titastory.id, ambon – Di tengah merayapnya berbagai masalah bangsa yang belum juga menemukan solusi, Maluku menghadapi kenyataan pahit: janji-janji pembangunan yang tak kunjung ditepati, diskriminasi ekonomi yang terus dirasakan, dan absennya keadilan bagi masyarakat. Setiap lembar sejarah mengingatkan kita akan pentingnya Merah Putih sebagai simbol persatuan dan kemerdekaan, namun hari ini, warna-warna itu mulai pudar di hati rakyat Maluku.
Mimpi yang Tak Terwujud: Maluku dan Pembangunan Nasional
Sejak republik ini berdiri, Maluku berkontribusi besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam ini telah memberikan banyak hal bagi Indonesia: hasil laut, sumber daya mineral, serta masyarakatnya yang gigih. Namun, di balik semua itu, Maluku sering kali terlupakan dalam arus pembangunan nasional.
Proyek infrastruktur besar yang dijanjikan kerap hanya menjadi angin surga. Gagalnya Lumbung Ikan Nasional (LIN), Ambon New Port, Blok Masella, RUU Kepulauan, mencerminkan betapa terpinggirkannya Maluku dalam prioritas nasional. Realitas ini menyayat hati setiap warga yang berharap adanya perbaikan kualitas hidup. Tidak mengherankan jika mulai muncul wacana keras untuk mengembalikan Merah Putih ke Jakarta—sebuah simbol kekecewaan mendalam terhadap pemerintah pusat.
Keadilan yang Asing di Negeri Sendiri
Terkadang, perjuangan bukan hanya soal fisik pembangunan, tapi juga rasa keadilan. Maluku menjadi contoh nyata bagaimana sebuah daerah kaya sumber daya alam tetap menderita akibat distribusi ekonomi yang timpang. Royalti dari hasil laut, tidak mencerminkan kontribusi nyata Maluku terhadap Indonesia. Ironisnya, rakyat Maluku hidup dalam kondisi serba kekurangan. Infrastruktur minim, pendidikan rendah, dan kesehatan yang tidak memadai menjadi pandangan umum di wilayah ini.
Negara selalu membanggakan semangat kebhinekaan dan persatuan, tetapi, bagaimana persatuan itu bisa dirasakan jika sebagian anak bangsa justru ditinggalkan? Jika setiap sudut Maluku dipenuhi oleh rasa ketidakadilan, wajar saja jika muncul pemikiran bahwa Merah Putih tak lagi mewakili aspirasi dan harapan mereka. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seolah hanya slogan kosong, tanpa bukti nyata di tanah Maluku.
Polarisasi Pusat dan Daerah: Siapa yang Diuntungkan?
Ketika kita berbicara tentang kemajuan, seharusnya ada pemerataan. Namun, yang terjadi di Indonesia hari ini adalah polarisasi antara pusat dan daerah. Jakarta dan sekitarnya terus berkembang pesat, sementara daerah-daerah seperti Maluku tetap berjalan di tempat. Bahkan, dalam isu-isu politik dan sosial, suara masyarakat Maluku seringkali tenggelam oleh suara-suara mayoritas dari Jawa dan Sumatera.
Hal ini tak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga representasi politik. Keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Maluku sering diambil tanpa konsultasi langsung dengan mereka. Kebijakan ekonomi, pendidikan, hingga energi ditentukan di Jakarta, tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan. Bagaimana mungkin Maluku bisa bangkit jika suaranya diabaikan di meja pengambil keputusan?
Progresivitas Tanpa Akhir: Apa Solusi untuk Maluku?
Wacana untuk mengembalikan Merah Putih ke Jakarta bisa jadi dipandang sebagai langkah radikal. Namun, ini adalah simbol kuat dari kekecewaan mendalam yang dirasakan masyarakat Maluku. Progresivitas yang kita butuhkan bukan sekadar janji atau pidato manis, melainkan tindakan nyata.
Pemerintah pusat harus mendengarkan jeritan masyarakat Maluku, menjadikan mereka prioritas dalam pembangunan nasional, bukan hanya sekadar obyek proyek yang dilupakan setelah pemilu. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai harus menjadi hak setiap warga negara, bukan sekadar mimpi kosong. Representasi yang adil di pemerintahan pusat juga menjadi kunci, agar suara Maluku tidak lagi terpinggirkan.
Masyarakat Maluku tak menginginkan pemberontakan atau perpecahan. Apa yang mereka inginkan adalah pengakuan akan hak mereka sebagai bagian dari bangsa ini, serta distribusi keadilan yang setara. Mereka ingin melihat Merah Putih tetap berkibar dengan penuh kebanggaan di setiap sudut tanah mereka, bukan sebagai simbol kekecewaan.
Penutup: Membangun Kembali Rasa Kebangsaan
Jika pemerintah tak kunjung menyadari pentingnya pemerataan dan keadilan, wacana untuk “mengembalikan” Merah Putih bisa berkembang menjadi realitas yang lebih serius. Maluku, sebagai bagian integral dari Indonesia, berhak mendapatkan porsi yang adil dari kemajuan bangsa. Membangun kebangsaan yang sejati bukan hanya melalui pidato atau simbol-simbol, tetapi dengan tindakan nyata yang mencerminkan semangat persatuan.
Merah Putih adalah milik semua, termasuk Maluku. Namun, tanpa rasa keadilan dan kesejahteraan yang merata, bendera itu bisa kehilangan maknanya.
Penulis adalah Ketua Lembaga Nanaku Maluku
Discussion about this post