Jakarta,– Pengguna di Indonesia tak bisa login ke Wikipedia. Penelusuran menunjukkan domain auth.wikimedia.org diblokir melalui sistem Trust Positif Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Halaman utama Wikipedia masih bisa diakses. Tapi tanpa login:
▪️ Editor tak bisa gunakan akun terverifikasi
▪️ Administrator tak bisa mengunci halaman vandal
▪️ Pengawasan kualitas konten lumpuh
Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai) menyebut langkah ini tidak proporsional dan melanggar hak atas informasi.
“Pemblokiran ini menghambat produksi pengetahuan dan berdampak langsung pada dunia pendidikan,” tegas Koalisi Damai.
Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore, 25 Februari 2026, pengguna internet di Indonesia tidak dapat melakukan login ke Wikipedia.org. Meskipun halaman utama ensiklopedia daring tersebut masih bisa diakses, fitur masuk (login) bagi editor tidak dapat digunakan.
Penelusuran menunjukkan bahwa domain auth.wikimedia.org, yang merupakan gerbang autentikasi akun Wikipedia dan proyek-proyek Wikimedia lainnya, telah diblokir oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemblokiran tersebut tercantum dalam sistem Trust Positif (trustpositif.komdigi.go.id).
Blokir ini bukan sekadar gangguan teknis. Ia berdampak langsung pada proses produksi dan pengawasan pengetahuan yang selama ini dibangun secara kolaboratif oleh masyarakat.
Menghambat Produksi Pengetahuan
Tanpa akses login, para penyunting tidak dapat menggunakan akun terverifikasi mereka. Aktivitas penyuntingan hanya dapat dilakukan secara anonim. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas, akuntabilitas, dan validitas artikel karena mekanisme pengawasan berbasis komunitas tidak berjalan optimal.
Lebih jauh, akun dengan hak akses tertentu—termasuk administrator—tidak dapat menjalankan fungsinya. Padahal administrator memiliki peran krusial dalam menjaga integritas konten, seperti:
- Mengunci halaman yang dirusak (vandalized),
- Menangani artikel sensitif dan berisiko tinggi,
- Menegakkan standar serta kebijakan editorial komunitas.
- Tanpa mekanisme ini, stabilitas dan kredibilitas Wikipedia terancam.
Dampak pemblokiran juga meluas ke proyek-proyek Wikimedia lainnya seperti Wikidata, Wikisource, dan Wiktionary, yang merupakan bagian dari ekosistem pengetahuan terbuka global. Kontribusi warga Indonesia dalam jaringan pengetahuan internasional pun berpotensi terhambat.
Padahal, selama ini Wikipedia menjadi salah satu rujukan utama masyarakat dalam mencari informasi. Platform ini dibangun secara sukarela oleh ribuan kontributor dan telah berkontribusi secara signifikan dalam dunia pendidikan Indonesia, di mana pelajar dan mahasiswa menjadikannya sebagai pintu awal pencarian referensi.
Bertentangan dengan Prinsip Hak Asasi Manusia
Pemblokiran ini memperpanjang daftar persoalan hak digital di Indonesia dan bertentangan dengan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.
Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjamin hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa intervensi apa pun. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Resolusi Majelis Umum PBB 59(I) serta Resolusi Dewan HAM PBB A/HRC/RES/20/8 yang menyatakan bahwa hak yang berlaku di ruang luring juga harus dilindungi di ruang daring, termasuk kebebasan berekspresi.
Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, perlindungan atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi menjadi kewajiban hukum negara.
Setiap pembatasan akses informasi wajib memenuhi three-part test, yakni:
- Memiliki dasar hukum yang jelas (legalitas),
- Diperlukan dan proporsional (necessity and proportionality),
- Bertujuan sah sesuai standar HAM internasional.
Pemblokiran akses login terhadap platform pengetahuan terbuka seperti Wikipedia patut dipertanyakan apakah telah memenuhi uji tersebut.
Lebih jauh, United Nations Global Principles for Information Integrity menegaskan bahwa negara harus memastikan lingkungan informasi yang bebas, terbuka, aman, dan inklusif. Pembatasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, dan setiap tindakan penanganan konten harus berbasis hukum, transparan, serta menghormati hak asasi manusia.
Kasus ini juga menunjukkan persoalan struktural dalam tata kelola ruang digital di Indonesia. Praktik pemblokiran yang semakin luas dan kerap tidak transparan didukung oleh Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE), serta perubahannya dalam Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021.
Regulasi tersebut memberikan kewenangan signifikan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses, namun mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publiknya masih lemah.
Sikap dan Tuntutan Koalisi Damai
Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai) memandang pemblokiran halaman login Wikipedia sebagai tindakan yang tidak proporsional dan merugikan kepentingan publik.
Pemblokiran ini menghambat para editor dalam melakukan kurasi dan pengawasan terhadap akurasi informasi. Dampaknya signifikan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena potensi penyebaran informasi yang tidak akurat menjadi lebih sulit dikoreksi tanpa keterlibatan aktif para editor terverifikasi.
Untuk itu, Koalisi Damai mendesak Komdigi untuk:
- Segera membuka kembali pemblokiran halaman login Wikipedia (auth.wikimedia.org).
- Mengutamakan kepentingan publik dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan tata kelola ruang digital.
- Menghentikan praktik pemblokiran yang tidak transparan dan meninjau ulang sistem pemantauan konten digital. Proses pemblokiran harus melibatkan masyarakat sipil, pakar independen, dan menyediakan mekanisme banding yang adil.
- Menjamin hak atas pemulihan (remedy) bagi pihak yang dirugikan akibat pemblokiran sewenang-wenang, termasuk kompensasi atas kerugian sosial dan ekonomi serta permintaan maaf resmi.
- Kebebasan akses terhadap pengetahuan adalah fondasi demokrasi. Negara seharusnya memperkuat ruang informasi yang terbuka dan kolaboratif, bukan membatasinya tanpa dasar yang transparan dan proporsional.
Tentang Koalisi Damai
Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai) adalah aliansi 16 organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan tata kelola ruang digital yang demokratis dan berbasis hak asasi manusia, sekaligus melawan ujaran kebencian dan disinformasi.
Untuk diketahui anggota Koalisi Damai terdiri AJI Indonesia, AMSI, CfDS UGM, CSIS Indonesia, ECPAT Indonesia, ELSAM, ICT Watch, Jaringan Gusdurian, LP3ES, Mafindo, SAFEnet, Yayasan Tifa, Perludem, PR2Media, Remotivi, Wikimedia Indonesia
