titastory.id, dobo – Para aktivis menyampaikan harapan sekaligus tuntutan kepada 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru yang baru dilantik pada Kamis (31/10/2024). Di antara ucapan selamat, terselip seruan agar para wakil rakyat ini benar-benar menjalankan amanah masyarakat dan tidak mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan.
Pemandangan unik tampak saat sebagian anggota DPRD yang dilantik tiba di gedung pertemuan Sita Kena, Jalan Pemda, menggunakan kora-kora adat, diiringi musik tifa-gong serta nyanyian tradisional. Prosesi ini menambah kesakralan momen pelantikan, sekaligus menjadi simbol harapan masyarakat agar mereka menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh.
David Faturey, seorang pemuda Aru yang kerap mengadvokasi isu masyarakat adat, menyampaikan apresiasi sekaligus harapannya.
“Selamat kepada para anggota DPRD yang baru dilantik. Sebagai pemuda Aru, saya berharap mereka dapat menjadi harapan baru untuk menyelesaikan persoalan masyarakat di Kepulauan Aru. Semoga mereka tidak mengulang kinerja periode sebelumnya, yang dinilai gagal dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat,” ujar David.
David mengingatkan agar semua anggota yang dilantik tetap hadir dan bekerja penuh waktu selama masa jabatan, bukan hanya saat seremoni pelantikan.
“Jangan hanya hadir saat pelantikan, tapi saat menjalankan tugas malah sering absen. Ini penting, agar mereka tidak hanya menerima gaji buta,” tegasnya.
David juga menekankan pentingnya menghidupkan sumpah dan janji yang diucapkan saat pelantikan. “Semoga mereka benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat. Kami tidak ingin para wakil ini menjadi objek demo berulang kali karena tak mampu menampung aspirasi rakyat.”
Senada dengan David, Marta Gaite, seorang aktivis perempuan Aru, berharap prosesi adat yang mengiringi para anggota DPRD menuju pelantikan bukan sekadar tontonan, melainkan simbol tanggung jawab.
“Prosesi adat ini semoga menjadi pengingat bagi mereka akan tanggung jawab besar yang diemban. Anggota DPRD harus menjaga kepentingan masyarakat adat, bukan hanya partai politik,” ucap Marta.
Menurut Marta, proses pemilihan legislatif Februari lalu diwarnai dugaan kecurangan. Ia mengingatkan, jika para wakil rakyat hasil proses politik manipulatif hanya mementingkan diri sendiri, masyarakat adat Aru bisa semakin terpinggirkan, terutama terkait ancaman investasi di wilayah darat dan laut Aru.
“Dengan adat sebagai simbol, kami berharap anggota DPRD bisa mengemban jabatan ini dengan penuh integritas. Masyarakat adat Aru menghadapi ancaman nyata dari berbagai aktivitas investasi. Kami butuh wakil rakyat yang benar-benar berpihak pada kepentingan kami, bukan semata petugas partai,” pungkas Marta. (TS-05)
Discussion about this post