan Aru, warga desa kerap mengeluh kesulitan memperoleh BBM bersubsidi karena diduga kuat adanya penimbunan dan distribusi tidak merata.

Sejumlah warganet mendukung tindakan warga tersebut sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan. Akun @David Lebetubun menulis,

“Kalau bijak, fasilitasi mereka. Bikin sub agen atau kios BBM. Setiap penertiban mesti ada solusi riil.”

Sementara akun @Ma Anna Rahajaan menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap praktik penimbunan BBM bersubsidi.

“Harus ada fungsi pengawasan yang ekstra dan berintegritas. Jangan biarkan warga antre tiap hari tanpa kepastian.”

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang keluhan publik atas distribusi BBM di wilayah kepulauan yang kerap kali terkendala sistem logistik dan pengawasan yang lemah.

Warga berharap pemerintah segera memperbaiki mekanisme distribusi BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat kecil.

Penulis : Christin Pesiwarissa
error: Content is protected !!