TITASTORY.ID – Polemik terkait surat rekomendasi calon Rektor UKIM oleh Gubernur Maluku kepada salah satu dosen ISIP UKIM atas nama Drs.Josephus Noya, M,Si , mendapat tanggapan serius. protes pun dilayangkan oleh masyarakat, hingga civitas akademika kampus.
Pasalnya sikap penguasa yang turut campur tangan dengan kepentingan internal UKIM terkait suksesi Rektor tidak pada porsinya karena urusan kampus dan yayasan bukan urusan pemerintah provinsi atau gubernur selaku kepala daerah.
Melalui keterangan tertulis yang diterima, Ketua Umum Senat Mahasiswa UKIM, Vinsensius Talubun sangat menyayangkan sikap penguasa yang turut campur tangan dengan kepentingan internal UKIM.
“Kendati hanya bersifat rekomendasi hanya saja ini tidak punya kaitannya dengan gubernur.”ujarnya.
Dirinnya justru mempertanyakan letak dari tujuan dan apa impact positifnya buat UKIM ?, justru dengan rekomendasi semacam itu, membuat wajah pendidikan kampus seakan-akan disetir oleh tangan penguasa dan ditakuti pimpinan kampus akan datang.
Dijelaskan, jika ditelaah secara bijaksana dari surat rekomendasi yang di edarkan sejatinya tidak punya dampak terhadap pengembangan UKIM atau memperbaharui kultrur pendidikan UKIM
“Lantas apa penyebab Gubernur Maluku (Murad Ismail) dengan beraninya memberikan rekomendasi ke salah satu dosen yang akan mencalonkan diri.Bagi kami sikap gubernur terlihat narsis dengan tindakan yang dilakukan. pada hal secara kelembagaan, kita tahu bersama bahwa UKIM secara institusional bukanlah kampus negeri yang ada di bawa naungan pemerintah, karena adalah kampus yayasan yang berada di bawa naungan geraja (GPM) atau dengan kata lain UKIM adalah “ Anak Kandung GPM .” tuangnya dalam rilis yang diterima.
Diutarakan, pada konteks ini wajar setiap figur yang mau mempromosikan diri untuk menjadi calon Rektor, mengingat dalam konteks ini UKIM dalam masa transisi dan tinggal beberapa bulan lagi ada dalam pemilihan rektor yang baru. Hanya saja, tak logis jika rekomendasinya dari okunum-oknum yang masih memikul jabatan politik.
“Ingat,rektor atau pimpinan kampus itu menahkodai lembaga pendidikan (KAMPUS) bukan lembaga politik atau lainya sehingga praktik semacam ini harus di cegah, takutnya hal semacam ini terus dibiarkan nantinya kedepan dapat merusakan/mencoreng status independensi lembaga, apa lagi UKIM adalah anak kadung dari gereja maka sepatutnya marwah gereja wajib lindungi jangan sampai masyarakat atau warga membangun spekulasi yang buruk terhadap UKIM maupun gereja secara institusi.” ujarnya.
Untuk itu,Talubun menegaskan selaku warga kampus perlu untuk merespon polemik ini. Apalagi surat edaran tersebut tengah menjadi konsumsi publik dan banyak pertanyaan yang mecuat sehingga menjadi kekawatiran besar, sehingga UKIM bisa di klaim sembarangan oleh masyarkat bahwa UKIM sendiri suda terkontaminasi dengan permainan politik prkatis, sehingga impact tehadap kultrur pendidikan di UKIM pun ikut terpengaruh.
” Olehnya itu harapan kami, pihak kampus maupun gereja harusnya secepatnya merespon polemik ini, tapi bukan mendukung atau mensuport surat rekomendasi tersebut.” ucapnya.
Dia juga mendesak, seyogyanya dapat mempressure dengan langkah solutif ,yang harusnya diambil adalah pernyataan kalrifikasi yang baik untuk menyelesaikan polemik yang sementara berlangsung agar isu ini tidak terus-menerus diperbincangkan publik dan mengotori marwah UKIM. (TS 02)
