PBSI Tolak Tapera dan Perjuangkan Hak Nelayan di Tanimbar

titastory.id, ambon – Penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditetapkan pada 20 Mei 2024 menuai pro kontra di publik.

Salah satu organisasi pekerja yang menolak kebijakan tersebut adalah, Dewan Pekerja Buruh Sejahtera Indonesia (DPBSI) Provinsi Maluku.

Penolakan dilakukan dalam bentuk aksi unjuk rasa di kantor DPRD Maluku, Senin (10/06/2024).

Sayangnya aksi yang dipimpin Ketua Serikat Buruh Pekerja Sejahtera Indonesia (KSBSI) Maluku, Yeheskel Haurissa, hanya diterima oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Sekretariat DPRD Maluku, Farhatun Rabiah Samal. Pasalnya, pimpinan dan anggota DPRD tidak berada ditempat.

Walaupun demikian, KSBSI yang ditemui di dalam ruang paripurna secara tegas menolak iuran Tapera bagi pekerja buruh di Maluku.

“Kami menolak iuran Tapera bagi pekerja Buruh,”tegas Haurissa.

Selain itu, dalam pernyataannya Haurissa juga mendorong agar hentikan diskriminasi terhadap pekerja tetap, terutama kompensasi yang harus diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kepada seluruh pekerja tetap di Maluku tidak ada kompensasi, sesuai ketentuan perundang-undangan. Jaminan sosial ketenagakerjaan yang hingga hari ini pemerintah belum begitu adil dalam mendistribusikan Jaminan ketenagakerjaan tersebut,”ucapnya.

Begitu juga pekerja buruh Nelayan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, sebagai dampak hadirnya ratusan Kapal Andon dari Sulawesi. Kapal -kapal ini dengan bebas mengeruk hasil laut di Maluku, atas kerjasama yang dibangun oleh Pemerintah Maluku dengan Pemerintah Sulawesi.

“Ini penting saya kira nelayan lokal tidak dimanfaatkan, tetapi sebaliknya nelayan luar Maluku, PAD juga tidak dapat dari situ,”tukasnya.

Merespon aspirasi dari serikat Buruh, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Sekretariat DPRD Maluku, Farhatun Rabiah Samal berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari serikat buruh ke pimpinan DPRD, untuk ditindaklanjuti.(TS- 02)