titastory, Bula – Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, mogok kerja sejak Rabu (31/12) lalu. Aksi ini digelar menyusul rencana pemotongan insentif bagi nakes yang bekerja di rumah sakit.
Kepala Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Bula, Haidir Rahering saat dihubungi membenarkan aksi tersebut. Dia menuturkan, rencana pemangkasan insentif oleh pemerintah daerah pada tahun 2025.
Menurutnya, insentif nakes tidak dianggarkan sebelumnya. Para nakes bahkan menemui DPRD dan melakukan pendekatan dengan pemeritah daerah setempat untuk mempertimbangkan ihwal masalah itu.
“Ia benar aksi ini terkait anggaran untuk 2025, karena kemarin yang saya sudah bilang itu, tidak ada dalam item, tidak dianggarkan. Makanya kami melakukan pendekatan dengan DPRD maupun Pemerintah Daerah untuk dipertimbangkan kembali terkait dengan insentif,” terang Haidir Rahering.
Haidir menjelaskan, setelah mendatangi Kantor DPRD, anggaran insentif tetap diakomodir dalam anggaran, namun nilai yang akan diterima tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya menurun dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 750 ribu.
“Karena itu, aksi yang lakukan sebagai upaya ketidakpuasan terhadap besaran insentif yang akan mereka terima pada 2025 mendatang,” jelasnya.
Namun, pasca aksi itu digelar, pemerintah daerah melalui Asisten I Setda Seram Bagian Timur, Ambo Wokanubun beserta Sekretaris Daerah Seram Bagian Timur, Mirna Derlen menyepakati kebijakan ihwal pemotongan insentif itu dibatalkan.
“Setelah rapat koordinasi pemerintah daerah bersama ibu Sekda, telah disepakati bersama,insentif teman-teman tetap dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya Rp1,5 juta, ” jelasnya di hadapan para nakes.
Sebelumnya, Jr, salah satu petugas kesehatan RSUD Bula mengungkapkan kekecewaannya atas kebijakan pemerintah daerah lantaran memotong insentif tenaga kesehatan. Baginya, pemangkasan insentif ini sangat merugikan nakes.
Jr mengatakan, kebijakan ini tidak sebanding dengan pelayanan yang mereka lakukan. Apalagi sering berjibaku dengan resiko yang mengancam nyawa mereka, misalnya, terpapar penyakit menular dan tekanan mental.
Para nakes telah bekerja secara maksimal, bahkan dalam keadaan kritis pun mereka menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa manusia. Namun, jerih payah mereka tak pernah dihargai sedikit pun oleh pemerintah daerah setempat.
“Katong (kami nakes) ini sudah sehari-harinya berjibaku dengan risiko-risiko di lapangan yang mengancam nyawa, dari misalnya risiko terpapar penyakit-penyakit menular, tertusuk jarum, hingga tekanan mental katong (kami) ini sudah yang jadi garda depan,” kata JR kepada titastory.
Pemotongan insentif dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah daerah untuk menyamakan insentif nakes di RSUD Bula dengan nakes di puskesmas. Nakes RSUD Bula mendapat biaya insentif sebesar Rp 1,5 juta sedangkan nakes puskesmas sebesar Rp 750 ribu.
Nakes RSUD Bula memprotes kebijakan ini karena mereka bekerja selama 24 jam sementara nakes puskesmas bekerja hanya di pagi hari. Mereka berharap tidak ada pemotongan nakes sesuai yang dijanjikan pemerintah daerah.
“Katong (kami) punya Insentif dari Rp1.500.000 menjadi Rp 750.000. Kalau pemda bilang insentif disamakan dengan nakes di puskesmas, itu tidak bisa, Karena puskesmas kerja cuma pagi, kita di RSUD ini kerja siang malam, dan resiko kerja tinggi,” ungkapnya.
Reporter : Fitriansa Sima Sima Editor : Rere Khairyah
