titastory, Ambon – Nama Nono Sampono, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku, kembali mencuat, bukan karena prestasi politik, tetapi dugaan keterlibatannya dalam proyek kontroversial pagar laut di perairan Jakarta. Berita yang ramai diberitakan media ini memantik kritik tajam, terutama dari masyarakat Maluku yang merasa suara mereka hanya dimanfaatkan sebagai alat politik.
Sekretaris Yayasan LBH Walang Keadilan Maluku, Rais Mahu, menilai bahwa keterlibatan seorang wakil rakyat asal Maluku dalam isu pagar laut di Jakarta menunjukkan hilangnya orientasi terhadap kepentingan daerah yang diwakilinya.
“Pulau-pulau kecil di Maluku banyak yang tidak terurus, tetapi mereka sibuk membuat daratan baru di Jakarta. Ini wajah egois para pengelola negara,” tegas Rais dalam pernyataan kepada wartawan di Ambon, Jumat (24/1/2025).
Proyek Pagar Laut dan Pengabaian Maluku
Proyek pagar laut Jakarta disebut-sebut melibatkan perusahaan yang dipimpin oleh Nono Sampono. Proyek ini menjadi ironi di tengah kondisi Maluku yang kaya akan pulau-pulau kecil, namun minim perhatian pembangunan. Rais menyoroti bahwa pembangunan daratan baru melalui reklamasi laut di Jakarta seharusnya tidak menjadi prioritas wakil rakyat Maluku.
“Kalau Jakarta kehabisan daratan, bukannya pulau-pulau kecil di Maluku yang diperhatikan? Ini menandakan kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat,” kata Rais.
Lebih lanjut, Rais menilai bahwa isu ini menggambarkan kegagalan wakil rakyat dalam memanfaatkan pengaruh politiknya untuk kepentingan Maluku. Sebaliknya, pengaruh itu justru digunakan untuk mengamankan kepentingan pribadi dan kelompok usaha tertentu.
Jejak Politik Nono Sampono
Nono Sampono telah duduk di kursi DPD RI selama beberapa periode dan bahkan pernah menjadi pimpinan lembaga tersebut. Namun, menurut Rais, selama masa jabatannya, tidak ada jejak yang cukup signifikan bagi kemajuan Maluku.
“Mereka dipilih untuk memperjuangkan kepentingan Maluku, bukan untuk mengurus kaveling laut di Jakarta. Jika memang tidak mau memperjuangkan rakyat, lepaskan kursi itu, sehingga orang lain yang fokus pada Maluku bisa duduk,” tegas Rais.
Proyek reklamasi dan pagar laut di Jakarta telah lama menjadi sorotan karena dianggap hanya menguntungkan segelintir elit. Rais menyebut bahwa kondisi ini mencerminkan ketimpangan dalam orientasi pembangunan nasional.
“Apa gunanya pemerintah, kalau ribuan pulau kecil tidak diurus, sementara praktik seperti ini malah dilakukan? Ini semua demi kepentingan ekonomi segelintir elit,” katanya.
Rais juga mengingatkan bahwa masyarakat Maluku tidak boleh lagi terbuai dengan janji-janji kosong yang diucapkan saat masa kampanye. Pemilih harus cerdas dalam memilih wakil rakyat yang benar-benar berkomitmen untuk membangun daerah.
Menurut Rais, kasus ini menjadi cerminan buruk bagi wakil rakyat Maluku lainnya. Ia mendesak agar seluruh wakil rakyat dari Maluku fokus pada isu-isu yang benar-benar mendesak di wilayah tersebut, seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau kecil.
“Maluku kaya, tetapi tetap miskin karena elit gagal mengelola sumber daya. Wakil rakyat seharusnya menjadi solusi, bukan beban baru bagi rakyat,” ujarnya.
Rais berharap bahwa insiden ini menjadi pelajaran bagi masyarakat Maluku agar lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin. Ia juga meminta agar para wakil rakyat dari Maluku lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
“Kita tidak butuh pemimpin yang hanya mengejar kekuasaan untuk memperkaya diri. Maluku membutuhkan figur yang berani memperjuangkan hak-hak rakyat dan mengarahkan pembangunan untuk kesejahteraan bersama,” tegas Rais.
Sementara itu, Nono Sampono belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan keterlibatannya dalam proyek pagar laut. Kritik publik yang terus berkembang menjadi pengingat bahwa kepercayaan rakyat adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Penulis: Redaksi Editor : Christ Belseran
