titastory.id, wetar – Perairan di pesisir Pulau Wetar, Maluku Barat Daya, mendadak berubah warna menjadi merah kecoklatan, memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat. Fenomena ini diduga berasal dari limbah tambang tembaga yang dikelola oleh PT Batutua Kharisma Permai (BKP). Perubahan warna air laut yang mencolok pertama kali diamati oleh warga beberapa hari terakhir.
Warga melaporkan bahwa fenomena ini tidak hanya merusak estetika alam tetapi juga mengganggu aktivitas perikanan.
“Biasanya kami melaut di area ini, tetapi sekarang airnya terlihat tidak normal. Kami takut ikan-ikan yang kami tangkap tercemar,” ujar salah seorang nelayan setempat yang enggan disebutkan namanya.
Menurut laporan warga, warna air merah kecoklatan ini berasal dari area dekat tambang tembaga milik PT BKP. Dugaan tersebut menguat karena lokasi tambang berdekatan dengan garis pantai, sehingga limbah operasional perusahaan kemungkinan mencemari perairan sekitar.
Informasi dari warga, air laut tiba-tiba berubah warna di Perairan Wetar, peristiwa ini diduga disebabkan terjadinya kebocoran pada pengelolaan limbah dari aktivitas pertambangan tembaga di Desa Lurang, pada awal november 2024 lalu.
Dikawasan tersebut, PT Batutua Kharisma Permai (BKP) telah beroperasi sejak tahun 2018 selaku pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi tembaga.
Sedangkan PT Batutua Tembaga Raya (BTR) , sebagai pemegang izin usaha industri untuk mengolah hasil tambang menjadi katode tembaga, dibawah naungan group PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Dari video yang beredar di media sosial, terlihat air laut yang berada di pesisir pantai dekat dengan perusahan tambang terlihat keruh, berwarna merah kecoklatan. Bahkan ikan yang berada di perairan tersebut mati.
Dalam video berdurasi 27 detik itu, warga terlihat mengumpulkan ikan yang mati di tepi pantai, diduga akibat terpapar limbah yang bocor ke perairan. Kondisi ini sangat berbeda jauh, sebelum kedatangan perusahan tersebut.
Komisi II Gelar Rapat Bahas Pencemaran Dengan ESDM
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Suanthie John Laipeny telah mengundang Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, untuk membahas pencemaran yang terjadi di perairan Wetar. Pertemuan berlangsung di rumah rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (11/11/2024).
Dihadapan Kadis Lingkungan Hidup dan Kadis ESDM, Suanthie John Laipeny memutarkan video pencemaran yang diduga timbul akibat aktifitas pertambangan oleh perusahaan. Kedua pejabat ini terlihat kaget.
Laipeny menjelaskan, dari informasi yang diterimanya, perubahan warna air di perairan Wetar disebabkan karena adanya kebocoran limbah yang berasal dari aktifitas perusahaan.
“Dari informasi, ternyata identifikasi ada kebocoran limbah dari batu tua, masuk dari hulu sungai dan masuk kelaut. Tingkat pencemaran tidak tahu sudah berapa persen, sehingga ikan pada mati semua,”ucapnya.
Terhadap peristiwa ini, Politisi Partai Gerindra itu mengaku telah diperintahkan dari pimpinannya di pusat untuk turun langsung ke lokasi, untuk memastikan peristiwa tersebut.
“Saya diperintahkan langsung untuk meninjau langsung besok,”cetusnya.
Ia juga berharap adanya atensi dari Pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Dinas ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan langsung terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.
Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku, Roy Syauta belum bisa memberikan penjelasan atas peristiwa itu,
Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK regional Papua & Maluku, untuk melakukan pengawasan langsung ke lokasi yang diduga terjadi pencemaran akibat aktifitas pertambangan.
“Kita sangat terbatas dalam anggaran untuk melakukan pengawasan. Olehnya itu, kita akan melakukan pengawasan ke lokasi,”ungkapnya.
Penyebab kematian ikan kata Syauta juga harus melalui uji laboratorium.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas ESDM Maluku, Abdul Haris mengatakan akan mengkonfirmasi peristiwa ini ke PT Batu Tua.
Ia mengaku, dalam melakukan pengawasan, pemerintah provinsi terbatas dalam kewenangan, mengingat telah dialihkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, termasuk Undang-Undang minerba baik itu, logam, maupun logam berdasarkan Peraturan Presiden nomor 55.
Ia memohon dukungan dari DPRD Maluku, dalam mempersure hal ini ke Pemerintah Pusat, sehingga dalam pemberian kewenangan bisa bermanfaat bagi masyarakat.
“Walaupun demikian, untuk pencemaran lingkungan nanti kita akan konfirmasi dengan perusahaan untuk diberikan penjelasan berikutnya,”pungkasnya.
Tambang Tembaga Wetar
Dilansir dari laman website Merdeka Copper Gold, tentang Tambang Tembaga Wetar. Tambang Tembaga Wetar merupakan satu-satunya tambang di Indonesia yang menghasilkan dan mengekspor langsung katoda tembaga. Tambang ini dikelola oleh PT Batutua Kharisma Permai (BKP), pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi tembaga, dan PT Batutua Tembaga Raya (BTR), pemegang izin usaha industri untuk mengolah hasil tambang menjadi katode tembaga. Kedua perusahaan tersebut berada di Pulau Wetar, Maluku Barat Daya, dan telah menjadi bagian dari PT Merdeka Copper Gold Tbk sejak 2018. BKP-BTR di salah satu pulau terpencil di pelosok Indonesia yang langsung berbatasan dengan Negara Timor Leste.
Dalam penelusuran titastory.id menemukan PT Batutua Kharisma Permai (BKP) sebagai pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi tembaga, dan PT Batutua Tembaga Raya (BTR). PT Batutua Kharisma Permai dan PT Batutua Tembaga Raya (BKP-BTR) diketahui sebagai Pengelola tambang emas di Pulau Wetar sejak beroperasi tahun 2018. Dari laman website ditemukan, kepemilikan saham Merdeka BKP (30% + 70%) dan BTR (99,99%).
Selain itu dari struktur kepemilikan per 30 september 2024, PT Batutua Tembaga Raya merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold (MDKA).
Dikutip dari lama Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dalam laporan penelitiannya berjudul “Pemilu Memilukan, Pemilu Dalam Cengkeraman Oligargi” menelusuri, mengulik dokumen dan membeberkan afiliasi para pasangan calon Pemilu 2024 dengan oligarki tambang dan energi.
Dalam penelusuran Jatam, capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto–Gibran Raka Buming, paling banyak berjejaring dengan para pengusaha tambang dan energi, total ada 21 orang. Paslon itu bahkan, tercatat sebagai pemegang saham perusahaan tambang dan energi.
Dari hasil mempelajari antara lain, dokumen-dokumen dan data resmi perusahaan maupun pemerintah serta berbagai jurnal, Jatam menemukan, banyak nama tenar yang memiliki jabatan strategis di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat sebagai pemegang saham perusahaan-perusahaan industri ekstraktif itu. Mereka juga menduduki jabatan penting di partai politik pengusung maupun tim sukses (timses) di tiga paslon.
Disitu mencantumkan nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Mereka sebenarnya sudah berteman sejak lama, namun pada Pilpres 2024 ini, keduanya memilih berada di kubu berbeda.
Sandiaga Uno di kubu Ganjar-Mahfud sebagai Ketua Dewan Pakar TPN. Erick Thohir di kubu Prabowo-Gibran.
Lalu adakah hubungan dengan PT Batutua Tembaga Raya (BTR)?
Sandiaga Uno memiliki saham di PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Adro), perusahaan tambang batubara. Selain itu juga, Sandiaga juga dari penelusuran diketahui memiliki saham sebesar 21.510% di perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya TBK. Perusahaan ini dari data Jatam yang telah dipublish di sosial media X, Sandiaga, bersama Edwin Soeryadjaya yang memiliki saham 35%, merupakan pendiri PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG). SRTG berinvestasi di PT Adaro Indonesia (ADRO), perusahaan yang didirikan Garibaldi Boy Thohir, kakak kandung Erick Thohir, menteri BUMN. Wilayah operasi perusahaan mereka tersebar mulai dari pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku.
Dari laporan Jatam, Sandiaga merupakan seorang pengusaha dan politisi. Sejak Juni 2023 Sandi menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai PPP.
Sandiaga, bersama Edwin Soeryadjaya, merupakan pendiri PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), perusahaan investasi, bergerak di sektor pertanian, perkebunan, telekomunikasi, perdagangan, industri, sumber daya alam, energi, konstruksi, transportasi, kendaraan, jasa keuangan, barang konsumsi, jasa pendukung telekomunikasi, dan jasa. Pemegang saham mayoritas PT SRTG adalah Edwin Soeryadjaya (33.193%), PT Unitras Pertama (32.721%), Sandiaga Uno (21.510%), Publik (12.221%), dan Treasury Shares (0,355%).
Sejak tahun 2022, PT SRTG mulai berinvestasi di Adaro Group atau PT Adaro Indonesia yang kini dikenal sebagai PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), perusahaan yang didirikan Garibaldi Boy Thohir, kakak kandung Erick Thohir.
PT Adaro Indonesia memiliki konsesi tambang batubara seluas 23.947 hektar di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Ditjen AHU Kemenkumham, PT Adaro Indonesia sahamnya dimiliki oleh PT Alam Tri Abadi/ATA (271.427 lembar), PT Viscaya Investments (146.455 lembar), Egat International Company Ltd (57.856 lembar), PT Dianlia Setyamukti (25.908 lembar), Coaltrade Services International PTE.LTD (10 lembar).
Pengurus PT Adaro Indonesia, antara lain Garibaldi Thohir dan Ir. Priyadi sebagai Presiden Komisaris, Julius Aslan sebagai Komisaris, Lie Luckman sebagai Komisaris, M. Siah Indra Aman sebagai Komisaris, Bundit Umpornsrisupap sebagai Komisaris, Christian Ariano Rachmat sebagai Komisaris, Lili Pratiwi sebagai Direktur, Wahyu Sulistiyo sebagai Direktur, Hendri Tamrin sebagai Direktur, Heri Gunawan sebagai Direktur, dan Ir. Djohan Nurjadi sebagai Direktur.
PT Alam Tri Abadi (ATA) merupakan anak perusahaan dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. PT ATA sendiri memiliki tujuh anak perusahaan, antara lain PT Adaro Indonesia, PT Balangan Coal, PT Mustika Indah Permai, PT Ratah Coal, PT Pari Coal, PT Bukit Energi, dan PT Kestrel Coal Resources.
PT Mustika Indah Permai, anak usaha PT ATA, dimana Adaro memegang 75% saham, memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk konsesi batubara seluas 2.000 hektar di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
PT Kestrel Coal Resources merupakan perusahaan tambang batubara metalurgi bawa tanah yang beroperasi di Queensland, Australia. Adaro melakukan akuisisi perusahaan ini sejak tahun 2018. Akuisisi itu dilakukan melalui anak usaha Adaro Energi Indonesia, yaitu Adaro Capital Ltd dan EMR Capital Lcd.
Grup Adaro juga tercatat memiliki saham sebanyak 75 persen di PT Semesta Centramas (SCM), PT Laskar Semesta Alam (LSA), dan PT Paramitha Cipta Sarana (PCS) (Balangan Coal Companies atau Balangan). Total luas konsesi tiga perusahaan ini mencapai 7.500 hektar di Balangan, Kalimantan Selatan.
Konsesi tambang batubara PT Adaro lainnya, bisa terlacak melalui PT Pari Coal yang memiliki luas konsesi mencapai 38.040 hektar di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Tengah. Merujuk MODI ESDM, saham PT Pari Coal dimiliki oleh Adaro International Pte Ltd, PT Mitra Megah Indoprima, dan PT Alam Tri Abadi.
Selain itu, jejak PT Adaro Energi Indonesia (AEI) juga terlihat melalui PT Bhakti Energi Persada (BEP), sebuah perusahaan tambang batubara yang memiliki konsesi seluas 34.000 hektar di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Di perusahaan ini AEI punya 10,22% saham. PT BEP, bersama PT Bukit Bara Alam Persada tercatat punya saham sebesar 99.99999% di PT Telen Eco Coal (TEC). PT TEC tercatat punya konsesi tambang batubara seluas 6.844,02 hektar di Muara Wahau, Kutai Timur.
PT Adaro Energi Indonesia juga tercatat memiliki saham di PT Bukit Enim Energi (BEE) sebesar 61,04%. PT BEE diketahui punya izin tambang di lahan seluas 11.130 hektar di Muara Enim, Sumatera Selatan.
PT Adaro Energi Indonesia juga merupakan pemilik PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (AMI), perusahaan pertama di bawah AEI yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada Januari 2022, dengan ticker ADMR. PT AMI ini memiliki anak 7 anak perusahaan PT Lahai Coal, PT Maruwai Coal, PT Juloi Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Kalteng Coal konsesi , PT Adaro Indo Aluminium dan PT Kalimantan Aluminium Industry.
PT Lahai Coal merupakan perusahaan tambang batubara yang luas konsesinya mencapai 46.620 hektar di Murung Raya, Barito Utara, Kalimantan Tengah dan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Sementara PT Kalteng Coal memiliki konsesi seluas 24.988 hektar di Murung Raya, Kalimantan Tengah. PT Sumber Barito Coal tercatat memiliki konsesi seluas 24.993 hektar, berlokasi di Murung Raya, Kalimantan Tengah. PT Maruwai Coal memiliki konsesi sebesar 24.990 hektar di Kutai Barat, Kalimantan Timur dan Murung Raya, Kalimantan Tengah. PT Juloi Coal memiliki konsesi 24.988 hektar di Murung Raya, Kalimantan Tengah. Kelima perusahaan di atas, saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Alam Tri Daya Indonesia (99%), sisanya milik PT Adaro International Pte Ltd.
Sementara PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) merupakan anak perusahaan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, perusahaan smelter yang beroperasi di Kawasan Industri Hijau (KIHI) di Tanah Kuning, Kalimantan Utara. Lalu, PT Adaro Indo Aluminium merupakan perusahaan smelter yang beroperasi di kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), Bulungan, Kalimantan Utara.
Gurita bisnis Sandiaga Uno juga terdapat di PT Merdeka Copper Gold (MDKA). Kepemilikan Sandiaga tercantum melalui kepemilikan saham PT Saratoga Investama Sedaya. Merujuk website Merdeka Copper Gold, Per 30 September 2024, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk tercatat memiliki 18,847% saham di PT MDKA. Pemegang saham lainnya antara lain, Garibaldi Thohir (7,680%), PT Suwarna Arta Mandiri (5,505%), PT Mitra Daya Mustika (11,880%), publik (56,089%).
PT MDKA memiliki banyak anak perusahaan, mulai dari PT Bumi Suksesindo, PT Pani Bersama Jaya, PT Batutua Tembaga Raya (smelter tembaga, Maluku Barat Daya, Maluku), PT Merdeka Energi Nusantara, PT Merdeka Mining Service, PT Mentari Alam Persada, PT Batu Tua Abadi Jaya, PT Batutua Alam Persada, PT Merdeka Copper Gold International, PT Eastern Field Development Ltd, PT Merdeka Energi Indonesia, PT Merdeka Indonesia Mandiri, PT Merdeka Kapital Indonesia, PT Merdeka Tambang Jaya, dan PT Merdeka Karya Tambang.
PT Bumi Suksesindo (BSI) merupakan perusahaan tambang emas dengan luas konsesi 4.998 hektar di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Saham BSI dimiliki oleh PT Merdeka Copper Gold sebesar 99.89% dan PT Alfa Suksesindo sebesar 0.11%. PT BSI bersama PT Alfa Suksesindo tercatat sebagai pemegang saham di PT Damai Suksesindo (DSI), masing-masing 99% (BSI) dan 1% (Alfa). PT DSI juga menambang emas di Banyuwangi, Jawa Timur.
PT Pani Bersama Jaya merupakan perusahaan pengolahan emas yang berlokasi di Pohuwato, Gorontalo. Sementara PT Batutua Tembaga Raya fokus pada pengembangan smelter tembaga di Maluku Barat Daya, Maluku. Sementara PT Batutua Tembaga Raya, sahamnya dimiliki oleh PT Merdeka Copper Gold sebesar 78% dan PT Posco International Corporation sebesar 22%. PT Posco International Corporation merupakan perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan dan konstruksi, berasal dari Korea Selatan.
Anak perusahaan MDKA, yaitu PT Merdeka Energi Nusantara tercatat memiliki 50,04% saham di PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA). PT MBMA memiliki saham di PT Batutua Pelita Investama (BPI) sebesar 99,99%. Perusahaan PT BPI juga tercatat sebagai pemegang saham di Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI) sebesar 80%. PT MTI merupakan perusahaan patungan antara PT MDKA melalui PT Batutua Pelita Investama (BPI) bersama PT Wealthy Source Holding Ltd (perusahaan afiliasi Tsingshan Group). Selain PT BPI, saham PT MTI juga dimiliki oleh PT Wealthy Source Holding Ltd sebesar 20%. PT MTI tercatat mengelola proyek Acid Iron Metal (AIM) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Bahodopi, Morowali.
PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) sendiri, saham mayoritas dimiliki oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melalui anak perusahaannya, PT Merdeka Energi Nusantara. PT MBMA berfokus pada rantai pasok baterai kendaraan listrik. Perusahaan ini telah menandatangani perjanjian dengan GEM Co, Ltd (GEM) untuk membangun pabrik pengolahan High-Pressure Acid Leach (HPAL) dengan kapasitas produksi sebesar 30.000 ton nikel dalam Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) per tahun.
Pabrik HPAL dibangun di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah dan dioperasikan di bawah PT ESG New Energy Material – joint venture antara MDKA dan GEM – dengan target operasi pada akhir tahun 2024 untuk tahap 1 dan pertengahan tahun 2025 untuk tahap 2. Untuk mendapat pasokan nikel, PT MBMA membeli dan memproses bijih nikel laterit dari tambang milik Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), berdasarkan perjanjian pasokan selama 20 tahun. PT Sulawesi Cahaya Mineral ini mempunyai konsesi tambang nikel seluas 21.100 hektar di Konawe, Sulawesi Tenggara. (TS-11)
Discussion about this post