Panggilan Kabid Legislator DPN PKP Bawa Petaka, Upaya Pasanea Kandas

titaStory.id, ambon,- Upaya pengalihan isu terkait desakan untuk melakukan pertaggungjawaban dana Musyawarah Provinsi (Muspinrov) Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Maluku terus dilakukan, bahkan untuk menutupi isu yang sempat santer di Maluku ini, sejumlah pihak pun mulai menggiring opini terkait masalah PAW di DPR Kota Ambon yang menjadi biang keladi sehingga terjadilah Pemecatan terhadap Marsel.G. Pasanea selaku Ketua Dewan Pimpinan PKP Kota Ambon.

Sayangnya giringan opini itu pun bak senjata makan tuan, lantaran Marsel Pasanea yang diduga sedang melakukan lobi ke DPN PKP pun bakal gigit jari, lantaran Ketua Umum PKP, Dr. H. Jussuf Solichien lebih memilih  merekemendasikan Evans Reynold Alfons untuk menggantikan posisi Juliana Pattipeilohy, yang merupakan Anggota Legislatif (Aleg) DPRD Kota Ambon asal PKP. Sementara Francis Willim Dominggus Siahaya yang diduga dijagokan untuk menggantikan Pattipeilohy pun tidak diperhitungkan sama sekali.

Dugaan lobi keras Pasane Cs ini  terbukti dengan adanya gambar /Foto yang diterima dari sumber merdia ini di DPN PKP, dimana mantan Ketua DPK PKP Ambon, Marsel. G. Pasanea, didampingi Bendahara DPP PKP Maluku, Ivone Aponno terlihat sementara berada di depan Kantor DPN PKP yang juga  adalah Kantor DPP HNSI di kawasdan Jln. Juanda No. 21 Jakarta Pusat.

Tidak hanya pada level lokal, DPP Maluku, isu ini pun akhirnya sampai, juga ditelinga Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat panggilan nomor  01/KL/DPN-PKP/V/2023, perihal  Klarifikasi   PAW D1PRD Kata Ambon, tanggal 31 Mei 2023. Surat panggilan ini ditujukan kepada  Seluruh Anggota  Mahkamaah  Partai, Departemen  OKK, Evans   R  Alfons dan Martziel  F Pasanea.

Dimana isi surat panggilan yang dikantongi media ini isinya untuk memberikan klarirfikasi, berkaitan dengan permasalahan   yang  terjadi    dalarn   Proses    Pergantian    Antar   Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Ambon dari Paratai Keadilan dan Persatuan yang dianggap menciptakan kekisruhan antar kader partai yang berimbas pada partai.

Panggilan tertulis tanpa cap atau stempel partai  ini ditandatangi oleh Kepala Bidang (Kabid) Legislator, Fredi Aronggear, meminta untuk para pihak penerima undangan untuk bisa hadir di Kantor DPP HNSI,  Jln.   Juanda    No.   21 Jakarta Pusat, Jumat, (02 /Juni/ 2023) pukul 13.00 dengan agenda pertemuan , (1) Klarfikasi SK DPN-PKP  terkait  PAW Anggota DPRD Kota Ambon, (2) Klarifikasi Pemecatan  Ketua DPK-PKP Kota Ambon oleh DPP -PKP Provinsi  Maluku , (3) Menelaah  bukti, data dan informasi dari  para pihak.

Menggapi akan surat panggilan tersebut, DPP PKP Provinsi Maluku pun melayakan klarifikasi tertulis  sesuai surat nomor  042/S.KL/DPP.PKP.M/VI/2023, tertanggal 01 Juni 2023, yang ditujukan ke Ketua Umum DPN PKP dengan perihal,  klarifikasi Pengurus DPP PKP Maluku terkait surat Masuk Legislator Nomor 01/KL/DPN-PKP/V2023.

Adapun bentuk klarifikasi tertulis tersebut adalah:

Pertama, Karifikasi SK DPN-PKP terkait dengan PAW Anggota DPRD Kota Ambon. Bahwa, DPP PKP Maluku tidak dapat memberikan klarifikasi terhadap SK DPN PKP terkait dengan PAW Anggota DPRD Kota Ambon dikarenakan DPP PKP Maluku tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menilai bahkan menanggapi SK yang dikeluarkan oleh Ketua Umum dan Sekjen PKP.

Kedua, Klarifikasi Pemecatan DPK -PKP Oleh DPP PKP Provinsi Maluku (Terkait Proses PAW), bahwa, mengenai pemecatan Ketua DPK PKP Kota Ambon non aktif Saudara. Martzel G Pasanea adalah merupakan hak mutlak DPP PKP Maluku yang sudah dilakukan semenjak tanggal 12 April 2023. Dan tidak ada hubungannnya dengan proses PAW namun terkait penggunaan dana MUSPIMPROV sejumlah RP. 175.000.000, – yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tim Verifikasi DPP PKP Maluku.

Ketiga, Menelaah bukti, Data dan Informasi dari pihak terkait, bahwa, pada poit terkait menelah bukti, data dan informasi dimaksud, bukan kewenangan Legislator namun merupakan kewenangan Mahkama Partai dalam proses pemeriksaan sengketa Administrasi Partai apabila dibutuhkan atau diminta.

Dalam kaitan dengan itu juga DPP PKP Maluku pun menegaskan Klarifikasi yang dilakukan semata-mata untuk mengingatkan Kabid Legislator agar lebih paham dalam menjalankan organisasi sesuai AD/ART Partai dan Peraturan Partai sebagai Pedoman. Bahwa, sangatlah luar biasa seorang Kabid Legislator Memanggil Ketua Mahkama Partai untuk memberikan Klarifikasi terkai Point 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas.

Menanggapi akan persoalan di masksud, Jhoni Indra Kartika Kabid Kewilayahan dan Pengabdian Masyarakat DPN PKP, saat dikonfirmasi titaStory.id lewat selulernya dari Ambon menerangkan, surat panggilan yang dikeluarkan Bidang Legislator sangat in prosedural, karena Legislator tidak memiliki hak untuk mengundang Mahkamah Partai, justru sebaliknya Mahkamah Partai yang mengundang Legislator, sehingga dari sisi organisasi surat panggilan tersebut cacat.

Jhoni Indra Kartika pada kesempatan yang sama juga menekankan, mestilah Marsel Pasanea sebagai mantan kader Partai Keadilan dan Persatuan paham akan hal itu, jika merasa keberatan harusnya menyurati Mahkamah Partai, nanti Mahkamah Partai yang akan menyurati para pihak untuk dilakukan rekonsiliasi jika hal itu memang diperlukan.

“Saya tegaskan harus menyurati, paham ini, “menyurati” Mahkamah Partai, nanti Mahkamah Partai yang mengambil langkah, bukan pihak Legislator memanggil Mahkamah Partai yang seacara organisasi memiliki level lebih tinggi, “tekan Jhoni Indra Kartika dengan suara tegas.

Searah dengan itu pula, dia juga menjelaskan pemberhentian Marsel dari jabatan Ketua DPK PKP Ambon adalah hak dan wewenang penuh Ketua DPP Maluku dalam hal ini Evans Alfons, dan jika ada keberatan, ada Mahkamah Partai silahkan untuk menyurati atau menghadap langsung, bukan ke Bidang Legislator, andai ingin menghadap mestilah ke Kabid OKK, yang menangani soal Organisasi Keanggotaan, ke Kabid Kewilayahan dan Mahkamah Partai, kalau ke Legislator tidak ada hubungan sebab akibat.

Saya jelaskan, jika keberatan, Marsel mestilah menyurati Mahkamah Partai, dan tembusannya ke Kabid OKK dan Kabida Kewilayahan, kami saja tidak terima, OKK saja tidak terima,  tanpa itu ya sudah pasti dia tidak akan dilayani, kan itu ngaur namanya, ” tekannya.

Tegasnya soal surat dari Bidang Legislator, Jhoni Indra Kartika meminta agar pihak Evans Alfons tidak perlu untuk menggubris, “kenapa”, karena dari sisi prosedur tidak ada benang merahnya, kemudian tujuan surat panggilan ke Evans Alfons itu atas nama pribadi, pada hal Evans itu ketua DPP PKP Maluku.

” Mengundang secara pribadi itu tidak bisa, pun mengundang Mahkamah Partai, dan satu catatan bahwa keweangan berkaitan dengan kebijakan ada di ketua umum, dan jika menentang ketua umum maka selesai dia,” ucapnya.

Rekomendasi PAW Anggota DPRD Kota Ambon Asal PKP

Lebih mempertegas, Jhoni Indra Kartika Kabid Kewilayahan dan Pengabdian Masyarakat kepada titaStory.id diwaktu yang menyampaikan bahwa  soal rekomendasi PAW Anggota DPRD Kota Ambon, sudah diberikan ke oleh Ketua Umum kepada  Evans Alfons.

“Kan sudah jelas, PAW anggota DPRD Kota Ambon mendapat rekomendasi dari Ketua Umum, bahwa Alfons yang dipercayakan,” ucapnya tegas.

Dalam kaitan dengan PAW Anggota DPRD Kota Ambon asal PKP, dan sesuai  Surat Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK-PKP) Kota Ambon  Nomor 021/S.KLR/DPK.AMB/PKP/Vll/2022, Tanggal 25 Juni 2022, yang juga dikantongi media ini menerangkan tentang sejumlah point sehingga harus dilakukan PAW yaitu, Surat Permohonan Pencabutan Keanggotaan Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Juliana Pattipeilohy (Anggota DPRD PKP Kota Ambon, Periode 2019-2024).

Surat Dewan Pimpinan Provinsi (DPP-PKP) Provinsi Maluku. Nomor 045/S.Kel/DPP-PKP.M/Vll/2022, Tanggal 04 Juli 2022, Perihal Tindak Ianjut Permohonan Pemberhentian dari Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Juliana Pattipeilohy (Anggota DPRD PKP Kota Ambon, Periode 2019-2024) dan Surat Evans Reynold Alfons, tanggal 03 April 2023  Perihal Peninjauan kembali SK Ketua Umum DPN PKP, Nomor 017/SK/DPNPKP/lll/2023 tentang Penetapan Francis William Dominggus Siahaya, sebagai Anggota DPRD Kota Ambon Antar Waktu Pengganti  Yuliana Pattipeilohy dan Surat Makkamah Partai PKP , Nomor 06/HVP-KMP/V/2023, Perihal Hasil Verifikasi Pengaduan, Tanggal 22 Mei 2023.

Atas tahapan administrasi tersebut, maka lahirlah rekomendasi tertulis, nomor 026/SK/DPN-PKP/V/2023 yang pada diktum penetapan yang isinya adalah, memutuskan dan menetapkan, ” Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Tentang Persetujuan dan Penetapan Evans Reynold Alfons sebagai Anggota DPRD Kota Ambon antar Waktu, pengganti Juliana Pattipeilohy. Ketegasan tertulis ini pun terurai pada pada point ke 2, yang menegasakan, mencabut Keputusan DPN Partai Keadilan dan Persatuan, Nomor. 017/ SK /DPN -PKP /lll/2023, tanggal 21 Maret 2023, tentang persetujuan dan penetapan  Francis William Dominggus Siahaya sebagai anggota DPRD Kota Ambon antar waktu, pengganti Yuliana Pattipeilohy yang dinyatakan tidak berlaku. (TS-02)