Nabire, — Di tengah geliat penyelenggaraan Festival Media se-Tanah Papua 2026 di Nabire, satu sikap tegas datang dari ruang redaksi. Nadi Papua menyatakan tidak ikut serta dan tidak terlibat dalam pelaksanaan festival yang dijadwalkan berlangsung pada 13–15 Januari 2026. Keputusan itu diambil bukan karena absensi teknis, melainkan karena pertimbangan prinsipil tentang independensi dan marwah jurnalisme.
Sikap tersebut disampaikan secara terbuka oleh Nadi Papua melalui pernyataan resmi redaksi tertanggal 11 Januari 2026. Redaksi menilai, arah dan simbol-simbol yang melekat pada festival berpotensi mengaburkan batas antara ruang jurnalistik dan kepentingan kekuasaan.
“Kami mengambil keputusan ini secara sadar dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari komitmen menjaga independensi pers,” kata Yohanes Gobai, Pemimpin Redaksi Nadi Papua.
Soal Logo, Kekuasaan, dan Jarak Kritis
Dalam pernyataannya, Nadi Papua menyoroti kehadiran logo PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta penggunaan foto-foto pejabat daerah dalam materi resmi festival. Bagi redaksi, simbol-simbol tersebut menunjukkan keterlibatan langsung kekuasaan politik dan korporasi besar dalam agenda yang mengatasnamakan media dan jurnalisme.
Menurut Yohanes Gobai, kondisi itu bertentangan dengan prinsip dasar jurnalisme yang menuntut kebebasan dari intervensi politik dan kepentingan modal. “Ketika ruang media dilekatkan dengan kekuasaan dan korporasi, maka independensi tidak lagi berdiri utuh,” ujarnya.
Nadi Papua juga menilai festival tersebut mengandung potensi konflik kepentingan. Media dan jurnalis, kata mereka, memiliki mandat publik untuk mengawasi kekuasaan dan korporasi. Ketika kegiatan media dikemas bersama simbol dan dukungan aktor-aktor yang seharusnya diawasi, fungsi kontrol sosial pers berisiko tereduksi.
“Media tidak boleh berada dalam posisi yang membuatnya sulit bersikap kritis. Kedekatan simbolik saja sudah cukup untuk mengaburkan jarak,” tulis redaksi dalam pernyataan sikapnya.
Menjaga Martabat Media Papua
Bagi Nadi Papua, penolakan ini bukan semata soal satu festival, melainkan tentang arah masa depan media Papua. Redaksi menegaskan bahwa ruang-ruang media di Tanah Papua harus tetap menjadi ruang bebas, kritis, dan berpihak pada kepentingan rakyat—bukan menjadi perpanjangan tangan pencitraan pejabat atau legitimasi korporasi.
Atas dasar itu, Nadi Papua memilih menjaga jarak dan tidak berpartisipasi, sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip jurnalistik, etika pers, dan kemerdekaan redaksi.
Apresiasi dari DPR Papua Tengah
Sikap Nadi Papua mendapat apresiasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Paulus Mote. Menurut Paulus, keberanian media menjaga jarak dari kekuasaan adalah fondasi utama demokrasi.
“Jika media terus dikendalikan, demokrasi tidak akan mati dengan suara ledakan. Ia akan mati dalam kesunyian,” kata Paulus. “Pelan-pelan rakyat kehilangan hak untuk tahu. Dan ketika rakyat tak tahu, mereka tak bisa bersuara.”
Paulus menegaskan, demokrasi membutuhkan media yang menjalankan fungsi dasarnya: mengabarkan yang benar, menyoroti yang salah, dan mewakili suara publik. “Demokrasi tidak butuh media yang manis di depan penguasa. Demokrasi butuh media yang berani, jujur, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahaya ketika media terlalu dekat dengan pemerintah. “Apa yang akan terjadi jika media sudah berada di dalam saku pemerintah?” katanya, mempertanyakan.
Pernyataan sikap Nadi Papua dan respons dari DPR Papua Tengah menegaskan satu hal: Festival Media Tanah Papua 2026 bukan sekadar agenda seremonial, melainkan cermin perdebatan yang lebih dalam tentang independensi pers di Papua.
Di wilayah yang masih berjuang memperkuat demokrasi, keberanian media menjaga jarak dari kuasa politik dan modal menjadi penentu. Bukan hanya bagi integritas jurnalisme, tetapi juga bagi hak publik untuk mendapatkan informasi yang jujur dan berimbang.
