titastory,Maluku Tengah – Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Maluku mendesak pemerintah daerah (Pemda) Maluku Tengah mengesahkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Sekretaris Wilayah GMPI Maluku, Soetrisno Hatapayo mengatakan, peraturan tersebut bakal menguatkan posisi mereka selaku masyarakat adat, sehingga melimdungi hak-hak masyarakat adat untuk menjaga alam dan keberlanjutan budaya.
“Kami mendorong pemda Maluku Tengah untuk segera mengesahkan perda ini agar hak-hak masyarakat adat dapat terlindungi dengan baik,” ujar Hatapayo saat dihubungi Senin, (3/2).
Dukungan ini didasarkan pada pelbagai regulasi nasional seperti Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945, bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati sesuai dengan perkembangan zaman.
GMPI Maluku juga merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui keberadaan desa adat beserta hak asal-usulnya, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka peluang bagi daerah untuk mengatur pengakuan masyarakat adat.
“Ini semakin memperkuat urgensi untuk segera merumuskan dan mengesahkan regulasi yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah,” tambah Hatapayo.
Pemerintah Daerah Maluku Tengah diharapkan untuk segera menindaklanjuti instruksi dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, tertanggal 30 Agustus 2021, yang mengimbau setiap daerah untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat, serta mempercepat pengesahan perda yang melindungi hak-hak mereka.
Advokat muda ini menegaskan, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat bertujuan untuk memperkuat identitas budaya mereka dan menjaga keberlanjutan warisan leluhur.
Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal.
“Dengan adanya regulasi yang jelas, kami berharap masyarakat adat di Maluku Tengah dapat semakin berkembang dan melestarikan tradisi mereka di tengah arus modernisasi dan pembangunan,” pungkas Hatapayo.
Pengesahan perda ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, namun dapat mencegah konflik terkait penggunaan tanah dan sumber daya alam, serta memberikan kejelasan status hukum bagi mereka di Maluku Tengah.
Penulis: Sofyan Hatapayo
