titastory, Seram Barat – Bentrokan antarwarga pecah di kawasan Gunung Mamulut, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Sabtu siang, 12 Juli 2025. Insiden itu dipicu oleh aktivitas operasional PT Sumber Indonesia Makmur (SIM), perusahaan swasta yang beroperasi di atas lahan yang masih berstatus sengketa.
Kericuhan bermula saat warga dari tiga dusun di Desa Eti—Dusun Pelita Jaya, Pulau Osi, dan Resettlement—mendatangi lokasi operasional PT SIM untuk memprotes aktivitas perusahaan. Warga meminta agar seluruh kegiatan dihentikan sementara, karena area yang digunakan perusahaan merupakan lahan perkebunan yang diklaim milik mereka. Menurut warga, hingga kini status kepemilikan lahan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap.
Adu mulut antara warga dan pihak perusahaan pun tak terhindarkan. Situasi memanas ketika cekcok berubah menjadi bentrokan fisik. Dua kelompok warga saling serang menggunakan benda tumpul dan tajam, hingga memaksa aparat keamanan turun tangan untuk meredam konflik.
“Warga hanya ingin perusahaan menghentikan dulu aktivitasnya sampai ada kejelasan hukum soal status lahan,” ujar seorang tokoh warga yang enggan disebut namanya.
Pasca bentrokan, warga memblokade jalan lintas Seram dengan menebang dan merobohkan sejumlah pohon besar ke badan jalan, menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total.
Ketegangan sempat terjadi antara warga dan aparat kepolisian yang mencoba membuka kembali akses jalan. Namun setelah melalui proses mediasi, jalan akhirnya dibuka dan kondisi di lokasi berangsur kondusif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT SIM. Sementara itu, warga menyatakan tidak akan membuka ruang dialog hingga perusahaan menghentikan aktivitasnya di lahan sengketa tersebut.
“Kalau belum ada keputusan hukum yang jelas, aktivitas perusahaan harus berhenti. Ini soal hak ulayat dan keselamatan masyarakat,” kata warga lain dalam aksi tersebut.
Pihak kepolisian Seram Bagian Barat menyatakan tengah mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak untuk mencegah konflik susulan dan mendalami unsur pelanggaran hukum yang terjadi dalam insiden itu.
