titastory.id, ambon – Debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Maluku yang digelar pada Sabtu (23/11/2024) di Hotel Natsepa, Maluku Tengah, memunculkan perdebatan sengit terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya tambang. Pasangan nomor urut 2, Murad Ismail dan Michael Wattimena (Paslon 2M), menegaskan rencana mereka untuk mengembangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berbasis masyarakat adat.
Michael Wattimena mencontohkan kawasan Gunung Botak dan Maluku Barat Daya sebagai lokasi potensial.
“WPR ini harus melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik petuanan, sehingga hasilnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.
Dalam debat terakhir Pilkada Maluku 2024, Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Michael Wattimena, menekankan pentingnya pemanfaatan tambang yang ramah lingkungan dan legal. Menurutnya, pembangunan sektor pertambangan harus memberikan manfaat nyata tidak hanya bagi masyarakat adat, tetapi juga pemerintah daerah.
“Tambang memiliki aspek positif, tetapi aspek negatifnya juga tidak bisa diabaikan. Ke depan, kita harus memastikan tambang yang ramah lingkungan, legal, dan benar-benar memberikan faedah bagi masyarakat adat serta pemerintah daerah,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pasangan nomor urut 2 untuk mengembangkan sektor tambang dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan melibatkan masyarakat adat sebagai bagian dari pengelolaan wilayah pertambangan. Wattimena juga mengkritisi aktivitas tambang ilegal yang masih terjadi di beberapa wilayah Maluku, termasuk di Pulau Buru, dan menegaskan pentingnya penegakan hukum untuk menghentikannya.
Namun, pasangan nomor urut 3, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath (Paslon LAWAMENA), menilai pendekatan tambang perlu lebih hati-hati.
“Maluku adalah gugusan pulau kecil. Jangan terlalu agresif dengan usaha tambang, apalagi dampaknya lebih banyak mudarat daripada manfaat,” tegas Lewerissa. Ia menyarankan agar fokus pembangunan dialihkan ke sektor perikanan, ekonomi kreatif, dan pertanian yang dinilai lebih berkelanjutan.
Debat yang dipandu oleh presenter Venna Kintan dari tvOne juga menyoroti isu tata kelola tambang yang transparan dan bebas korupsi. Abdullah Vanath menekankan pentingnya prioritas lingkungan dan pelibatan tenaga kerja lokal untuk menekan pengangguran.
Sementara itu, calon gubernur Jefri Rahawarin (Paslon 1) mengingatkan bahwa izin pertambangan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah harus mengajukan wilayah usaha pertambangan (WUP) ke Kementerian ESDM sebelum melangkah lebih jauh,” katanya.
Calon wakil gubernur Maluku nomor urut 1, Abdul Keliobas, menyoroti perlunya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Maluku. Menurutnya, selama ini masyarakat, terutama pemegang hak ulayat, sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan SDA.
“Masalah yang sering terjadi adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Masyarakat pemilik hak ulayat seharusnya dilibatkan, baik dari sisi tenaga kerja maupun dalam menerima hak-haknya dari perusahaan,” kata Keliobas.
Keliobas juga menekankan pentingnya pendidikan vokasi yang berbasis pada potensi SDA di Maluku, seperti minyak di Seram bagian timur. Menurutnya, hal ini akan mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk bersaing dan memenuhi kebutuhan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Perusahaan tentu ingin untung, dan kita harus mempersiapkan tenaga kerja lokal yang siap,” tegasnya.
Pasangan Jefri Rahawarin dan Abdul Keliobas berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan masyarakat lokal secara langsung, baik melalui pelatihan maupun peningkatan kapasitas SDM, agar pengelolaan SDA memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Maluku.
Dalam debat ini, semua kandidat sepakat bahwa potensi sumber daya tambang di Maluku harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan manfaat maksimal bagi masyarakat adat. Meski demikian, perbedaan pandangan tentang prioritas pembangunan menunjukkan beragam strategi yang ditawarkan demi masa depan Maluku. (TS-03)
Discussion about this post