Titastory.id, Ternate – Ombudsman perwakilan Maluku Utara menilai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ternate berkinerja buruk dalam melaksanakan tugas maupun pengawasan input data siswa. Sebab puluhan data siswa SMA 3 yang belum diinput di Pengkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), menyebabkan nasib mereka terancam tak bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi.
Alfajrin A Titaheluw, Kepala Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Malut menyatakan input data siswa ke PDSS merupakan tanggung jawab sekolah, sebab itu, kepala sekolah mestinya melakukan monitoring. Tetapi, bila ada masalah kemudian pada data siswa yang belum terinput, artinya, kepala sekolah tidak melakukan pengawasan dengan baik sehingga masalah berulang terjadi.
“Masalah yang terjadi di SMA 3 Ternate ini bukti kepsek tidak becus melakukan pengawasan. Akhirnya siswa yang jadi korban,” ujar Alfarjin, kepada reporter Titastory, saat dihubungi, pada Ahad (9/2/2025).
Ia mengatakan kelalaian sekolah atas input data siswa di PDSS merupakan problem yang tidak bisa dianggap remeh, apalagi hal yang sama pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Masalah ini, tambahnya, mesti jadi atensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut, agar memanggil Jafran Suraji Naya, Kepsek SMA 3 Ternate untuk dievaluasi.
“Kepsek SMA 3 melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa ditolerir, dan Dikbud harus memberikan sanksi.”
Alfajrin menyebut berdasarkan informasi yang dihimpun Ombudsman, selain SMAN 3 Ternate yang data siswanya tidak di upload pihak sekolah, terdapat puluhan siswa SMAN 5 Ternate mengalami nasib serupa. Namun pihak sekolah telah menyelesaikan, sehingga tinggal SMA 3 yang masalahnya belum selesai sampai saat ini.
“Kami tekankan Dikbud Malut, segera mungkin memastikan permasalahan data siswa clear. Sebab Ini menyangkut masa depan siswa jangan main-main,” katanya.
Sembari meminta Dikbud Malut berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), untuk mencari solusi siswa yang datanya belum diupload. Sehingga tidak merugikan para siswa.
“Dikbud harus proaktif menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.
