titastory, Intan Jaya – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan seluruh operasi militer di wilayah pemukiman sipil di Papua. Desakan ini disampaikan melalui rilis pers Manajemen Markas Pusat TPNPB-OPM yang diterima titastory.id pada Senin, 28 Juli 2025.
TPNPB menyebut telah menerima laporan resmi dari Wakil Panglima Kodap VIII Intan Jaya, Kolonel Apeny Kobagau, mengenai kondisi terbaru di medan konflik. Dalam laporan tersebut, TPNPB menyatakan bahwa operasi militer Indonesia di kawasan sipil telah menimbulkan ketakutan dan penderitaan bagi masyarakat.
Juru bicara TPNPB, Seby Sambom, dalam pernyataannya meminta aparat militer Indonesia untuk menghentikan praktik interogasi terhadap warga sipil yang tinggal di daerah konflik bersenjata.
“Aparat militer Indonesia segera berhenti melakukan interogasi terhadap warga di wilayah perang,” tegas Seby.
Seby juga mengonfirmasi bahwa pihaknya berada di balik penembakan terhadap seorang warga bernama Joni Hendra di Kampung Wandoga, Intan Jaya, pada 25 Juli 2025. Ia menuding korban sebagai intelijen militer Indonesia.
“Aksi penembakan terhadap Joni Hendra adalah tanggung jawab kami, karena yang bersangkutan kami identifikasi sebagai intelijen militer Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, TPNPB Kodap VIII juga mengklaim bertanggung jawab atas serangan bersenjata yang terjadi di Bandara Bilogai, Intan Jaya. Mereka meminta agar Panglima TNI Agus Subiyanto, Pangdam XVII Cenderawasih, dan Pangkogabwilhan III hanya menargetkan markas TPNPB, bukan kawasan permukiman warga.
“Jika Anda ingin mengirim pasukan ke Papua, silakan hadapi TPNPB secara langsung, bukan warga sipil. Jangan tembak mati warga dan kemudian menuduh mereka sebagai anggota kami,” ujar Seby.
Ia juga menyoroti eskalasi militer di wilayah sekitar Dogiyai dan Intan Jaya, yang dinilai menyebabkan ketakutan meluas di tengah warga sipil. Aparat disebut melakukan penyisiran bersenjata di berbagai titik, memperparah kondisi psikologis masyarakat.
Hingga laporan ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah pusat menanggapi permintaan TPNPB-OPM.
Penulis: Johan Djamanmona
