titaStory.id, ambon – Tingginya persentase belanja pegawai di lingkup Pemerintah Kota Ambon yang diduga telah mencapai 58 persen dari angka yang seharusnya 30 persen. Kondisi ini pun terindikasi menjadi alasan sehingga mantan Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Watimena menekankan tentang pentingnya pengurangan belanja pegawai dengan cara memberhentikan semua pegawai kontrak di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
“Kalau kita ingin mengurangi belanja pegawai maka kebijakan kita di hari ini adalah memberhentikan semua pegawai kontrak yang ada di pemerintah Kota Ambon. ,” ungkap Calon Walikota Ambon ini.
Dia pun menekankan bahwa pembiayaan dalam hal belanja pegawai khusus pegawai kontrak di Kota Ambon selama ini ditalangi dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Ambon. Itu berarti maka PAD harus ditingkatkan.
” Itu adalah langkah ektrim, namun demikian hal itu tidak mungkin. Sehingga yang diharapkan adalah perlu ada peningkatan PAD sehingga bisa berefek pada pengurangan belanja,” tekannya.
Penekanan Wattimena ini saat dirinya ada dalam diskusi melalui tiktok dengan hostnya Jhon Laratmasse beberapa waktu lalu.
“ Itu baru kita merasionalkan, karena ASN dan P3K tidak bisa dikurangi,” ungkapnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Penataan Aset Kota Ambon, Jopi Selanno yang dikonfirmasi enggan awalnya enggan memberikan penjelasan.
“ Kalau untuk itu (beta) saya mesti liat data boleh, beta masih di jalan. Dan beta juga tidak bisa berkomentar soal itu. Dan tentunya singkat mantan Kepala Inspektorat Kota Ambon ini.
Namun malamnya waktu Jakarta, Selanno pun membenarkan penjelasan mantan PJ Walikota Ambon sebagai bagian utuh, dimana penegasannya bahwa perlu peningkatan PAD dan akan digunakan untuk kepentingan belanja salah satunya adalah terkait kebutuhan pegawai kontrak.
” Itu penjelasan utuh di tiktok, dan bagian akhir menekankan jika itu adalah langkah ekstrim dan itu tidak mungkin. Solusinya adalah peningkatan PAD. “jelasnya
Ronal Lekransy, Plt, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian Kota Ambon yang dikonfirmasi, jumat (21/06/2024) menjelaskan berkaitan dengan publikasi informasi, keterbukaan informasi publik dan dalam hal ini soal keuangan perlu ada data dari pihak keuangan.
“Nanti saya komunikasi dengan bagian keuangan, dan jika sudah akan disampaikan, “ jelasnya saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Dia pun meminta agar diberikan waktu, sehingga bisa dijelaskan dan akan juga menghadirkan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Penataan Aset Daerah Kota Ambon.
Berkaitan dengan penekanan mantan Pj Walikota Ambon untuk memberhentikan tenaga kontrak seolah berubah 180 derajat, sebab pada Januari 2024 dirinyalah yang menyerahkan SK perpanjangan kepada 1.600 pegawai kontrak yang dilansir titastory.id dari rri.co.id.
(TS-03)
Discussion about this post